[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d9068b21-4057-4d24-a0a0-fb5bc24712ae","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":-5,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan No. 10 Tahun 2013","number","10","year","2013","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_53":50,"_54":55,"_56":57},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_53":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70,73],{"_53":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_53":71,"_54":72,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik",{"_53":74,"_54":75,"_56":-5},"d109dd82-2088-4820-8eed-a31bab114acd","Hubungan Ketenagakerjaan","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan","place_of_enactment","Banjarmasin","theme","Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kebijakan Pemerintah
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2013/NO.10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
ABSTRAK:	\n \n bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber\r\npenerimaan daerah guna membiayai pembangunan\r\ndalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan\r\nrakyat;\r\nbahwa Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012\r\ntentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan\r\nRetribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga\r\nKerja Asing, Pemerintah memberikan kewenangan\r\nkepada Pemerintah Daerah untuk memungut Retribusi\r\nPerpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing\r\nyang lokasi kerjanya lintas kabupaten/kota dalam\r\n1 (satu) wilayah provinsi;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi\r\nPerpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing; \n Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. UndangUndang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir\r\ndengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21\r\nTahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53\r\nTahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan\r\nNomor 13 Tahun 2007; \n Peraturan Daerah Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, yang berisi :\r\n1.\tKetentuan Umum;\r\n2.\tNama, Objek, Dan Subjek Retribusi;\r\n3.\tGolongan Retribusi ;\r\n4.\tCara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;\r\n5.\tPrinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif \r\n6.\tStruktur Dan Besarnya Tarif ;\r\n7.\tWilayah Pemungutan ;\r\n8.\tKewenangan Pemungutan;\r\n9.\tPemanfaatan Penerimaan;\r\n10.\tTata Cara Pemungutan Dan Pembayaran;\r\n11.\tMasa Retribusi, Saat Terutangnya Retribusi, Dan Penetapan Retribusi;\r\n12.\tSanksi Administrasi;\r\n13.\tPenagihan;\r\n14.\tKeberatan;\r\n15.\tPengembalian Kelebihan Pembayaran;\r\n16.\tPengurangan, Keringanan, Dan Pembebasan Retribusi ;\r\n17.\tKedaluwarsa Penagihan ;\r\n18.\tPembukuan Dan Pemeriksaan;\r\n19.\tInsentif Pemungutan ;\r\n20.\tKetentuan Penyidikan ;\r\n21.\tKetentuan Pidana;\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 18 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) di Provinsi Kalimantan Selatan. Latar belakang penetapan peraturan ini adalah untuk menambah sumber pendapatan daerah guna membiayai pembangunan dan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk memungut Retribusi Perpanjangan IMTA bagi tenaga kerja asing yang lokasi kerjanya lintas kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi.

Ketentuan Substansial:

Objek retribusi adalah pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing, dengan pengecualian bagi instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan. Subjek retribusi adalah pemberi kerja tenaga kerja asing yang memperoleh perpanjangan IMTA.

Retribusi Perpanjangan IMTA digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah penerbitan dan jangka waktu perpanjangan IMTA. Tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan perpanjangan IMTA, meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari perpanjangan IMTA. Struktur tarif ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa, dengan besaran tarif sebesar USD100/orang/bulan atau USD1.200/orang/tahun, dibayarkan dalam rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku.

Penerimaan retribusi digunakan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan IMTA, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan dan dipungut menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Pembayaran retribusi harus dilunasi sekaligus untuk jangka waktu paling singkat 1 bulan dan paling lama 12 bulan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar.\n2. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi yang terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF SOUTH KALIMANTAN PROVINCE
NUMBER 10 OF 2013
ABOUT
EXTENSION FEE
OF EMPLOYMENT PERMITS FOR FOREIGN WORKERS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF SOUTH KALIMANTAN,

\n\n \n \n

Considering:

that Regional Retribution is one source of regional revenue to finance development in order to accelerate the realization of people's welfare;
that Government Regulation Number 97 of 2012 concerning Traffic Control Retribution and Retribution for Extension of Permits to Employ Foreign Workers, the Government authorizes the Regional Government to collect Retribution for Extension of Permits to Employ Foreign Workers whose work locations cross regencies/cities within 1 (one) provincial area;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Retribution for Extension of Permits to Employ Foreign

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d9068b21-4057-4d24-a0a0-fb5bc24712ae","actionData","errors"]