[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d9094dad-7dab-427a-a963-37cd86895476","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Undang-undang (UU) Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara","short_title","Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 2008","number","43","year","2008","published_date","2008-11-13","effective_date","2008-11-14","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"9f4699ae-811b-471f-a8df-54cb3bd93de2","Hukum Ketatanegaraan","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Wilayah Negara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

wilayah-negara
2008
Undang-undang (UU) NO. 43, LN.2008/NO.177, TLN NO.4925, LL SETNEG : 12 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Wilayah Negara
ABSTRAK:	\n \n bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayahnya serta memiliki hak-hak berdaulat di luar wilayah kedaulatannya dan kewenangan tertentu lainnya untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\nbahwa pengaturan mengenai wilayah negara meliputi wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut, dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya;\r\nbahwa pengaturan wilayah negara sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan kejelasan kepada warga negara mengenai wilayah negara. \n Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. \n 1. KETENTUAN UMUM\r\n2. ASAS DAN TUJUAN\r\n3. RUANG LINGKUP WILAYAH NEGARA\r\n4. HAK-HAK BERDAULAT\r\n5. KEWENANGAN\r\n6. KELEMBAGAAN\r\n7. PERAN SERTA MASYARAKAT\r\n8. LARANGAN\r\n9. KETENTUAN PIDANA\r\n10. KETENTUAN LAIN-LAIN\r\n11. KETENTUAN PERALIHAN\r\n12. KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2008. \n - \n Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.\r\n Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi, serta tata kerja Badan Pengelola dan sekretariat tetap di tingkat pusat diatur dengan Peraturan Presiden.\r\n Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi, serta tata kerja Badan Pengelola di tingkat daerah diatur dengan peraturan daerah.\r\n \n 22 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara bertujuan untuk menjamin keutuhan wilayah negara, kedaulatan negara, dan ketertiban di kawasan perbatasan demi kepentingan kesejahteraan bangsa, serta menegakkan kedaulatan dan hak-hak berdaulat, mengatur pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara dan kawasan perbatasan, termasuk pengawasan batas-batasnya.

\n\n

Undang-undang ini mengatur tentang:

Definisi Wilayah Negara, Wilayah Perairan, Wilayah Yurisdiksi, Batas Wilayah Negara, Batas Wilayah Yurisdiksi, Kawasan Perbatasan, Zona Tambahan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Landas Kontinen Indonesia, Perjanjian Internasional, Badan Pengelola, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah.
Asas-asas pengaturan Wilayah Negara yang meliputi kedaulatan, kebangsaan, kenusantaraan, keadilan, keamanan, ketertiban dan kepastian hukum, kerja sama, kemanfaatan, dan pengayoman.
Ruang lingkup Wilayah Negara yang meliputi wilayah darat, wilayah perairan, dasar laut, dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.
Batas Wilayah Negara di darat, perairan, dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya ditetapkan atas dasar perjanjian bilateral dan/atau trilateral mengenai batas darat, batas laut, dan batas udara serta berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
Hak-hak berdaulat Negara Indonesia di Wilayah Yurisdiksi yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
Kewenangan Pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengatur pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan. Pemerintah berwenang menetapkan kebijakan, mengadakan perundingan, membangun tanda batas, melakukan pendataan nama pulau, memberikan izin penerbangan dan pelayaran, melaksanakan pengawasan, menetapkan wilayah udara yang dilarang, membuat peta wilayah negara, dan menjaga keutuhan wilayah negara. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota berwenang melaksanakan kebijakan pemerintah, melakukan koordinasi pembangunan, melakukan pembangunan kawasan perbatasan, dan melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan.
Pembentukan Badan Pengelola nasional dan daerah untuk mengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.
Peran serta masyarakat dalam pengelolaan Kawasan Perbatasan.
Larangan melakukan upaya menghilangkan, merusak, mengubah, atau memindahkan tanda-tanda batas negara, atau melakukan pengurangan luas Wilayah Negara.

","transitional_provisions","1. Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Batas Wilayah Negara dan Batas Wilayah Yurisdiksi tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 dan paling banyak Rp10.000.000.000,00.\n2. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 dan paling banyak Rp20.000.000.000,00.\n3. Jika pelanggaran dilakukan oleh korporasi, pidana denda ditambah 1/3 dari jumlah denda, dan dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 43 OF 2008
CONCERNING
STATE TERRITORY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

\n\n \n \n

Considering:

that the Unitary State of the Republic of Indonesia as an archipelagic state with nusantara characteristics has sovereignty over its territory and has sovereign rights outside its sovereign territory and other certain authorities to be managed and utilized to the greatest extent for the welfare and prosperity of the Indonesian people as mandated in the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia;
that the regulation regarding the state territory includes the land territory, inland waters, archipelagic waters and territorial sea along with the seabed, and the land beneath it, as well as the airspace above it, including all the wealth contained therein;
that the regulation of state territory as

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d9094dad-7dab-427a-a963-37cd86895476","actionData","errors"]