[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d900cf4d-b0b6-434d-9f57-69b0f6a829e6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Reklame","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2020","number","3","year","2020","published_date","2020-09-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Ambon","place_of_enactment","Ambon","theme","Penyelenggaraan Reklame","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN REKLAME
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD. No. 2020/3, TLD. No. 2020/378, LL Kota Ambon : 27 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Reklame
ABSTRAK:	\n \n Bahwa seiring dengan perkembangan dunia usaha maka kebutuhan terhadap reklame sebagai media untuk memperkenalkan, mempromosikan,menganjurkan atau menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan akan semakin meningkat. Untuk mewujudkan penyelenggaraan reklame yang terencana dan terpadu sebagai suatu kegiatan ekonomi memerlukan pengelolaan yang berasaskan keadilan dan memberikan manfaat bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan. Keberadaan reklame pada tempat umum perlu ditata kelola secara baik dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, keselamatan, ketertiban umum, etika, estetika, dan budaya daerah sehingga dapat meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Dalam rangka peningkatan pelayanan dan \r\npemanfaatan potensi di bidang pemasangan reklame diperlukan pedoman dalam penyelenggaraan reklame. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 24 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 15 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016; \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ketentuan umum, perencanaan dan penetapan reklame, penyelenggaraan reklame, kewajiban dan larangan, perizinan, pajak daerah dan retribusi daerah, pembongkaran, pengawasan, sanksi administratif, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2020. \n Izin Reklame yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini \r\ntetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya Izin Reklame. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 258).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Reklame bertujuan untuk mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah kota yang terarah dalam perencanaan, pengaturan, perizinan, pengawasan, pengendalian, dan penertiban reklame, serta memberikan kepastian hukum, menata ruang kota, meningkatkan pelayanan, dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Peraturan ini mengatur berbagai aspek penyelenggaraan reklame, termasuk:

Perencanaan dan Penataan Reklame: Meliputi pendataan, pemetaan, tata letak, dan penetapan titik reklame dengan memperhatikan etika, estetika, keamanan, dan keserasian lingkungan.
Jenis Reklame: Billboard, videotron, papan nama, baliho, umbul-umbul, poster, selebaran, reklame berjalan, suara, film, dan peragaan.
Kewajiban Penyelenggara Reklame: Memiliki izin, memelihara reklame, membongkar reklame yang izinnya berakhir, mengatur lalu lintas selama pembangunan konstruksi reklame, menjaga jalan dari kerusakan akibat reklame, dan menanggung kerugian akibat penyelenggaraan reklame.
Larangan: Menyelenggarakan reklame tanpa izin, menempatkan reklame tidak sesuai izin, mengubah reklame tanpa izin, memasang reklame pada prasarana umum tanpa izin, memasang reklame yang tidak memenuhi standar konstruksi, menempel reklame pada dinding rumah atau tiang listrik, menutupi reklame lain, mengambil listrik secara ilegal, dan memasang gambar/tulisan yang bertentangan dengan nilai masyarakat.
Perizinan: Izin penyelenggaraan reklame permanen (maksimal 2 tahun) dan non-permanen (bervariasi). Izin dapat dicabut jika terjadi pelanggaran atau perubahan kebijakan.
Pajak dan Retribusi: Pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
Pembongkaran: Pembongkaran reklame jika izin berakhir, tidak ada izin, atau izin dicabut. Penyelenggara wajib membongkar, jika tidak, Pemerintah Daerah akan membongkar dan reklame menjadi milik Pemerintah Daerah.

Peraturan ini juga mengatur pengawasan, sanksi administratif (peringatan tertulis, penyegelan, pembongkaran), ketentuan penyidikan oleh PPNS, dan ketentuan pidana (kurungan atau denda untuk pelanggaran tertentu).

","transitional_provisions","1. Izin Reklame yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya Izin Reklame.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 12, 13, 14, 15, dan 16 dapat dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif meliputi peringatan tertulis, penyegelan bangunan reklame, pemberian tanda silang pada materi reklame, penutupan materi reklame, publikasi di media massa, dan/atau pembongkaran reklame.\n3. Pelanggaran terhadap Pasal 16 huruf j diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF AMBON CITY
NUMBER 3 OF 2020
CONCERNING
ADVERTISEMENT MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF AMBON,

\n\n \n \n

Considering:

that along with the development of the business world, the need for advertisements as a medium to introduce, promote, recommend or attract public attention to goods, services, people or entities will increase;
that to realize the planned and integrated advertisement management as an economic activity requires management based on justice and provides benefits for sustainable regional development;
that the existence of advertisements in public places needs to be well managed by considering aspects of spatial planning, security, safety, public order, ethics, aesthetics, and regional culture so that it can increase Original Local Revenue;
that in order to improve services and utilize potential in the field of advertisement

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d900cf4d-b0b6-434d-9f57-69b0f6a829e6","actionData","errors"]