[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d91b3364-6ebb-4bc5-a93a-0235c4d63e31","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2010 tentang PAJAK PENERANGAN JALAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pacitan No. 12 Tahun 2010","number","12","year","2010","published_date","2010-12-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pacitan","place_of_enactment","Pacitan","theme","PAJAK PENERANGAN JALAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pajak
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN \r\n
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Penerangan Jalan termasuk salah satu jenis pajak yang menjadi kewenangan Kabupaten \n UU No 12 Tahun 1950, UU No 17 Tahun 1997, UU No 19 Tahun 1997, UU No 14 Tahun 2002, UU No 10 Tahun 2004, UU No 32 Tahun 2004, UU No 33 Tahun 2004, UU No 28 Tahun 2009, PP No 58 Tahun 2005, PP No 79 Tahun 2005, PP No 69 Tahun 2010, Permendagri No 13 Tahun 2006, Perda Kab. Pacitan No 7 Tahun 1988, Perda Kab. Pacitan No 7 Tahun 2006, Perda Kab. Pacitan No 20 Tahun 2007 \n pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pajak Penerangan Jalan \n 15 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pajak Penerangan Jalan.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Pacitan. Latar belakangnya adalah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang menjadikan Pajak Penerangan Jalan sebagai kewenangan kabupaten.

Ketentuan Substansial:

Objek pajak adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain, dengan pengecualian tertentu seperti penggunaan oleh pemerintah, penggunaan dengan kapasitas terbatas yang tidak memerlukan izin, dan penggunaan untuk tempat ibadah. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik, dan wajib pajak adalah pengguna atau penyedia tenaga listrik.

Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Tenaga Listrik (NJTL), yang dihitung berdasarkan tagihan listrik atau kapasitas tersedia dan harga satuan listrik yang ditetapkan oleh Bupati. Tarif pajak bervariasi, yaitu 10% untuk penggunaan dari PLN bukan untuk industri, 3% untuk industri dan pertambangan, dan 1,5% untuk listrik yang dihasilkan sendiri.

Peraturan ini juga mengatur wilayah pemungutan, masa pajak, tata cara penetapan, pemungutan, pembayaran, penagihan, keberatan, banding, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administratif, pengembalian kelebihan pembayaran pajak, pembukuan, pemeriksaan, kadaluwarsa penagihan, dan insentif pemungutan.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Pajak yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pajak Penerangan Jalan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.","sanctions","1. Pejabat atau Tenaga Ahli yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal yang diketahui dari Wajib Pajak dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).\n2. Pejabat atau Tenaga Ahli yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF PACITAN REGENCY
NUMBER 12 YEAR 2010
CONCERNING
STREET LIGHTING TAX

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF PACITAN,

Considering:

that with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies, Street Lighting Tax is one type of tax that is the authority of the Regency;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation of Pacitan Regency concerning Street Lighting Tax.

In view of:

Law Number 12 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the East Java Province;
Law Number 17 of 1997 concerning the Tax Dispute Settlement Agency (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1997 Number 40, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3684);
Law Number 19 of 1997 concerning Tax Collection with a Forced Letter (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1997

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d91b3364-6ebb-4bc5-a93a-0235c4d63e31","actionData","errors"]