[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d8b6d7f9-96bf-4dec-8e60-c1e29741fe87","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":84,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik Pemerintah Kota Pontianak","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak No. 2 Tahun 2010","number","2","year","2010","published_date","2010-04-19","effective_date","2010-05-15","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pontianak","place_of_enactment","Pontianak","theme","Pelayanan Publik Pemerintah Kota Pontianak","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2010/NO.2, TLD No.2, LL KOTA PONTIANAK : 13 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pelayanan Publik Pemerintah Kota Pontianak
ABSTRAK:	\n \n Bahwa Pemerintah sebagai penyelenggara utama pelayanan publik berkewajiban untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan demokratis. \n Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 28 Tahun 2009, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 41 Tahun 2007, Perda No. 8 Tahun 2008, Perda No. 11 Tahun 2008. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Tujuan, Asas Dan Ruang Lingkup, Kewajiban, Hak Dan Larangan, Tata Kelola Pelayanan Publik, Sanksi, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Lain-Lain, dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2010. \n - \n Peraturan ini memiliki 3 halaman penjelasan. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik, mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang baik, memenuhi hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur kewajiban dan hak penyelenggara pelayanan publik (Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak), kewajiban dan larangan pelaksana pelayanan publik (pejabat, pegawai, petugas), serta kewajiban dan hak masyarakat sebagai penerima pelayanan publik.

Kewajiban Penyelenggara:

Menyediakan dan memelihara fasilitas dan utilitas kota (untuk pelayanan barang publik).
Menyediakan dan memberikan pelayanan jasa sesuai standar (untuk pelayanan jasa publik).
Menyediakan dan memberikan pelayanan administratif sesuai standar (untuk pelayanan administratif).
Mengelola pengaduan dari penerima layanan.
Menyampaikan pertanggungjawaban secara periodik.
Mematuhi ketentuan yang berlaku dalam penyelesaian sengketa pelayanan publik.
Mematuhi peraturan perundang-undangan terkait.

Hak Penyelenggara:

Memberikan pelayanan tanpa hambatan.
Melakukan kerjasama.
Memperoleh anggaran pembiayaan.
Melakukan pembelaan terhadap pengaduan.
Menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan peraturan.
Mendapatkan penghargaan.

Kewajiban Pelaksana:

Melakukan kegiatan pelayanan sesuai penugasan.
Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pelayanan.
Memenuhi panggilan atau perintah hukum.
Memberikan pertanggungjawaban jika mengundurkan diri.
Melakukan evaluasi dan membuat laporan keuangan dan kinerja.

Larangan Pelaksana:

Merangkap jabatan (bagi pelaksana dari instansi pemerintah dan BUMD).
Meninggalkan tugas tanpa alasan yang sah.
Menambah staf tanpa persetujuan.
Membuat perjanjian kerjasama tanpa persetujuan.
Melanggar asas penyelenggaraan pelayanan publik.
Meminta dan menerima imbalan.

Kewajiban Masyarakat:

Mematuhi ketentuan dalam standar pelayanan.
Memelihara sarana dan prasarana pelayanan publik.

Hak Masyarakat:

Mengetahui kebenaran standar pelayanan.
Mengawasi pelaksanaan standar pelayanan.
Menyampaikan pengaduan.
Mendapatkan tanggapan atas pengaduan.
Mendapatkan pelayanan yang berkualitas.
Memperoleh informasi tentang sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan.
Memberikan saran untuk perbaikan pelayanan.
Mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif.
Mendapatkan pengurangan retribusi jika terjadi keterlambatan pelayanan (dengan batasan tertentu).

Peraturan ini juga mengatur tata kelola pelayanan publik, pelayanan khusus bagi kelompok rentan, tata perilaku penyelenggara, standar pelayanan publik, pengaduan pelayanan publik, dan penilaian kinerja.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelaksana yang melanggar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.\n2. Masyarakat yang melanggar ketentuan Pasal 9 huruf b dan Pasal 11 dikenakan sanksi pidana sesuai perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PONTIANAK CITY GOVERNMENT
REGIONAL REGULATION OF PONTIANAK CITY
NUMBER 2 OF 2010
ON
PUBLIC SERVICE OF THE PONTIANAK CITY GOVERNMENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PONTIANAK

\n\n \n \n

Considering :

that the Government as the main organizer of public services is obliged to provide better public services in accordance with the principles of good governance and democratic;
that the provision of public services carried out by public service providers is an activity that must be carried out continuously, along with demands for improving the quality of public services;
that as an effort to improve the quality of public services and provide protection for public rights, it is necessary to regulate the rights and obligations of public service providers and the public as recipients of public services as well as other interested parties;
that based on the considerations

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d8b6d7f9-96bf-4dec-8e60-c1e29741fe87","actionData","errors"]