[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d8f14b48-e8d7-46e6-afca-5a7a48070b1a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ketapang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Ketapang","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ketapang Nomor 13 Tahun 2008","number","13","year","2008","published_date","2008-10-06","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Ketapang","place_of_enactment","Ketapang","theme","Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Ketapang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

struktur organisasi
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2008/NO.13, TLD No.13, LL KAB.KETAPANG: 20 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Ketapang
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perlu ditetapkan Peraturan Daerah sebagai implementasinya \n Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 \n Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Pembentukan; Susunan, Kedudukan, Dan Tugas Pokok; Eselonering; Kepegawaian; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2008. \n 15 Halaman Peraturan dan 5 Halaman Penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2004 Nomor 03).\n2. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Kelurahan Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2005 Nomor 04).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang organisasi kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Ketapang. Latar belakangnya adalah untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang menggantikan peraturan sebelumnya. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk membentuk organisasi kecamatan dan kelurahan yang sesuai dengan perkembangan otonomi daerah.

\n\n

Kecamatan terdiri dari sekretariat, empat seksi, dan kelompok jabatan fungsional. Kelurahan juga terdiri dari sekretariat dan empat seksi. Camat memiliki tugas umum pemerintahan seperti mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, penerapan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana, dan pelayanan masyarakat. Camat juga melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh bupati, meliputi perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan. Lurah bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati.

\n\n

Jabatan struktural diatur dengan eselonering, di mana Camat adalah eselon IIIa, Sekretaris Camat eselon IIIb, Kepala Seksi eselon IVa, dan Kepala Sub Bagian eselon IVb. Lurah adalah eselon IVa, sedangkan Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi adalah eselon IVb. Pejabat eselon III dan IV di kecamatan diangkat, dipindahkan, dan diberhentikan oleh bupati, atau oleh sekretaris daerah atas pelimpahan wewenang bupati. Lurah diangkat oleh bupati atas usul camat dari pegawai negeri sipil.

","transitional_provisions","1. Camat sebelum peraturan daerah ini ditetapkan, apabila dimutasikan menjadi kepala bidang pada dinas / badan pada perangkat daerah tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa.\n2. Pada saat berlakunya peraturan daerah ini, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan peraturan daerah ini.\n3. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2004 Nomor 03) dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Kelurahan Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2005 Nomor 04), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

KETAPANG REGENCY GOVERNMENT
REGIONAL REGULATION OF KETAPANG REGENCY
NUMBER 13 OF 2008
CONCERNING
ORGANIZATION OF SUB-DISTRICTS AND URBAN VILLAGES
KETAPANG REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KETAPANG,

Considering:

that in the context of implementing Regional Autonomy as the implementation of Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government, it is necessary to establish a Regional Regulation as its implementation;
that with the issuance of Government Regulation Number 41 of 2007 concerning the Organization of Regional Apparatus, the Regional Regulation Number 3 of 2005 concerning the Formation of Sub-District Organizations of Ketapang Regency and Regional Regulation Number 4 of 2004 concerning the Formation of Urban Village Organizations of Ketapang Regency need to be adjusted and a new Regional Regulation formed;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d8f14b48-e8d7-46e6-afca-5a7a48070b1a","actionData","errors"]