[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d8a009c2-01c6-49f1-9a1a-25d10f20f6ed","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buru Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buru Nomor 3 Tahun 2022","number","3","year","2022","published_date","2022-06-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71,74],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi",{"_54":75,"_55":76,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Buru","place_of_enactment","Namlea","theme","Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pengarustamaan gender - pedoman
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD. No. 2022/3, LL KAB. BURU : 14 HLM.
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk mewujudkan peningkatan pemberdayaan dan perlindungan serta menjamin kesetaraan dan keadilan gender di Daerah sehingga dapat mendukung terwujudnya penyelenggaraaan pemerintahan dan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat yang responsif gender di Daerah. Rangka optimalisasi pelaksanaan kesetaraan dan keadilan gender di Daerah, guna meningkatkan kedudukan, peran, kualitas perempuan dan upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di Daerah, maka perlu adanya kebijakan program dan strategi pengarustamaan gender di Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 02 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 10 Tahun 2017. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2022. \n Penjelasan 3 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2016 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2018 Nomor 2).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan bertujuan untuk mewujudkan peningkatan pemberdayaan dan perlindungan, serta menjamin kesetaraan dan keadilan gender di daerah. Hal ini dilakukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang responsif gender.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam melaksanakan PUG, termasuk penyusunan kebijakan dan perencanaan program yang responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah. Pemerintah Daerah juga bertanggung jawab untuk memfasilitasi penguatan kelembagaan PUG, memberikan bantuan teknis, memfasilitasi data terpilah menurut jenis kelamin, membentuk kelembagaan PUG hingga tingkat kecamatan dan desa, serta melakukan advokasi, koordinasi, monitoring, dan evaluasi.

Peraturan ini juga mengatur pembentukan Pokja PUG yang bertugas mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui pengintegrasian gender dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi kebijakan pembangunan. Selain itu, dibentuk Tim Teknis untuk analisis anggaran responsif gender dan Focal Point PUG di setiap Perangkat Daerah untuk melaksanakan pengarustamaan gender pada unit kerja masing-masing.

Perencanaan responsif gender harus memuat Anggaran Responsif Gender (ARG) yang dibagi dalam tiga kategori: Anggaran Khusus Target Gender, Anggaran Kesetaraan Gender, dan Anggaran Pelembagaan Kesetaraan Gender.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 5 Ayat (1), Pasal 7 dan Pasal 13 ayat (4) diancam sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :\na. teguran secara tertulis,\nb. peringatan, dan\nc. pencabutan surat keputusan disertai penarikan dan penghentian fasilitas yang telah dan akan diberikan oleh Pemerintah Daerah.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BURU
THE PROVINCE OF MALUKU

REGIONAL REGULATION OF BURU REGENCY
NUMBER 3 OF 2022
on
GENERAL GUIDELINES FOR THE IMPLEMENTATION OF GENDER MAINSTREAMING IN
DEVELOPMENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BURU,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that in order to realize the improvement of empowerment and protection and ensure gender equality and justice in the region so as to support the realization of government administration and development, as well as gender-responsive services to the community in the region;
that in order to optimize the implementation of gender equality and justice in the region, in order to improve the position, role, quality of women and efforts to realize gender equality and justice in the region, it is necessary to have a policy program and strategy for gender mainstreaming in the region;
that based on the considerations as referred to in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d8a009c2-01c6-49f1-9a1a-25d10f20f6ed","actionData","errors"]