[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d8a04ee6-fdc0-4fd2-8f61-ce2dbf8804d2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bulukumba Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengawasan Lalu Lintas Ternak dan Peredaran Bahan Asal Ternak","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulukumba Nomor 11 Tahun 2013","number","11","year","2013","published_date","2013-12-10","effective_date","2013-12-30","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bulukumba","place_of_enactment","Bulukumba","theme","Pengawasan Lalu Lintas Ternak dan Peredaran Bahan Asal Ternak","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGAWASAN LALU LINTAS TERNAK DAN PEREDARAN BAHAN ASAL HEWAN DI KABUPATEN BULUKUMBA
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2013/NO.11, TLD NO.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengawasan Lalu Lintas Ternak dan Peredaran Bahan Asal Ternak
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan untuk pencegahan penyebaran Penyakit Hewan Menular (PHM) melalui temak dan menjamin keamanan, kesehatan, keutuhan dan kehalalan Bahan Asal Hewan maka perlu dilakukan pengawasan;\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n1 \r\n \r\nb. bahwa Peraturan Daerah\r\nKabupaten Bulukumba Nomor\r\n25 Tahun 2001 tentang Pajak\r\n \r\nIndonesia Negara\r\n1822);\r\n \r\nNomor \r\nHasil Bumi, Perairan dan Temak Yang Diperdagangkan Keluar Daerah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku, maka perlu ditinjau kembali;\r\n\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengawasan Lalu Lintas Temak dan Peredaran Bahan Asal Hewan di Kabupaten\r\nBulukumba;\r\n \n 1. Pasal 18\r\nUndang\r\nRepublik\r\n1945;\r\n \r\nayat (6) Undang- Dasar Negara Indonesia Tahun\r\n. Undang-Undang Nomor 29\r\nTahun 1959 Pembentukan Daerah Tingkat II\r\nSulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 1959 Nomor 74\r\nTambahan Lembaran Republik\r\nIndonesia Negara nomor 1822);\r\n3. Undang-Undang Nomor 8\r\nTahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 78\r\nTambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor\r\n3209 );\r\n\r\n4. Undang-Undang Nomor 8\r\nTahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor\r\n42, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia\r\nNomor 3821); \r\n5. Undang-Undang Nomor 28\r\nTahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1999 Nomor 75,\tTambahan\tLembaran\r\nNegara\tRepublik\tIndonesia\r\n6.\tUndang-Undang Nomor 32\t\tLembaran\tNegara Republik\r\n\tTahun 2004 tentang\r\nPemerintahan Daerah\t\tIndonesia\tNomor 5015 ) ;\r\n\t(Lembaran Negara Republik\t9.\tPeraturan\tPemerintah Nomor\r\n \r\nIndonesia Tahun 2004 Nomor\r\n125, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang• undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor\r\n59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);\r\n\r\n7. Undang-Undang Nomor 12\r\nTahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor\r\n82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);\r\n\r\n8. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009, tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2009 Nomor 84, Tambahan\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n4\r\n \r\n95 Tahun 2012 tentang\r\nKesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2012 Nomor 214, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5356);\r\n\r\n10. Peraturan Daerah Kabupaten\r\nBulukumba Nomor 4 Tahun\r\n2005 tentang Penyidik Pegawai\r\nNegeri Sipil dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun\r\n2005 Nomor 4);\r\n\r\n11. Peraturan Daerah Kabupaten\r\nBulukumba Nomor 4 Tahun\r\n2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Tahun\r\n2008 Nomor 4).\r\n\r\n \n \r\n\r\ndimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945.\r\n3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat\r\nDaerah sebagai unsur Penyelenggara\r\nPemerintahan Daerah.\r\n4. Bupati adalah Bupati Bulukumba.