[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d907a8b1-b60e-4398-9966-20fb3a09dfbe","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Kepada Partai Politik","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Barat No. 2 Tahun 2006","number","2","year","2006","published_date","2006-06-22","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"b31a8222-540c-410c-aa76-bb08904489ee","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bangka Barat","place_of_enactment","Mentok","theme","Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Kepada Partai Politik","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

BANTUAN-KEUANGAN-PEMERINTAH-DAERAH-KABUPATEN-BANGKA-BARAT-KEPADA-PARTAI-POLITIk
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD No.1 Seri A 2006/TLD No.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Kepada Partai Politik
ABSTRAK:	\n \n Dalam membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan atau Sekretariat Partai Politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat Partai Politik di Kabupaten Bangka Barat yang ditetapkan berdasarkan perolehan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat. \n Dasar hukum peraturan ini adalah UU No. 27 Thn 2000; UU No. 31 Thn 2002; UU No. 5 Thn 2003; UU No. 12 Thn 2003; UU No. 22 Thn 2003; UU No. 10 Thn 2004; UU no. 32 Thn 2004; UU No. 33 Thn 2004; PP No. 25 Thn 2000; PP no. 29 Thn 2005. \n Dalam peraturan ini diatur tentang bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat kepada Partai Politik; Pemberian Bantuan Keuangan; Penetapan Besarnya Bantuan; Tata Cara Pengajuan Bantuan Keuangan Partai Politik; Penelitian dan Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik; Penyerahan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik; Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 8 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang bantuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Bangka Barat. Bantuan keuangan ini bertujuan untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi serta kesekretariatan partai politik dalam memperjuangkan tujuan partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta memperkokoh integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketentuan Substansial:

Bantuan keuangan diberikan setiap tahun anggaran kepada partai politik yang memiliki perwakilan di DPRD. Jumlah bantuan ditetapkan secara proporsional berdasarkan perolehan kursi hasil Pemilu 2004, dengan minimal Rp. 15.000.000,- per tahun per kursi. Besaran ini dapat diubah atau ditambah berdasarkan usulan partai politik kepada Bupati melalui lembaga yang menangani bantuan keuangan partai politik, dan ditetapkan melalui APBD.

Hak dan Kewajiban:

Partai politik harus mengajukan permohonan bantuan secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan dokumen-dokumen seperti fotokopi SK kepengurusan, NPWP, surat keterangan autentifikasi perolehan kursi dari KPU, dan surat pernyataan bersedia dituntut jika memberikan keterangan tidak benar. Laporan penggunaan bantuan keuangan harus disampaikan kepada Bupati melalui lembaga terkait setelah diaudit oleh Inspektorat Wilayah Daerah.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","PERDA Kab. Bangka Barat No. 12 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Kepada Partai Politik","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/33266/perda-kab-bangka-barat-no-12-tahun-2012","61a71289-72c1-40f7-bc9e-3f911187ed5d","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION
GOVERNMENT OF WEST BANGKA REGENCY
NUMBER 2 OF 2006
CONCERNING
REGIONAL GOVERNMENT FINANCIAL ASSISTANCE
WEST BANGKA REGENCY TO POLITICAL PARTIES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF WEST BANGKA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in assisting the activities and smooth administration and
or Secretariat of Political Parties that get seats in the Institution
People's Representative Political Parties in West Bangka Regency which
stipulated based on the acquisition of seats in the Institution of
People's Representative;
that the financial assistance of the West Bangka Regency Government
to Political Parties as referred to in letter a above, it is necessary
stipulated by Regional Regulation;

In View of :

Law Number 27 of 2000 concerning the Establishment
Bangka Belitung Islands Province (State Gazette of the Republic
Indonesia Year 2000 Number 217,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d907a8b1-b60e-4398-9966-20fb3a09dfbe","actionData","errors"]