[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d8b6b78c-0031-4a50-9108-95c0a2b9058b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Batu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT Batu Wisata Resource","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batu Nomor 7 Tahun 2016","number","7","year","2016","published_date","2016-12-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal","tags",[],"location","Pemerintah Kota Batu","place_of_enactment","Batu","theme","Penyertaan Modal Daerah pada PT Batu Wisata Resource","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

INVESTASI
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD Kota Batu Tahun 2016 No 7/A
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyertaan Modal Daerah pada PT Batu Wisata Resource
ABSTRAK:	\n \n Menimbang :\ta.\tbahwa kedudukan Perseroan Terbatas Batu Wisata\r\n\tResource sebagai Badan Usaha Milik Daerah dalam\r\n\tkerangka operasional memerlukan adanya struktur\r\n\tpermodalan yang kuat untuk menyelenggarakan\r\n\tusahanya agar terwujud tata kelola perusahaan\r\nyang baik, optimalisasi pelayanan publik, dan\r\npeningkatan pendapatan asli daerah;\r\nb. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 304 dan Pasal\r\n333 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) memberikan arah kebijakan bagi Pemerintah daerah agar dalam melaksanakan penyertaan modal daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah;\r\nc.\tbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\tdalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Batu Wisata Resource; \r\n \n 1.\tPasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar\tNegara \tRepublik Indonesia Tahun 1945;\t\r\n2.\tUndang-Undang Nomor 11 Tahun\t2001 \ttentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran\tNegara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);\r\n3.\tUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan\tNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);\r\n4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang\r\nPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);\r\n5.\tUndang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan\tTerbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);\r\n6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5234);\r\n7.\tUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan\t\tUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang\t\t Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor\t23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);\r\n8.\tPeraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);\r\n9.\tPeraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang\tPedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);\r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan\tPeraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah\r\nNomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008\r\nNomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);\r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);\r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5533);\r\n13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12\r\nTahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;\r\n14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;\r\n15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun\r\n2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);\r\n16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik\r\nDaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);\r\n17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;\r\n18. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;\r\n19. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2012 tentang\tRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batu Tahun 2005-2025;\r\n \n Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan tentang penyertaan modal daerah pada PT BWR meliputi:\r\na. tata cara penyertaan modal daerah;\r\nb. bentuk dan jumlah penyertaan modal; dan \r\nc. penatausahaan dan pertanggungjawaban.\r\nPenyertaan modal pada PT BWR sampai dengan ditetapkannya\tPeraturan Daerah ini sebesar Rp5.000.000.000,00\t(lima milyar rupiah), dengan rincian sebagai berikut:\r\na. Tahun 2010 Rp2.000.000.000,00 b. Tahun 2016 Rp3.000.000.000,00 yang dilaksanakan dalam bentuk uang yang dianggarkan dan ditetapkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.\r\nPenyertaan modal yang akan disertakan mulai Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 sebesar Rp15.000.000.000,0 (lima belas milyar rupiah) dan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dengan rincian sebagai berikut:\r\na. Tahun 2017 Rp6.000.000.000,00 \r\nb. Tahun 2018 Rp6.000.000.000,00 \r\nc. Tahun 2019 Rp3.000.000.000,00\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2016. \n 9 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Batu Wisata Resource (PT BWR) ditetapkan dengan tujuan memperkuat struktur permodalan PT BWR sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan asli daerah.

Penyertaan modal daerah pada PT BWR harus didasarkan pada asas ketertiban, ketaatan pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Sebelum melakukan penyertaan modal, Pemerintah Daerah wajib melakukan pengkajian mengenai analisis kelayakan, analisis portofolio, dan analisis risiko.

Penyertaan modal pada PT BWR sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), dengan rincian Rp2.000.000.000,00 pada tahun 2010 dan Rp3.000.000.000,00 pada tahun 2016. Penyertaan modal yang akan disertakan mulai Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 sebesar Rp15.000.000.000,0 (lima belas milyar rupiah) dan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Seluruh penyertaan modal daerah merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Penatausahaan terhadap penyertaan modal daerah dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. PT BWR melalui Direksi setiap tahun wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan perseroan kepada Walikota.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF BATU
EAST JAVA PROVINCE

BATU CITY REGULATION
NUMBER 7 OF 2016
CONCERNING
REGIONAL CAPITAL PARTICIPATION IN
LIMITED LIABILITY COMPANY BATU WISATA RESOURCE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BATU,

\n\n \n \n

Considering:

that the position of Perseroan Terbatas Batu Wisata Resource as a Regional Owned Enterprise in the operational framework requires a strong capital structure to carry out its business in order to realize good corporate governance, optimization of public services, and increase in local revenue;
that in accordance with the provisions of Article 304 and Article 333 of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2014 Number 244, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5587) as amended several times, most recently by Law Number 9 of 2015 concerning the Second Amendment to Law Number 23

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d8b6b78c-0031-4a50-9108-95c0a2b9058b","actionData","errors"]