[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d8c0aee6-4a88-4b9b-95b8-46139c4998c3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarmasin No. 6 Tahun 2015","number","6","year","2015","published_date","2015-08-11","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi","tags",[],"location","Pemerintah Kota Banjarmasin","place_of_enactment","Banjarmasin","theme","Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Hak Asasi Manusia
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2015/NO.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah, perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah. Pengarusutamaan gender merupakan salah satu strategi untuk menciptakan kondisi yang setara dan seimbang bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh peluang/kesempatan, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan, sehingga akan tercipta suatu kondisi keadilan dan kesetaraan gender. Oleh Karena itu perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah. \n Dasar Hukum : UU Nomor 27 Tahun 1959, UU Nomor 7 Tahun 1984, UU Nomor 21 Tahun 1999, UU Nomor 39 Tahun 1999, UU Nomor 25 Tahun 2004, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 58 Tahun 2005, PP Nomor 79 Tahun 2005, PP Nomor 38 Tahun 2007; Permendagri Nomor 15 Tahun 2008, Permendagri Nomor 1 Tahun 2014, Perda Provinsi Kalsel Nomor 5 Tahun 2009, Perda Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008, Perda Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011. \n Peraturan Daerah ini menetapkan tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah, meliputi Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Kewenangan, Perencanaan dan Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi, Peran Serta Masyarakat, Pembinaan, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 9 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;\n2. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 16);","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah bertujuan untuk memberikan landasan hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat dengan perspektif gender. Hal ini dilakukan dengan mengintegrasikan gender ke dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah. Peraturan ini bertujuan untuk mewujudkan perencanaan responsif gender, kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, serta pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender. Kewenangan Pemerintah Daerah meliputi penetapan kebijakan PUG, koordinasi, fasilitasi, mediasi, penguatan kelembagaan, pemantauan, evaluasi, dan pemberian bantuan teknis terkait PUG. Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender yang dituangkan dalam Dokumen RPJMD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah, Rencana Strategis SKPD, dan Rencana Kerja SKPD melalui analisis gender. Walikota bertanggung jawab sebagai koordinator penyelenggaraan PUG, dengan SKPD yang membidangi pemberdayaan perempuan sebagai koordinator pelaksana. Untuk mempercepat kelembagaan PUG, dibentuk pokja PUG yang beranggotakan seluruh kepala SKPD.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF BANJARMASIN
SOUTH KALIMANTAN PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF BANJARMASIN CITY
NUMBER 6 OF 2015
CONCERNING
GENDER MAINSTREAMING IN REGIONAL DEVELOPMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BANJARMASIN,

Considering :

that in order to improve the position, role and quality of women in the implementation of government administration, development, and public service in the region, it is necessary to implement a gender mainstreaming strategy into the preparation of planning, implementation, budgeting, monitoring, and evaluation of development policies, programs, and activities in the region;
that gender mainstreaming is one strategy to create equal and balanced conditions for men and women in obtaining opportunities, participation, control, and development benefits, so that a condition of gender equality and equity will be created;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d8c0aee6-4a88-4b9b-95b8-46139c4998c3","actionData","errors"]