[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d8d24638-1ce2-4d00-ab6f-dbc2feeef98d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Gorontalo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gorontalo No. 1 Tahun 2017","number","1","year","2017","published_date","2017-07-25","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"d109dd82-2088-4820-8eed-a31bab114acd","Hubungan Ketenagakerjaan","tags",[],"location","Pemerintah Kota Gorontalo","place_of_enactment","Gorontalo","theme","Penyelenggaraan Ketenagakerjaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Peraturan Daerah (PERDA) Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2017/NO.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin bak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha; bahwa dalam pelaksanaan pembangunan di daerah, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting, sehingga diperlukan pembangunan ketenagakerjaan yang dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja dan berperan dalam pembangunan daerah serta untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pekerja/buruh; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : KETENTUAN UMUM; ASAS DAN TUJUAN; ARAH KEBIJAKAN; RUANG LINGKUP; PELATIHAN DAN PEMAGANGAN KERJA; PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA; TKA; HUBUNGAN KERJA; PERLINDUNGAN, PENGUPAHAN, DAN JAMINAN SOSIAL; FASILITAS KERJA; HUBUNGAN INDUSTRIAL; SANKSI ADMINISTRATIF. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2017. \n tidak ada \n tidak ada \n 45 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan bertujuan untuk memberdayakan tenaga kerja secara optimal, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja, menjamin perlakuan yang sama bagi tenaga kerja, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, meningkatkan kualitas tenaga kerja, dan menjaga hubungan industrial yang harmonis.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Perencanaan tenaga kerja makro dan mikro yang disusun secara periodik dan sistematis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan pendayagunaan tenaga kerja di lingkungan pemerintahan daerah serta perusahaan.
Pelatihan dan pemagangan kerja, termasuk persyaratan bagi peserta, hak dan kewajiban peserta dan penyelenggara, serta standar program pemagangan.
Penempatan tenaga kerja, meliputi penempatan di dalam dan luar negeri, dengan asas terbuka, bebas, obyektif, adil, dan setara tanpa diskriminasi. Perusahaan wajib melaporkan lowongan kerja, dan terdapat larangan pemungutan biaya kepada calon tenaga kerja.
Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) secara selektif dengan kewajiban alih teknologi dan keahlian, serta pelaporan kepada dinas terkait.
Hubungan kerja yang didasarkan pada perjanjian kerja tertulis atau lisan, dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi.
Perlindungan kerja yang mencakup keselamatan dan kesehatan kerja, hygiene perusahaan, moral dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia.
Pengupahan yang memenuhi penghidupan layak, dengan ketentuan upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan rekomendasi Walikota dan Dewan Pengupahan Daerah.
Jaminan sosial yang wajib diberikan kepada pekerja/buruh dan keluarganya melalui badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan.
Fasilitas kerja yang mencakup kesempatan beribadah dan fasilitas kesejahteraan seperti pelayanan keluarga berencana, tempat penitipan bayi, dan fasilitas kesehatan.
Hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan, dengan melibatkan LKS Tripartit dan Dewan Pengupahan Daerah.

Peraturan ini juga mengatur mengenai mogok kerja, PHK, pensiun, dan hak-hak pekerja/buruh yang meninggal dunia.

","transitional_provisions","1. LKS Tripartit Daerah masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap pasal-pasal tertentu dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara alat produksi, pembekuan kegiatan usaha, dan/atau pencabutan izin.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF GORONTALO
GORONTALO PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF GORONTALO CITY
NUMBER 1 OF 2017
ON
IMPLEMENTATION OF LABOR

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF GORONTALO,

\n\n \n \n

Considering:

that the protection of labor is intended to guarantee the basic rights of workers and guarantee equal opportunity and treatment without discrimination on any basis to realize the welfare of workers and their families while still paying attention to the development of business progress;
that in the implementation of development in the region, labor has a very important role and position, so that labor development is needed that can improve the quality of labor and play a role in regional development and to realize welfare for workers/laborers;
that to implement the provisions of Article 3 of Law Number 13 of 2003 concerning Labor it is stated that labor development is carried out through

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d8d24638-1ce2-4d00-ab6f-dbc2feeef98d","actionData","errors"]