[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d8c4b516-86b4-4966-ba56-9c3187cbc170","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Sungai Penuh Nomor 13 Tahun 2011 tentang RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sungai Penuh No. 13 Tahun 2011","number","13","year","2011","published_date","2011-10-24","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Sungai Penuh","place_of_enactment","Sungai Penuh","theme","RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI - PASAR GROSIR - PERTOKOAN
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2011/No. 13
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang baik dan optimal kepada\r\nmasyarakat untuk menunjang kegiatan bidang perdagangan, Pemerintah Kota\r\nSungai Penuh menyediakan fasilitas pasar pertokoan; bahwa atas penyediaan\r\nfasilitas pasar pertokoan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dipungut\r\nretribusi; bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009 tentang\r\nPajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah ditetapkan dengan Perda \n Dasar Hukum : UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah\r\nbeberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun\r\n2008; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005;\r\nPP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Perpres No. 112 Tahun 2007;\r\nPermendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri\r\nNo. 59 Tahun 2007; dan Permendagri No. 18 Tahun 2010. \n Perda ini mengatur tentang nama, subjek dan objek retribusi; golongan retribusi;\r\ncara mengukur tingkat penggunaan jasa; prinsip dan sasaran dalam penetapan\r\nstruktur dan besarnya tarif retribusi; struktur besarnya tarif retribusi; wilayah\r\npemungutan; saat retribusi terutang; tata cara pemungutan; tata cara pembayaran; tata cara penagihan; keberatan; pengembalian kelebihan pembayaran; pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi; kedaluwarsa penagihan; insentif pemungut; sanksi administratif; ketentuan penyidikan; dan ketentuan pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2011. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan di Kota Sungai Penuh. Latar belakang peraturan ini adalah untuk memberikan pelayanan yang baik dan optimal kepada masyarakat dalam kegiatan perdagangan dengan menyediakan fasilitas pasar pertokoan yang kemudian dipungut retribusi.

\n\n

Ketentuan Substansial:

Objek retribusi adalah penyediaan fasilitas pasar pertokoan yang dikontrakkan dan disediakan oleh Pemerintah Daerah khusus untuk pedagang, kecuali fasilitas yang dikelola oleh BUMN, BUMD, atau pihak swasta. Subjek retribusi adalah setiap orang atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

\n\n

Retribusi digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, lokasi, dan luas fasilitas pasar yang dipakai. Struktur tarif retribusi ditetapkan berdasarkan klasifikasi dan jenis fasilitas toko dan los, luas lokasi, dan jangka waktu pemakaian. Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

\n\n

Wajib retribusi memiliki kewajiban untuk membayar retribusi yang terutang, dan berhak mengajukan keberatan atas SKRD atau SKRDLB kepada Walikota. Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% setiap bulan atas retribusi yang terutang atau kurang dibayar.\n2. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak 3 kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

THE GOVERNMENT OF SUNGAI PENUH CITY
REGIONAL REGULATION OF SUNGAI PENUH CITY
NUMBER 13 OF 2011
on
LOCAL FEE FOR WHOLESALE MARKET AND/OR SHOPS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE MAYOR OF SUNGAI PENUH,

Considering / Whereas:

that in order to provide good and optimal service to the community to support activities in the trade sector, the Sungai Penuh City Government provides market shopping facilities;
that a local fee is imposed for the provision of market shopping facilities organized by the local government;
that based on Article 156 paragraph (1) of Law Number 28 of 2009 on Regional Taxes and Regional Levies, regional levies are determined by Regional Regulations;
that based on the Considerations as referred to in letters a, b and c, it is necessary to form a Regional Regulation on Local Fee for Wholesale Market and/or Shops;

Bearing in Mind / Having Regard to:

Law Number 8 of 1981 on the Criminal Procedure Code

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d8c4b516-86b4-4966-ba56-9c3187cbc170","actionData","errors"]