[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d901d5f1-2725-40fe-b339-aa1e70ecca6a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2019 tentang Statuta Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung","short_title","Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2019","number","24","year","2019","published_date","2019-12-12","effective_date","2019-12-16","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5cc66a70-7396-4f6b-a2a0-c4ad93e79d1f","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Sosial","short_name","Permensos","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional","tags",[],"location","Kementerian Sosial","place_of_enactment","Jakarta","theme","Statuta Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2019
Peraturan Menteri Sosial NO. 24, BN.2019/NO.1620, jdih.kemsos.go.id : 65 hlm.
Peraturan Menteri Sosial TENTANG Statuta Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2019. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 51/HUK/2007 tentang Statuta Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri Sosial ini menetapkan Statuta Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung. Statuta ini merupakan landasan pengelolaan Poltekesos Bandung dan digunakan sebagai dasar penyusunan peraturan dan prosedur operasional. Poltekesos Bandung bertanggung jawab kepada Menteri Sosial melalui Kepala Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial (Badiklitpensos). Secara teknis akademik, pembinaan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi, sementara secara teknis operasional dan administratif oleh Menteri Sosial melalui Kepala Badiklitpensos.\n\nPoltekesos Bandung memiliki otonomi pengelolaan di bidang akademik dan nonakademik, yang dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, penjaminan mutu, efektivitas, dan efisiensi. Penyelenggaraan pendidikan meliputi program vokasi dan profesi di bidang kesejahteraan sosial, dengan kurikulum yang memperhatikan kebutuhan unit pengguna dan dievaluasi secara berkala. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara sistematis melalui berbagai metode, termasuk tatap muka, penugasan, dan kegiatan mandiri.\n\nPenelitian di Poltekesos Bandung meliputi penelitian dasar, terapan, dan pengembangan, yang diselenggarakan di berbagai lokasi dan melibatkan dosen serta mahasiswa. Hasil penelitian didokumentasikan dan dipublikasikan. Pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan sesuai dengan tujuan pendidikan dan berorientasi pada permasalahan pembangunan regional dan nasional di bidang kesejahteraan sosial.\n\nSistem pengelolaan Poltekesos Bandung terdiri atas Dewan Pembina, Senat, Direktur, dan Satuan Pengawas Internal. Dewan Pembina memberikan pertimbangan nonakademik, Senat menetapkan kebijakan akademik, Direktur menjalankan fungsi penetapan kebijakan nonakademik dan pengelolaan, serta Satuan Pengawas Internal menjalankan fungsi pengawasan nonakademik.","transitional_provisions","1. Penyelenggaraan akademik dan non-akademik Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung masih tetap dilaksanakan sampai dengan disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.\n2. Jabatan dan pejabat di lingkungan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung tetap melaksanakan tugas dan fungsi sampai diangkatnya pejabat yang baru berdasarkan dengan Peraturan Menteri ini.\n3. Sumber daya manusia dan anggaran untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Poltekesos Bandung menggunakan sumber daya manusia dan anggaran yang tersedia untuk Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung dalam waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.\n4. Seluruh kekayaan, hak, dan kewajiban, status mahasiswa, dan alumni, serta dokumen akademik Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung diintegrasikan ke dalam Poltekesos Bandung, paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.","sanctions","(-)","revokes",[94],{"_95":96,"_97":98},"text","Peraturan Menteri Sosial Nomor 51/HUK/2007 tentang Statuta Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF SOCIAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 24 OF 2019
CONCERNING
STATUTE OF BANDUNG POLYTECHNIC OF SOCIAL WELFARE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF SOCIAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 42, Article 59, and Article 60 of the Regulation of the Minister of Social Affairs Number 4 of 2019 concerning the Organization and Governance of the Bandung Polytechnic of Social Welfare, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Social Affairs concerning the Statute of the Bandung Polytechnic of Social Welfare; \n \n
In view of:	\n \n Regulation of the Minister of Social Affairs Number 4 of 2019 concerning the Organization and Governance of the Bandung Polytechnic of Social Welfare (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2019 Number

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d901d5f1-2725-40fe-b339-aa1e70ecca6a","actionData","errors"]