[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d8da6398-ffc5-4343-897b-89dae9c8e49f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Teknis Impor Produk Elektronik","short_title","Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2024","number","6","year","2024","published_date","2024-02-01","effective_date","2024-02-06","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","9e8afacd-d599-4d70-9cd5-3f8e4a78ff04","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Perindustrian","short_name","Permenperin","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6eed5ed3-359c-4453-a0bd-cc3a5bab34a2","Kepabeanan & Perdagangan Internasional","tags",[],"location","Kementerian Perindustrian","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Teknis Impor Produk Elektronik","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

impor-elektronik
2024
Peraturan Menteri Perindustrian NO. 6, BN.2024 (85)/25 hlm
Peraturan Menteri Perindustrian TENTANG Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Teknis Impor Produk Elektronik
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk mendukung stabilitas industri produk\r\nelektronik nasional dan peningkatan kualitas produk\r\nelektronik serta untuk meningkatkan penggunaan produk\r\nelektronik dari dalam negeri sebagai barang modal, bahan\r\nbaku dan/ atau bahan penolong untuk keperluan industri,\r\nserta barang konsumsi, dan komoditas selain yang\r\ndigunakan sebagai barang modal, bahan baku darr/atau\r\nbahan penolong untuk keperluan industri, perlu mengatur\r\nketentuan mengenai pemberian pertimbangan teknis atas\r\nimpor komoditas dimaksud;\r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri\r\nPerindustrian tentang Tata Cara Penerbitan Pertimbangan\r\nTeknis Impor Produk Elektronik; \n Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, penerbitan pertimbangan teknis dan pertimbangan teknis perubahan, pelaporan dan pengawasan, sanksi dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Perindustrian ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2024. \n 25 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini mengatur tentang tata cara penerbitan Pertimbangan Teknis Impor Produk Elektronik. Latar belakangnya adalah untuk mendukung stabilitas industri produk elektronik nasional, peningkatan kualitas produk, dan peningkatan penggunaan produk elektronik dalam negeri sebagai barang modal, bahan baku, dan/atau bahan penolong.

Ketentuan Substansial:

Kewenangan: Menteri Perindustrian mendelegasikan kewenangan penerbitan Pertimbangan Teknis dan perubahan Pertimbangan Teknis kepada Direktur Jenderal.

Ruang Lingkup Kegiatan: Peraturan ini mengatur persyaratan dan tata cara pengajuan permohonan Pertimbangan Teknis oleh Pelaku Usaha pemilik API-P dan API-U, termasuk pengisian rencana produksi/impor, realisasi impor tahun sebelumnya, dan pengunggahan dokumen seperti Perizinan Berusaha dan penjelasan teknis.

Hak dan Kewajiban Subjek Hukum:

Pelaku Usaha wajib memenuhi komitmen Perizinan Berusaha, terdaftar di SIINas, dan menyampaikan data industri secara berkala.
Pelaku Usaha mengajukan permohonan Pertimbangan Teknis secara elektronik melalui SINSW yang diteruskan ke SIINas.
Direktur Jenderal melakukan verifikasi kesesuaian data dan dokumen, yang dapat mencakup pemeriksaan kondisi di lapangan.
Pertimbangan Teknis berlaku selama 1 (satu) tahun takwim dan dapat diajukan perubahan jika terdapat perubahan data atau jumlah alokasi Impor.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","Pelaku Usaha yang menggunakan, memanfaatkan, dan/atau mendistribusikan Barang yang diimpor tidak sesuai peruntukannya dikenai sanksi administratif berupa:\n

Penolakan permohonan Pertimbangan Teknis untuk 1 (satu) tahun berikutnya; dan
Rekomendasi pencabutan Persetujuan Impor kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 6 OF 2024
ON
PROCEDURES FOR ISSUANCE OF TECHNICAL CONSIDERATIONS FOR THE IMPORT OF
ELECTRONIC PRODUCTS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to support the stability of the national electronic
product industry and improve the quality of electronic
products, as well as to increase the use of domestic
electronic products as capital goods, raw materials
and/or auxiliary materials for industrial purposes,
as well as consumer goods, and commodities other than those
used as capital goods, raw materials and/or
auxiliary materials for industrial purposes, it is necessary to regulate
provisions regarding the granting of technical considerations for the
import of said commodities;
that based on the considerations as intended
in letter a, it is necessary to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d8da6398-ffc5-4343-897b-89dae9c8e49f","actionData","errors"]