\r\n5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah\r\nyang membidangi Peternakan dan Kesehatan\r\nHewan Kabupaten Bulukumba.\r\n6. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluru�\r\natau sebagian dari siklus hidupnya b�ra�a di \r\nMenetapkan\r\n \r\nPERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN LALU LINTAS TERNAK DAN PEREDARAN BAHAN ASAL HEWAN DI KABUPATEN BULUKUMBA.\r\n\r\nBAB I\r\nKETENTUAN UMUM Pasal 1\r\n \r\ndarat, air dan/atau udara baik yang d1pehhara maupun yang di habitatnya. .\r\n7. Ternak adalah kerbau, sapi, kuda, kambing,\r\ndomba dan unggas. . .\r\n8. Ternak Bibit adalah ternak yang mempunyru sifat\r\nunggul serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembang biakkan. .\r\n9. Sapi/Kerbau Produktif adalah ternak sap1/.kerba�\r\nbetina yang telah melahirkan kurang dan 5 kali\r\n\r\natau berumur di bawah 8 tahun, atau ternak yang berdasarkan hasil pemeriksaan rep�odu��i \r\nDalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud\r\ndengan:\r\n\r\n\r\n1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.\r\n2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengari prinsip otonomi seluas• luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana\r\n \r\n\r\ndokter hewan atau petugas tehnis yang dituniuk dinyatakan memiliki organ reproduksi norma�\r\nserta dapat berfungsi optimal sebagai\r\nSapi/Kerbau induk. ..\r\n10. Bahan Asal Hewan yang selanjutnya disingkat\r\nBAH adalah produk yang dihasilka� dan/atau\r\nberasal dari hewan, meliputi : Dagmg, Jeroan,\r\ntelur, kulit, tulang dan tanduk.\r\n11. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang\r\nberkaitan dengan perawatan ternak, pengobatan\r\nhewan, pelayanan kesehatan hewan, \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n6 7 \r\n\r\npengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan serta keamanan pakan.\r\n12. Kesehatan masyarakat veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengarubi kesehatan manusia.\r\n13. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan\r\ndengan hewan dan penyakit hewan.\r\n14. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan sehat yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infeksi mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan dan atau penyebab lainnya.\r\n15. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dengan hewan, hewan dengan manusia, hewan dengan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung, media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan dan peralatan, manusia atau media perantara biologis.\r\n16. Penyakit Hewan Strategis adalah penyakit hewan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau kematian hewan yang tinggi, yaitu Rabies, Anthraks, Brucellosis, Avian Influenza.\r\n1 7. Pemeriksaan Kesehatan Hewan adalah kegiatan mendiagnosa ternak ' untuk menentukan sehat tidaknya seekor ternak.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n8\r\n \r\nis. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mengawasi kelengkapan dokumen ternak dan Bahan Asal Hewan yang keluar maupun masuk kedalam daerah Kabupaten Bulukumba.\r\n19. Lalulintas ternak adalah proses keluar masuk ternak dalam Kabupaten Bulukumba.\r\n20. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular\r\ndari hewan kepada manusia atau sebaliknya.\r\n21 Pemeriksaan Organoleptik adalah pemeriksaan\r\n. dengan menggunakan indera manusi� yan�\r\nhasilnya dapat digunakan untuk mengindikasi\r\nkebusukan, kemunduran mutu dan kerusakan lainnya dari suatu produk. . .\r\n22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanJutnya disebut\r\nPenyictik adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu\r\ndilingkungan Pemerintah Kabupaten Bulukumba yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba.