[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d8e4248d-450d-45d7-b36a-ad7265195c05","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Utara Nomor 4 Tahun 2015","number","4","year","2015","published_date","2015-07-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Buton Utara","place_of_enactment","Buranga","theme","Penyelenggaraan Bantuan Hukum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Bantuan Hukum
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD. 2015 /No. 4 , LL 18 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Bantuan Hukum
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 ayat (2) \r\nUndang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan \r\nHukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten \r\nButon Utara tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum. \n 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak \r\nAsasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 3886);\r\n2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 \r\nNomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4288);\r\n3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang \r\nPembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi \r\nSulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4690);\r\n4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang \r\nKekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang \r\nPembentukan Peraturan Perundang-Undangan \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 \r\nNomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 5234);\r\n6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang \r\nBantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 5248);\r\n7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang \r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)\r\nsebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang \r\nNomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas \r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang \r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5679);\r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang \r\nHibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 5272);\r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang \r\nSyarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan \r\nPenyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);\r\n10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang \r\nPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 \r\nTahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan \r\nPerundang-Undangan (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 199);\r\n11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 \r\ntentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial \r\nyang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja \r\nDaerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan \r\nMenteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang \r\nPerubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri \r\nNomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian \r\nHibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari \r\nAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;\r\n12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014\r\ntentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32;13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014\r\ntentang Pedoman Penanganan Perkara dilingkungan \r\nKementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah\r\n(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 \r\nNomor 214); \n PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN \r\nBANTUAN HUKUM. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2015. \n Hal lainnya yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur/ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Keputusan Bupati. \n 18 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan bantuan hukum di Kabupaten Buton Utara. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dengan tujuan menjamin hak konstitusional warga negara, khususnya masyarakat miskin, untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Asas dan tujuan penyelenggaraan bantuan hukum, yang meliputi keadilan, persamaan kedudukan di dalam hukum, perlindungan terhadap hak asasi manusia, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.
Ruang lingkup bantuan hukum, yang mencakup masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara, baik litigasi maupun non litigasi.
Penyelenggaraan bantuan hukum oleh Bupati dan Pemberi Bantuan Hukum yang memenuhi syarat berbadan hukum, terakreditasi, memiliki kantor tetap, pengurus, dan program bantuan hukum.
Tugas dan wewenang Bupati dalam menyusun kebijakan, standar, rencana anggaran, mengelola anggaran, dan menyampaikan laporan penyelenggaraan bantuan hukum.
Hak dan kewajiban Penerima Bantuan Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum.
Tata cara pemberian bantuan hukum, termasuk syarat dan prosedur pengajuan permohonan.
Pendanaan bantuan hukum yang bersumber dari APBD, hibah, atau sumber lain yang sah.
Larangan bagi Pemberi Bantuan Hukum untuk menyalahgunakan dana bantuan hukum atau menerima pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum.

\n","transitional_provisions","1. Penyelenggaraan dan anggaran Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tetap dilaksanakan sampai berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.\n2. Pemberian Bantuan Hukum yang sedang diproses sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.\n3. Dalam hal pemberian Bantuan Hukum belum selesai pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada huruf b, pemberian Bantuan Hukum selanjutnya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 24 dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pengembalian dana Bantuan Hukum.\n2. Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti melanggar Pasal 24 huruf a diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00.\n3. Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti melanggar Pasal 24 huruf b, diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BUTON UTARA REGENCY
NUMBER 4 OF 2015
ABOUT
LEGAL AID ORGANIZATION

REGENT OF NORTH BUTON,

Considering:

that to implement the provisions of article 19 paragraph (2) of Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid, it is necessary to stipulate a Regional Regulation of North Buton Regency concerning the Implementation of Legal Aid.

Remembering:

Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1999 Number 165, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3886);
Law Number 18 of 2003 concerning Advocates (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2003 Number 49, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4288);
Law Number 14 of 2007 concerning the Establishment of North Buton Regency in Southeast Sulawesi Province (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2007 Number 16, Supplement to the State Gazette of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d8e4248d-450d-45d7-b36a-ad7265195c05","actionData","errors"]