[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d8b89d24-2717-4db7-8524-80afbdecbde0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo No. 4 Tahun 2011","number","4","year","2011","published_date","2011-05-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kulon Progo","place_of_enactment","Wates","theme","Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pengembangan-dan-Pengelolaan-Sistem-Irigasi
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2011/NO.2.SERI.E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi
ABSTRAK:	\n \n Dasar Pertimbangan: a. Bahwa irigasi merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang produktivitas lahan pertanian yang berfungsi untuk meningkatkan produksi pertanian mewujudkan ketahanan pangan di daerah dan nasional\r\nserta meningkatkan kesejahteraan petani;\r\nb. Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan\r\nPemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, maka\r\nsebagai pedoman dalam pelaksanaan pengembangan\r\ndan pengelolaan sistem irigasi sesuai tanggung jawab\r\nPemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan\r\nDaerah; \n Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor\r\n30/PRT/M/2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 20\r\nTahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4\r\nTahun 2009; \n Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi; Kelembagaan Pengelolaan Irigasi; Wewenang Dan Tanggung Jawab; Pemberdayaan P3a/Gp3a; Pengembangan Jaringan Irigasi; Pengelolaan Jaringan Irigasi; Pengelolaan Aset Irigasi; Pembiayaan; Alih Fungsi Lahan Beririgasi; Koordinasi Pengelolaan Irigasi; Pengawasan; Larangan-Larangan; Sanksi Administrasi; Tata Cara Penyelesaian Sengketa; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Mencabut Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Irigasi \n Jumlah Halaman: 36 HLM; Penjelasan: 11 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Irigasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di Kabupaten Kulon Progo. Latar belakangnya adalah untuk menunjang produktivitas lahan pertanian, mewujudkan ketahanan pangan, dan meningkatkan kesejahteraan petani, serta sebagai pedoman pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sesuai tanggung jawab Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Pembentukan kelembagaan pengelolaan irigasi (KPI) di tingkat Daerah, yang meliputi Instansi Pemerintah Daerah yang membidangi irigasi, Komisi Irigasi Kabupaten, GP3A/P3A, dan pihak lain yang memanfaatkan irigasi.
Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, termasuk menetapkan kebijakan daerah, melaksanakan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder, memberikan izin penggunaan air tanah, dan memfasilitasi penyelesaian sengketa.
Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Desa dalam peningkatan dan pengelolaan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Desa.
Hak dan tanggung jawab masyarakat petani/P3A dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi tersier.
Pemberdayaan P3A/GP3A oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kemampuan dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi.
Pengembangan jaringan irigasi berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air dan rencana pembangunan pertanian.
Pengelolaan jaringan irigasi, termasuk operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi, dan pengelolaan aset irigasi.
Pengaturan pembiayaan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi.
Pengendalian alih fungsi lahan beririgasi untuk menjamin kelestarian fungsi dan manfaat jaringan irigasi.
Koordinasi pengelolaan irigasi antar daerah irigasi, antar wilayah administrasi, dan antar sektor terkait.
Pengawasan terhadap pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
Larangan-larangan terkait dengan pemanfaatan air dan jaringan irigasi.

","transitional_provisions","1. Semua peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Irigasi, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n2. Izin yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan irigasi yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 42 dikenakan teguran/peringatan dan/atau sanksi administrasi berupa pencabutan izin.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 42 huruf b, huruf c dan huruf d dikenakan sanksi pembongkaran bangunan dan pemulihan fungsi jaringan irigasi.\n3. Pelanggaran terhadap Pasal 41 dan Pasal 42 diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
KULON PROGO REGENCY
YEAR : 2011
NUMBER : 2
SERIES : E

REGIONAL REGULATION OF KULON PROGO REGENCY
NUMBER 4 YEAR 2011
CONCERNING
DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF IRRIGATION SYSTEM

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KULON PROGO,

\n\n \n \n

Considering:

that irrigation is an important factor
in supporting the productivity of agricultural land which
functions to increase agricultural production,
realize food security in the region and nationally
and improve the welfare of farmers;
that with the enactment of Government
Regulation Number 20 of 2006 concerning Irrigation, then
as a guideline in the implementation of development
and management of irrigation system in accordance with the responsibilities of the
Regional Government, it is necessary to form a Regional
Regulation;
that based on the considerations as
referred to in letter a and letter b, it is necessary to form a
Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d8b89d24-2717-4db7-8524-80afbdecbde0","actionData","errors"]