\r\n\r\nBAB II MAKSUD DAN TUJUAN\r\n\r\nPasal 2\r\n\r\nMaksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:\r\na. untuk melakukan pengawasan lalu lintas terna�\r\nyang akan masuk atau keluar daerah sebagai\r\nupaya mencegah penularan penyakit. hewan khususnya penyakit hewan strategis .ctan mencegah pengangkutan temak yang tidak sesuai ketentuan yang dipersyaratkan dalam\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n9 \r\n\r\nrangka perlindungan kesehatan hewan, perlindungan kesejahteraan hewan dan kearnanan serta ketentrarnan pernilikan temak di Kabupaten Bulukurnba;dan\r\nb. untuk rnelakukan pengawasan terhadap peredaran BAH yang akan rnasuk atau keluar daerah sebagai upaya mencegah penularan penyakit hewan dan mencegah peredaran bahan tersebut yang tidak sesuai ketentuan yang dipersyaratkan dalarn rangka perlindungan kesehatan hewan dan perlindungan kesehatan rnasyarakat veteriner.\r\n\r\n\r\n\r\nBAB III\r\nSYARAT-SYARAT TERNAK DAN/ATAU BAH YANG DAPAT MASUK ATAU KELUAR DAERAH\r\n\r\nPasal 3\r\n\r\n(1) Setiap kegiatan rnemasukkan dan/atau mengeluarkan temak ke dan dari wilayah daerah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:\r\na. temak tersebut mempunyai Surat Keterangan\r\nSehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan hewan dari Dokter Hewan/Petugas Teknis Kesehatan Hewan yang ditunjuk dari daerah asal ternak;\r\n \r\n\r\nc. untuk Sapi/Kerbau Betina Produktif hanya dapat direkomendasikan dengan maksud dipelihara untuk dikembangbiakkan yang disertai Surat Rekomendasi Pejabat Instansi berwenang dari daerah tujuan dan daerah asal;\r\nd. untuk temak bibit hanya dapat direkomendasikan untuk disetujui jika daerah tujuan dinyatakan rnemenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang;dan\r\ne. pengantar pengeluaran temak sebagaimana dimaksud huruf b, harus disertai bukti kepemilikan temak berupa Kartu Pemilikan Temak, Surat Keterangan Permufakatan Jual Beli Ternak yang dikeluarkan Desa/ Kelurahan dan Surat Pengantar dari Desa/Kelurahan dan Carnat atau pejabat yang berwenang untuk diteruskan ke instansi berwenang;\r\n\r\n(2) Ketentuan pembatasan pengeluaran ternak bibit dan persyaratannya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d ditetapkan dengan Peraturan Bupati.\r\n-\r\n(3) Pengangkutan temak dan/atau keluar daerah\r\nsebagaimana dimaksud ayat (1) diharuskan \r\nb. memiliki Surat Pengantar\r\nmencantumkan · jumlah, tujuan persyaratan lain sesuai ketentuan berlaku;\r\n \r\nyang dan yang\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nIO\r\n \r\npaling lambat pukul 17.00 WITA dan tidak diperkenankan dilakukan pada malam hari.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n11 \r\n \r\nPasal 4\r\n\r\nSetiap kegiatan memasukkan dan/atau mengeluarkan BAH dari wilayah daerah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:\r\n \r\n\r\n(3)\r\n \r\nPemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah pengecekan kesesuaian kondisi fisik ternak maupun BAH dengan dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat\r\n(2). \r\na. BAH tersebut memiliki surat pengantar\r\nmemuat jenis, jumlah dan tujuan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan berlaku dan pejabat yang berwenang;\r\n \r\nyang\r\nserta yang\r\n \r\n\r\n\r\n(4)\r\n \r\n\r\nPengawasan sebagaimana dimaksud p:3-da ayat\r\n(1) dapat dilakukan �ada chek pomt atau\r\ntempat lain yang telah ditentukan. \r\nb. mempunyai surat rekomendasi atau persetujuan pemasukan dan pengeluaran dari daerah asal dan daerah tujuan dari instansi yang berwenang; dan\r\nc. disertai surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan hewan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) sesuai ketentuan yang berlaku.\r\n \r\n\r\n\r\n(5)\r\n \r\n\r\nPengawasan dan pemeriksaan BA_H yang beredar dalam daerah dilakukan di tempat pemotongan, penampungan, pengumpulan dan tempat peredaran lainnya.\r\n\r\n\r\nBAB V\r\nTINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN \r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n(1)\r\n \r\nBAB IV\r\nTATA CARA PENGAWASAN\r\nPasal 5 \r\nPengawasan lalu lintas ternak dan BAH\r\ndilakukan dengan cara pemeriksaan kelengkapan dokumen dan pemeriksaan fisik.\r\n \r\nPasal 6\r\n\r\n(1) Ternak dan/atau BAH yang dinya�a�an lolos pemeriksaan administrasi dan fisik maka diberikan izin untuk melakukan kegiatan pengeluaran maupun pemasukan ternak\r\ndari/atau BAH.