[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d8af805e-2366-4deb-9d38-500ae9be693b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2011 tentang KAWASAN TANPA ROKOK","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali No. 10 Tahun 2011","number","10","year","2011","published_date","2011-11-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Bali","place_of_enactment","Bali","theme","KAWASAN TANPA ROKOK","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TENTANG-KAWASAN-TANPA-ROKOK
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2011/NO.10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa rokok merupakan hasil olahan tembakau dan sintetis yang\r\nmengandung nikotin dan tar yang membahayakan kesehatan\r\nmanusia; \r\nb. bahwa Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun\r\n2009 tentang Kesehatan mewajibkan Pemerintah Daerah\r\nmenetapkan Kawasan Tanpa Rokok; \r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam\r\nhuruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang\r\nKawasan Tanpa Rokok; \n Undang-Undang Nomor 64 tahun 1958\r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004\r\nUndang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 \r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011\r\nPeraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2008 \n BAB I KETENTUAN UMUM\r\nBAB II KAWASAN TANPA ROKOK\r\nPasal 19 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.\r\n\r\n\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 11 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Provinsi Bali. Latar belakangnya adalah bahwa rokok mengandung zat adiktif yang berbahaya bagi kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menetapkan KTR.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini menetapkan jenis-jenis tempat yang termasuk dalam KTR, seperti fasilitas pelayanan kesehatan (rumah sakit, puskesmas, dll.), tempat proses belajar mengajar (sekolah, perguruan tinggi, dll.), tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja (perkantoran, industri, dll.), dan tempat umum (pasar, tempat wisata, dll.). Pengelola tempat kerja dan tempat umum dapat menyediakan tempat khusus merokok dengan persyaratan tertentu (ruang terbuka, terpisah, jauh dari pintu masuk dan lalu lalang).

Hak dan Kewajiban:

Pengelola KTR wajib melakukan pengawasan internal, melarang merokok, menyingkirkan asbak, dan memasang tanda larangan merokok. Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan KTR dengan memberikan masukan, bantuan sarana, penyuluhan, mengingatkan pelanggar, dan melaporkan pelanggaran.

Gubernur berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan KTR, termasuk sosialisasi, pemberian pedoman, konsultasi, monitoring, dan evaluasi, serta berkoordinasi dengan Bupati/Walikota dan lembaga lain.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF BALI
REGIONAL REGULATION OF THE PROVINCE OF BALI
NUMBER 10 OF 2011
on
SMOKE-FREE AREA

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF BALI,

Considering / Whereas:	that cigarettes are processed tobacco and synthetics that contain nicotine and tar which are harmful to human health human; that Article 115 paragraph (2) of Law Number 36 Year 2009 on Health requires the Regional Government to establish Smoke-Free Areas; that based on the considerations referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation on Smoke-Free Area;
Bearing in Mind / Having Regard to :	Law Number 64 of 1958 concerning the Establishment First Level Regions of Bali, West Nusa Tenggara and Nusa East Tenggara (State Gazette of the Republic of Indonesia 1958 Number 115, Supplement to the State Gazette of the Republic Indonesia Number 1649); Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government (State Gazette of the Republic of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d8af805e-2366-4deb-9d38-500ae9be693b","actionData","errors"]