[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d897295f-03f1-4938-815a-244a74d2c379","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":91,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Jayapura Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pembangunan Kawasan Perkampungan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jayapura Nomor 6 Tahun 2022","number","6","year","2022","published_date","2022-02-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kota Jayapura","place_of_enactment","Jayapura","theme","Pembangunan Kawasan Perkampungan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pembangunan kawasan perkampungan
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD 2022 (175)
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembangunan Kawasan Perkampungan
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Jayapura tentang Pembangunan Kawasan Perkampungan. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah\r\nTertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2017. \n Pembangunan kawasan perkampungan bertujuan mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan dengan memprioritas pengembangan potensi dan/atau pemecahan masalah kawasan perkampungan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2022. \n 13 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 - 2022 (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2017 Nomor 119, Tambahan Lembaran Daerah Kota Jayapura Nomor 76).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pembangunan Kawasan Perkampungan di Kota Jayapura. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tujuannya adalah mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan partisipatif.

Ketentuan substansial mencakup:

Prinsip pembangunan kawasan perkampungan yang didasarkan pada partisipasi, holistik dan komprehensif, berkesinambungan, keterpaduan, keadilan, keseimbangan, transparansi, dan akuntabilitas.
Sasaran pembangunan kawasan perkampungan antara lain penggunaan dan pemanfaatan wilayah Kampung sesuai tata ruang kota, peningkatan kesejahteraan masyarakat perkampungan, pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perkampungan, pengembangan teknologi tepat guna, dan pemberdayaan masyarakat Kampung.
Tahapan pembangunan kawasan perkampungan meliputi pengusulan, penetapan dan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi, serta pengawasan.
Pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perkampungan Daerah (TKPKPD) yang bertugas menyelenggarakan pembangunan kawasan perkampungan.
Sistem informasi sebagai basis manajemen data dan informasi Pembangunan Kawasan Perkampungan.
Partisipasi masyarakat dalam bentuk pembinaan, pemberdayaan, dan pemantauan.
Sumber pembiayaan Pembangunan Kawasan Perkampungan yang berasal dari berbagai sumber seperti APBN, APBD Provinsi, APBD, APBK, dan sumber lain yang sah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF JAYAPURA
THE PROVINCE OF PAPUA

REGIONAL REGULATION OF THE CITY OF JAYAPURA
NUMBER 6 OF 2022
ON
VILLAGE AREA DEVELOPMENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF JAYAPURA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas :	\n \n that to implement the provisions of Article 84 paragraph (3) of Law Number 6 of 2014 on Villages, it is necessary to stipulate a Regional Regulation, therefore it is necessary to stipulate a Regional Regulation of the City of Jayapura on Village Area Development. \n \n
Bearing in Mind / Having Regard to :	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; \n Law Number 6 of 1993 on the Establishment of Jayapura Level II Municipality (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1993 Number 68, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3553); \n Law Number 21 of 2001 on Special

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d897295f-03f1-4938-815a-244a74d2c379","actionData","errors"]