[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d8dd3a33-af03-4392-bc7c-b1f7832d157a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 5 Tahun 2013","number","5","year","2013","published_date","2013-10-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Depok","place_of_enactment","Depok","theme","Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pajak daerah
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD 2013/5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah dan \r\n\r\n dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat \r\n\r\n telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 \r\n\r\n Tahun 2010 tentang Pajak Daerah; \r\n\r\n b. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi \r\n\r\n Nomor 52/PUU-IX/2011, menyatakan bahwa kata “golf” dalam \r\n\r\n Pasal 42 ayat (2) huruf g, Undang-Undang Nomor 28 \r\n\r\n Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah \r\n\r\n dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara \r\n\r\n Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan \r\n\r\n hukum mengikat sejak tanggal 18 Juli 2012; \r\nbahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perimbangan \r\n\r\n Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia \r\n\r\n Nomor S-576/MK.7/2012 tanggal 24 September 2012 perihal \r\n\r\n Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-IX/2011 yang \r\n\r\n ditujukan kepada Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta \r\n\r\n dan Bupati/Walikota se-Indonesia mengamanahkan agar segera \r\n\r\n menghentikan pemungutan Pajak Hiburan atas permainan golf \r\n\r\n dan menyesuaikan Peraturan Daerah Pajak Hiburan tersebut \r\n\r\n sesuai dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi; \r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud \r\n\r\n dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk \r\n\r\n Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah \r\n\r\n Kota Depok Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah; \r\n \n Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999,Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 , Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 , Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 , Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007,Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008,Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008,Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 20 10 \n Beberapa ketentuan diubah \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2013. \n Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2010 \n mengatur mengenai Pajak Daerah \n 7 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 07)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengubah Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Perubahan meliputi objek dan tarif Pajak Hiburan. Objek Pajak Hiburan mencakup tontonan film, pagelaran kesenian, musik, tari, busana, kontes kecantikan, binaraga, pameran, diskotik, karaoke, klab malam, sirkus, akrobat, sulap, permainan bilyar, boling, pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan ketangkasan, panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, pusat kebugaran, dan pertandingan olahraga. Tarif Pajak Hiburan bervariasi, misalnya tontonan film dengan HTM di atas Rp. 50.000 sebesar 15%, pagelaran kesenian 10%, diskotik 75%, karaoke 35%, bilyar dan boling 30%, pusat kebugaran 20%, pacuan kendaraan bermotor 35%, dan pertandingan olahraga 10%. Peraturan ini menghapus ketentuan tarif pajak hiburan untuk permainan golf.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[102],{"_103":104,"_105":106,"_36":107},"text","PERDA Kota Depok No. 07 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/61935/perda-kota-depok-no-07-tahun-2017","3463ea3e-0692-4602-b98e-966a13573108","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
YEAR 2013

REGIONAL REGULATION OF DEPOK CITY
NUMBER 05 OF 2013
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF DEPOK CITY
NUMBER 07 OF 2010 CONCERNING REGIONAL TAXES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF DEPOK,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to finance the implementation of Regional Government and in order to improve services to the community, Regional Regulation of Depok City Number 07 of 2010 concerning Regional Taxes has been established;
that based on the Constitutional Court Decision Number 52/PUU-IX/2011, stating that the word \"golf\" in Article 42 paragraph (2) letter g, Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution is declared contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and does not have binding legal force since July 18, 2012;
that based on the Letter of the Director General of Financial Balance of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d8dd3a33-af03-4392-bc7c-b1f7832d157a","actionData","errors"]