[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d8e2c890-f27e-4043-afe5-4352f5738e6f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Ambon Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Wilayah Teluk dan Pesisir Kota Ambon Secara Terpadu","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ambon Nomor 7 Tahun 2013","number","7","year","2013","published_date","2013-11-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"4657de76-84b9-4aa0-8d16-248a8ad3f018","Reklamasi & Pengelolaan Pesisir","tags",[],"location","Pemerintah Kota Ambon","place_of_enactment","Ambon","theme","Pengelolaan Wilayah Teluk dan Pesisir Kota Ambon Secara Terpadu","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pengelolaan Wilayah Teluk dan Pesisir Kota Ambon Secara Terpadu
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD. NO. 2013/7, LL KOTA AMBON : 16 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Wilayah Teluk dan Pesisir Kota Ambon Secara Terpadu
ABSTRAK:	\n \n Bahwa wilayah teluk dan pesisir di Kota Ambon merupakan wilayah yang penting dan strategis secara ekonomis, sosiologis, dan ekologis dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat;\r\nbahwa pembangunan wilayah teluk dan pesisir merupakan bagian terintegrasi dari pembangunan Kota Ambon sehingga dalam rangka mengoptimalkan potensi wilayah teluk dan\r\npesisir dan kelestarian ekosistemnya, diperlukan pengelolaan dan pemanfaatan secara terpadu dan berkelanjutan. Kompleksitas fungsi dan sumber daya di kawasan teluk dan pesisir seringkali menimbulkan benturan kepentingan antara berbagai sektor dan pemamgku kepentingan ataupun antara upaya pengembangan perekonomian pesisir dan upaya menjaga kelestarian dan keseimbangan ekosistem pesisir. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Wilayah Teluk dan Pesisir Secara Terpadu. \n Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana\r\ntelah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 05 Tahun 2006; dan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 03 Tahun 2008.\r\n \n Peraturan ini mengatur mengenai Pengelolaan Wilayah Teluk dan Pesisir Kota Ambon Secara Terpadu. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2013. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Wilayah Teluk dan Pesisir Secara Terpadu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan dan pemanfaatan wilayah teluk dan pesisir yang terpadu dan berkelanjutan, dengan memperhatikan kelestarian ekosistem.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur:

Ruang lingkup wilayah teluk dan pesisir yang meliputi Teluk Ambon, sebagian Teluk Baguala, dan wilayah pesisir Kecamatan Leitimur Selatan hingga sebagian Kecamatan Nusaniwe.
Tujuan pengelolaan wilayah teluk dan pesisir, termasuk peningkatan koordinasi antar sektor, kerjasama antar pemangku kepentingan, perlindungan lingkungan, peningkatan kapasitas masyarakat pesisir, dan penyesuaian perencanaan tata ruang.
Pemanfaatan sumberdaya teluk dan pesisir, baik hayati maupun non-hayati, untuk kepentingan ekonomi dan pembangunan setelah mendapatkan izin dari Pemerintah Kota, kecuali untuk keperluan hidup sehari-hari.
Proses pengelolaan wilayah teluk dan pesisir melalui perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian, yang meliputi pengelolaan ekosistem dan sektor pembangunan seperti kehutanan, kelautan dan perikanan, kawasan pemukiman dan perkotaan, pariwisata, industri, pertambangan, sistem pembuangan limbah, jalan, jembatan, dan kepelabuhanan.
Perencanaan pengelolaan wilayah teluk dan pesisir yang berpedoman pada Rencana Strategis Wilayah Pesisir (RSWP), Rencana Zonasi Wilayah Pesisir (RZWP), Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir (RPWP), dan Masterplan Ambon Water Front City (AWFC).
Pemberian izin pemanfaatan sumberdaya dalam bentuk izin pemanfaatan sumberdaya hayati (konservasi, budidaya, penangkapan), sumberdaya non-hayati (galian mineral bukan logam), dan sumberdaya buatan (reklamasi, rehabilitasi, transportasi, instalasi bawah air, energi gelombang laut).
Persyaratan dan kewajiban terkait reklamasi, termasuk kajian ilmiah, AMDAL, keberlanjutan kehidupan masyarakat pesisir, keseimbangan kepentingan pemanfaatan dan pelestarian lingkungan, serta persyaratan teknis.
Penetapan aktifitas budaya masyarakat lokal di wilayah teluk dan pesisir yang dilakukan secara tradisional dan turun temurun.
Wewenang Pemerintah Kota dalam pengelolaan wilayah teluk dan pesisir, termasuk pembuatan kebijakan operasional, pemberian izin pengelolaan, penetapan kawasan konservasi, dan kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan kawasan teluk dan pesisir, termasuk hak memanfaatkan sumberdaya, memperoleh informasi, pendidikan dan pelatihan, serta kewajiban melindungi lingkungan dan melaporkan kegiatan yang merusak.
Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Perguruan Tinggi dalam pengelolaan wilayah teluk dan pesisir.
Koordinasi pengelolaan wilayah teluk dan pesisir antara Pemerintah Kota dan pemangku kepentingan.

","transitional_provisions","1. Program dan kegiatan serta kelembagaan penunjang yang terkait dengan pengelolaan wilayah teluk dan pesisir yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.\n2. Peraturan maupun Keputusan Walikota yang terkait dengan pengelolaan wilayah teluk dan pesisir yang telah ada sebelumnya, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan/atau sampai dikeluarkannya peraturan penggantinya berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap persyaratan dalam Pasal 10 dikenakan sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan sementara izin, denda administratif, dan/atau pencabutan izin.\n2. Pejabat yang melanggar kewajiban memberikan fasilitas atau kemudahan dalam pemanfaatan wilayah teluk dan pesisir dikenakan sanksi administratif berupa peringatan, teguran, dan/atau denda administratif, serta dapat dikenai sanksi tambahan berupa pemberhentian tidak hormat dari jabatan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF AMBON CITY
NUMBER - 7 OF 2013
CONCERNING
MANAGEMENT OF THE GULF AND COASTAL AREA OF AMBON CITY
IN AN INTEGRATED MANNER

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF AMBON,

\n\n \n \n

Considering:

that the gulf and coastal area in Ambon City is an important and strategic area economically, sociologically, and ecologically in an effort to improve the welfare of the people;
that the development of the gulf and coastal area is an integrated part of the development of Ambon City so that in order to optimize the potential of the gulf and coastal area and the sustainability of its ecosystem, integrated and sustainable management and utilization are needed;
that the complexity of functions and resources in the gulf and coastal area often causes conflicts of interest between various sectors and stakeholders or between efforts to develop the coastal economy and efforts to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d8e2c890-f27e-4043-afe5-4352f5738e6f","actionData","errors"]