\r\n\r\n(2) Ternak dan/ atau BAH yang dinyatakan lolos \r\n(2)\r\n \r\nPemeriksaan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat dokurnerr-dokumen sebagaimana dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 4.\r\n \r\ndokumen ( 1) meliputi dimaksud\r\n \r\npemeriksaan administrasi tetapi tid�k lolos\r\npemeriksaan fisik akan dibuatkan benta acara\r\nlolos administrasi dan surat keterangan\r\npenundaan pemasukan ternak dan/atau BAH. \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n13\r\n12 \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n(3) Jika ternak yang tidak lolos pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (2) menunjukkan gejala penyakit hewan menular dan/atau zoonosis maka akan dilakukan tindakan penahanan untuk selanjutnya dilakukan pengamatan dan perawatan.\r\n\r\n(4) Jika ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tersebut telah dinyatakan sehat oleh dokter hewan/petugas kesehatan hewan yang ditunjuk, maka dapat dibuatkan berita acara lolos pem eriksaan fisik.\r\n\r\n(5) Ternak atau BAH yang dinyatakan tidak lolos pemeriksaan administrasi tetapi lolos pemeriksaan fisik, dibuatkan berita acara tidak lolos administrasi dan keterangan penundaan pengeluaran, dan disarankan melengkapi dokumen dalam batas waktu 2 ( dua ) kali 24\r\nJam.\r\n\r\n(6) Ternak atau BAH yang dinyatakan tidak lolos pemeriksaan administrasi dan fisik (dokumen tidak -lengkap, bukti fisik dan dokumen tidak sesuai) akan dibuatkan berita acara tidak lolos administrasi dan pemeriksaan fisik, dan disarankan untuk melengkapi sesuai dengan aturan yang berlaku dalam batas waktu 2 (dua) kali 24 jam.\r\n \r\n\r\nBAB VI\r\nKEBERATAN\r\n\r\nPasal 7\r\n\r\n\r\n(1) Pelaku Usaha dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas penerbitan rekornendasi penolakan terhadap temak atau hewan yang akan diangkut dan diperdagangkan keluar daerah.\r\n\r\n(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dalam pasal ini harus disampaikan secara tcrtulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal rekomendasi penolakan diterima oleh Pelaku usaha.\r\n\r\n(3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud ayat ( 1), dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan.\r\n\r\n\r\n(4) Apabila setelah lewat 7 ( Tujuh ) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati �tau\r\nPejabat ·· yang ditunjuk tidak membenkan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.\r\n\r\n(5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini tidak menunda observasi terhadap temak / hewan yang akan diangkut dan diperdagangkan keluar daerah. \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n14 15 \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\nBAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN\r\n\r\nPasal 8\r\n\r\n(1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.\r\n\r\n(2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi :\r\na. menerima laporan atau pengaduan dari\r\nseseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;\r\nb. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;\r\nc. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;\r\nd. melakukan penyitaan benda atau surat;\r\ne. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;\r\nf. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;\r\ng. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; .\r\nh. mengadakan penghentian penyidikan setelah\r\nmendapat petunjuk dari Penyidik POLRI\r\nbahwa tidak terdapat cukup bukti atau\r\nperistiwa tersebut bukan merupakan tindak\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n16\r\n \r\npidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau\r\n1. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.\r\n\r\n(3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), PPNS wajib menyusun berita acara atas setiap tindakan pemeriksaan tempat kejadian, saksi dan tersangka serta melaporkan hasilnya kepada !Bupati.