[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d89960e6-256e-4fb9-a8e9-757f01ef84ef","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal Di Kota Banjarbaru","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru No. 4 Tahun 2014","number","4","year","2014","published_date","2014-02-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal","tags",[],"location","Pemerintah Kota Banjarbaru","place_of_enactment","Banjarbaru","theme","Penanaman Modal Di Kota Banjarbaru","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Penanaman Modal dan Investasi
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2014/NO.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penanaman Modal Di Kota Banjarbaru
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan perlu mendorong kesempatan berinvestasi dan/atau berusaha bagi pemodal dalam negeri maupun asing; bahwa untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif di Kota Banjarbaru diperlukan jaminan kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, bahwa pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin\r\nkepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\nhuruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal di Kota Banjarbaru; \n Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2005; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2010; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 7 Tahun 2013; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008; \n Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Penanaman Modal di Kota Banjarbaru Dengan Sistematika; Ketentyan Umum; Asas dan Tujuan; Kebijakan Dasar Penanaman Modal; Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal; Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal; Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal; Tata Cara Pemberian Insentif dan Kemudahan; Koordinasi dan Pengendalian Penanaman Modal; Sanksi Administrasi; Ketentuan Penurtup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 18 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan daya saing dunia usaha, meningkatkan kapasitas teknologi daerah, mendorong perkembangan ekonomi kerakyatan, mengolah potensi ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan dasar penanaman modal meliputi perlakuan yang sama bagi penanam modal, jaminan kepastian hukum dan keamanan berusaha, serta perlindungan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Walikota dapat menetapkan langkah percepatan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dilaksanakan melalui sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang mencakup penyederhanaan dokumen, kemudahan proses, dan waktu penyelesaian perizinan yang singkat. Walikota mendelegasikan wewenang pemberian perizinan dan non perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Semua bidang usaha terbuka bagi penanaman modal kecuali yang dinyatakan tertutup atau terbuka dengan persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan. Penanaman modal dapat dilakukan oleh perusahaan berbadan hukum, tidak berbadan hukum, atau usaha perseorangan. Penanaman modal asing wajib berbentuk Perseroan Terbatas (PT) berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia serta mempunyai cabang di Kota Banjarbaru.

Jenis pelayanan penanaman modal meliputi pelayanan perizinan (pendaftaran, izin prinsip, izin prinsip perluasan, izin prinsip perubahan, izin usaha) dan non perizinan (informasi, insentif, dan kemudahan). Pelaksanaan penanaman modal diawali dengan keterbukaan informasi dan konsultasi intensif. Calon penanam modal wajib memenuhi persyaratan perizinan yang diperlukan.

Untuk mendorong penanaman modal, Walikota dapat memberikan insentif (pengurangan/pembebasan pajak dan retribusi daerah) dan kemudahan (penyediaan data, sarana, prasarana, bantuan teknis, percepatan perizinan) kepada penanam modal yang memenuhi kriteria tertentu seperti kontribusi pada pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja lokal, penggunaan sumber daya lokal, peningkatan pelayanan publik, PDRB, berwawasan lingkungan, pembangunan infrastruktur, alih teknologi, bermitra dengan UMKM, dan penggunaan barang modal dalam negeri.

Pengendalian penanaman modal dilakukan melalui pemantauan, pembinaan, pengawasan, dan penindakan. Penanam modal wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala. Penerima insentif dan kemudahan juga wajib menyampaikan laporan. Walikota melakukan evaluasi tahunan terhadap kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan kemudahan.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua persetujuan dan izin usaha penanaman modal yang telah ada, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlakunya izin.\n2. Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","1. Setiap penanam modal yang melanggar ketentuan Pasal 10, Pasal 17 dan Pasal 18 dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis.\n2. Sanksi lainnya berupa pembekuan kegiatan usaha dan/atau pencabutan izin usaha.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BANJARBARU CITY
NUMBER 4 OF 2014
CONCERNING
INVESTMENT IN BANJARBARU CITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BANJARBARU,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to boost the economic growth of the community to achieve prosperity, it is necessary to encourage investment opportunities and/or business opportunities for domestic and foreign investors;
that in order to create a conducive investment climate in Banjarbaru City, it is necessary to guarantee legal certainty, business certainty, and business security for investors from the licensing process to the end of investment activities in accordance with the provisions of laws and regulations;
that based on the provisions of Article 30 paragraph (1) of Law Number 25 of 2007 concerning Investment, the central government and/or regional government guarantee certainty and security of business for the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d89960e6-256e-4fb9-a8e9-757f01ef84ef","actionData","errors"]