[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d89e6542-094b-45a4-b1fd-3f8ebf719e8f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022","short_title","Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2018","number","1","year","2018","published_date","2018-03-06","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","87041d93-4a68-4787-89f6-7d7f6a041aa9","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Qanun","short_name","QANUN","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kota Banda Aceh","place_of_enactment","Banda Aceh","theme","Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
2018
Qanun NO. 1, LD.2018/No. 1
Qanun TENTANG Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kurun waktu 5 (lima) tahun dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022 ditetapkan dengan Qanun \n -\tDasar Hukum Qanun ini adalah : Pasal 18 ayat (6); UU No. 8 (Drt) Tahun 1956; UU No.25 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2006; UU No.17 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 \n Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan, Tujuan Penetapan, Sistematika, Isi dan Uraian, Pengendalian dan Evaluasi, Perubahan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2018. \n 12 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Banda Aceh 2007-2027 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 16 Seri E Nomor 6).","scope_and_parties","policy_content","

Qanun Kota Banda Aceh ini menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banda Aceh untuk tahun 2017-2022. RPJMD ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan kota yang menjadi landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kota dalam melaksanakan pembangunan selama 5 tahun. RPJMD ini juga merupakan penjabaran visi, misi, dan program Walikota ke dalam strategi pembangunan kota, kebijakan umum, program prioritas Walikota, dan arah kebijakan keuangan daerah, dengan mempertimbangkan RPJPK.

Latar Belakang dan Tujuan: RPJMD disusun untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh. Tujuannya adalah untuk menyusun Renstra-OPD, RKPK, Renja-OPD dan perencanaan penganggaran, mewujudkan perencanaan pembangunan Kota yang sinergis dan terpadu, mencapai visi dan misi Kota, menyediakan dokumen perencanaan pembangunan 5 tahun yang bersifat indikatif, dan menjadi tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan OPD.

Ketentuan Substansial: RPJMD berfungsi sebagai dokumen perencanaan pembangunan Kota, penjabaran visi, misi, dan program Walikota, serta pedoman dalam penyusunan RKPK. Sistematika RPJMD mencakup pendahuluan, gambaran umum kondisi daerah, gambaran keuangan daerah, permasalahan dan isu-isu strategis daerah, visi, misi, tujuan, dan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah, kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, dan penutup.

","transitional_provisions","1. Dokumen perencanaan pembangunan Kota yang telah disusun dan ditetapkan sebelum Qanun ini ditetapkan, masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.\n2. Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka RPJMD menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan Kota sampai tahun 2022 dan dapat dijadikan sebagai RPJMD Transisi untuk dipedomani dalam penyusunan RKPK Tahun 2023 sebelum ditetapkannya RPJMD Tahun 2023-2028.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

QANUN OF BANDA ACEH CITY
NUMBER | YEAR 2018
ABOUT
REGIONAL MID-TERM DEVELOPMENT PLAN
ΚΟΤΑ ΒΑNDA ACEH YEAR 2017-2022

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
IN THE NAME OF ALLAH, THE MOST GRACIOUS, THE MOST MERCIFUL
BY THE GRACE OF ALMIGHTY ALLAH

MAYOR OF BANDA ACEH,

\n\n \n \n

Considering:

that to provide direction and purpose in
realizing the ideals and objectives of regional development
in accordance with the vision and mission of the Mayor and Deputy Mayor of Banda
Aceh, it is necessary to prepare a Regional Mid-Term Development Plan
(RPJMD) for a period of 5 (five) years;
that based on Article 141 of Law Number 11
of 2006 concerning Aceh Government, the planning
of Aceh/Regency/City development is prepared
comprehensively as part of the national development planning system
within the framework of the Unitary State
of the Republic of Indonesia, taking into account Islamic values,
socio-cultural aspects,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d89e6542-094b-45a4-b1fd-3f8ebf719e8f","actionData","errors"]