\r\n\r\n\r\nBAB VIII KETENTUAN PIDANA\r\n\r\nPasal 9\r\n\r\n(1) Setiap orang yang mengeluarkan dan/atau memasukkan hewan, produk hewan, atau media pembawa penyakit hewan lainnya ke dalam wilayah bebas dari wilayah tertular atau diduga tertular dikenakan pidana sesuai ketentuan yang berlaku.\r\n\r\n\r\n(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n17 \r\n\r\n \r\n\r\nBAB IX PEMBIAYAAN\r\n\r\nPasal 10\r\n\r\nPembiayaan pengawasan lalu lintas ternak dan peredaran BAH sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dibeban!kan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba dan sumber-sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.\r\n\r\n\r\n\r\nBAB XI KETENTUAN PENUTUP\r\n\r\nPasal 11\r\n\r\nPada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku\r\nPeraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2001 tentang'\r\nPajak Hasil \r\nPeraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2013. \n 18 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pajak Hasil Bumi, Perairan dan Ternak Yang Diperdagangkan Keluar Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2001 Nomor 2).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk melakukan pengawasan lalu lintas ternak dan peredaran Bahan Asal Hewan (BAH) di Kabupaten Bulukumba. Pengawasan ini dilakukan untuk mencegah penularan penyakit hewan, khususnya penyakit hewan strategis, serta mencegah pengangkutan ternak dan peredaran BAH yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuannya adalah untuk melindungi kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan, serta keamanan dan ketentraman pemilikan ternak.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup persyaratan yang harus dipenuhi dalam memasukkan dan/atau mengeluarkan ternak dan BAH dari wilayah Kabupaten Bulukumba. Persyaratan tersebut meliputi kepemilikan Surat Keterangan Sehat dari dokter hewan, Surat Pengantar yang mencantumkan jumlah dan tujuan, serta rekomendasi dari pejabat instansi berwenang. Pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan dokumen dan pemeriksaan fisik terhadap ternak dan BAH. Tindak lanjut hasil pengawasan meliputi pemberian izin jika lolos pemeriksaan, penundaan pemasukan jika tidak lolos pemeriksaan fisik, serta penahanan jika terindikasi penyakit hewan menular.

Peraturan ini juga mengatur mengenai tata cara pengajuan keberatan terhadap rekomendasi penolakan, serta wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini. Pembiayaan pengawasan lalu lintas ternak dan peredaran BAH dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bulukumba.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","Setiap orang yang mengeluarkan dan/atau memasukkan hewan, produk hewan, atau media pembawa penyakit hewan lainnya ke dalam wilayah bebas dari wilayah tertular atau diduga tertular dikenakan pidana sesuai ketentuan yang berlaku.","revokes",[94],{"_95":96,"_97":98},"text","Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pajak Hasil Bumi, Perairan dan Ternak yang Diperdagangkan Keluar Daerah","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BULUKUMBA REGENCY
NUMBER 11 OF 2013
CONCERNING
SUPERVISION OF LIVESTOCK TRAFFIC
AND CIRCULATION OF ANIMAL ORIGIN MATERIALS

REGENT OF BULUKUMBA

REGIONAL REGULATION OF BULUKUMBA REGENCY
NUMBER 11 OF 2013
CONCERNING
SUPERVISION OF LIVESTOCK TRAFFIC AND
CIRCULATION OF ANIMAL ORIGIN MATERIALS IN BULUKUMBA
REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BULUKUMBA,

\n\n \n \n

Considering:

that efforts to improve services to the community and to prevent the spread of Infectious Animal Diseases (PHM) through livestock and ensure the safety, health, integrity and halalness of Animal Origin Materials, supervision needs to be carried out;
that Regional Regulation of Bulukumba Regency Number 25 of 2001 concerning Tax on Earth Products, Waters and Livestock Traded Out of the Region is no longer in accordance with the provisions of applicable laws and regulations, so it needs to be

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d8a04ee6-fdc0-4fd2-8f61-ce2dbf8804d2","actionData","errors"]