[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d8e886dd-8df8-48b3-b5c2-a0accfdf6aea","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kotabaru Nomor 2 Tahun 2015 tentang Higiene Dan Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru No. 2 Tahun 2015","number","2","year","2015","published_date","2015-02-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"ba8e8363-834f-45d3-85f2-9308c4bc5c62","Hak & Perlindungan Konsumen","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kotabaru","place_of_enactment","Kotabaru","theme","Higiene Dan Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Perlindungan Konsumen
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2015/NO.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Higiene Dan Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang
ABSTRAK:	\n \n Berdasarkan Pertimbangan bahwa pembelian air minum pada depot air minum isi ulang dengan peralatan produksinya dinilai masyarakat memiliki nilai ekonomis dan lebih praktis, penjualan air minum isi ulang jumlahnya semakin bertambah dan telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan air minum oleh karena itu perlu adanya jaminan perlindungan bagi masyarakat terhadap ancaman penyakit dari air minum yang diproduksi tidak sesuai prosedur dan tempat produksi yang tidak memenuhi standar sanitasi dan higiene. sesuai dengan ketentuan Lampiran huruf B Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengawasan post-market produk makanan-minuman industri rumah tangga merupakan kewenangan Kabupaten/Kota maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Higiene dan Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang \n Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 416/Menkes/Per/IX/1990, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 705/MPP/Kep/11/2003, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/Kep/10/2004, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010, Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 96/M-IND/PER/12/2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 25 Tahun 2013. \n Peraturan Daerah ini menetapkan tentang Higiene dan Sanitasi Depot Ari Minum Isi Ulang, meliputi Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Air untuk Produksi, Peralatan Produksi, Sanitasi Pembangunan, Higiene Perorangan Tenaga Kerja, Asosiasi Depor Air Minum, Sertifikat Higiene dan Sanitasi DAMIU, Hak Konsumen, Pengawasan dan Pembinaan, Peran Seta Masyakarat, Sanksi Administratif, Pendidikan, Sanksi Pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 22 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat yang mengonsumsi air minum isi ulang dari bahaya pencemaran bakteri dan bahan kimia. Hal ini dilakukan dengan mengatur pemilik usaha depot air minum isi ulang (DAMIU) agar mengutamakan higiene dan sanitasi dalam proses produksi.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Persyaratan Air Produksi: Air yang digunakan harus memenuhi standar fisika, mikrobiologis, kimiawi, dan radioaktif sesuai peraturan Menteri Kesehatan. Sumber air harus berasal dari Perusahaan Air Minum Daerah, mata air pegunungan, atau sumber air bersih yang terlindungi.
Peralatan Produksi: Peralatan harus dilengkapi alat sterilisasi yang efektif membunuh bakteri tanpa merusak kualitas air. Peralatan standar meliputi tandon air baku, filterisasi, purifikasi, desinfeksi ozon/ultraviolet, pencuci galon antiseptik, dan keran pengisian tanpa selang.
Sanitasi Bangunan: Bangunan DAMIU harus memenuhi standar higiene dan sanitasi, termasuk lokasi yang tidak berdekatan dengan tempat sampah, bangunan tertutup kaca, luas minimal, dinding dan lantai kedap air, ventilasi baik, langit-langit dan atap yang memenuhi syarat, pemisahan tempat cuci dan pengisian galon, wastafel dengan sabun antiseptik, dan tempat sampah tertutup.
Higiene Tenaga Kerja: Pekerja wajib menjaga higiene perorangan, termasuk mencuci tangan, tidak merokok/makan/minum saat bekerja, menjaga kebersihan kuku dan rambut, menggunakan pakaian bersih, dan tidak berbicara saat pengisian.
Asosiasi DAMIU: Dinas Kesehatan memfasilitasi pembentukan Asosiasi DAMIU (ADAMIU) untuk menjamin kualitas produksi dan persaingan usaha yang sehat. ADAMIU berhak mengarahkan, membina, dan memberikan teguran kepada pengusaha DAMIU.
Sertifikasi: Setiap DAMIU wajib memiliki Sertifikat Higiene dan Sanitasi DAMIU dari Dinas Kesehatan. Untuk memperoleh sertifikat, DAMIU harus memenuhi persyaratan administrasi dan lulus uji fisik serta laboratorium.
Hak Konsumen: Konsumen berhak mencoba air produksi, menerima bukti pembelian, dan membatalkan pembelian jika penjual tidak membersihkan galon, air keruh/berbau, atau aliran air tidak lancar.
Pengawasan dan Pembinaan: Dinas Kesehatan melakukan pengawasan dan pembinaan higiene dan sanitasi DAMIU. Pemegang izin wajib melakukan pemeriksaan rutin dan pengujian kualitas air di laboratorium.

","transitional_provisions","1. DAMIU yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib mengajukan Sertifikat Higiene dan Sanitasi ke Dinas Kesehatan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.\n2. DAMIU terhitung 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga kerja/karyawan Higiene dan Sanitasi yang bersertifikat dari Dinas Kesehatan.","sanctions","1. Setiap pemilik DAMIU yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan/tertulis, penyegelan tempat usaha, atau pencabutan Sertifikat Higiene dan Sanitasi DAMIU.\n2. Setiap orang atau badan yang melanggar Pasal 4, Pasal 16 ayat (1), dan Pasal 18 dipidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,-","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KOTABARU
THE PROVINCE OF SOUTH KALIMANTAN

REGIONAL REGULATION OF KOTABARU REGENCY
NUMBER 02 YEAR 2015
on
HYGIENE AND SANITATION OF REFILL DRINKING WATER DEPOTS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KOTABARU,

Menimbang:

that the purchase of drinking water at refill drinking water depots with their production equipment is considered by the public to have economic value and is more practical;
that the sale of refill drinking water is increasing and has become part of people's lives to meet their drinking water needs; therefore, it is necessary to guarantee protection for the public against the threat of disease from drinking water that is produced improperly and production sites that do not meet sanitation and hygiene standards;
that in accordance with the provisions of the Division of Government Affairs in the Health Sector in Law Number 23 of 2014 on Regional Government, post-market supervision of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d8e886dd-8df8-48b3-b5c2-a0accfdf6aea","actionData","errors"]