[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d893e403-e9b9-4007-8c35-987f93157080","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 1 Tahun 2021","number","1","year","2021","published_date","2021-04-07","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara","place_of_enactment","Kefamenanu","theme","Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

jasa - retribusi - perubahan
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD. 2021/ No.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
ABSTRAK:	\n \n Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pelaksanaan kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah ; bahwa masih terdapat objek retribusi jasa umum yang belum terakomodir dalam Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum perlu ditinjau kembli; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. \n Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 69 Tahun 1958; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten TTU No.6 Tahun 2011. \n Peraturan tersebut berisi tentang ayat (1) Pasal 2 ditambahkan 1 (satu) huruf i dan huruf j; Bab III di tambahkan 2 (dua) bagian dan diantara Pasal 16A dan Pasal 16 C; Ketentuan Pasal 19 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (9); Ketentuan Pasal 21 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf i; Ketentuan Pasal 34 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf g \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2021. \n Mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum \n 27 halaman ; 1 halaman penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2011, Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 112).\n\nPeraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 53 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2001 Nomor 53 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 53);\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 4 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2006 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 4);\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 11 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 11);\n4. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 18 Tahun 2008 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 18);\n5. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 19 Tahun 2007, tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 19);\n6. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil. (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 12);\n7. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor_11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 19A)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini dibuat dengan tujuan untuk menyesuaikan kebijakan Retribusi Daerah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menyerahkan pelaksanaan kebijakan tersebut sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah. Latar belakangnya adalah masih terdapat objek retribusi jasa umum yang belum terakomodir dalam Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup penambahan jenis retribusi yang diatur, yaitu retribusi pelayanan pendidikan, serta penambahan bagian dan pasal terkait retribusi pelayanan tera/tera ulang, retribusi pelayanan kesehatan, dan retribusi pelayanan pendidikan. Selain itu, dilakukan perubahan pada tingkat penggunaan jasa pelayanan untuk retribusi persampahan/kebersihan dan penambahan tarif retribusi untuk berbagai jenis jasa umum, termasuk pelayanan kesehatan dan penjualan hasil produksi daerah (benih ikan dan garam kasar).","transitional_provisions","","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","Perda Kab. Timor Tengah Utara No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/309608/perda-kab-timor-tengah-utara-no-1-tahun-2024","4020358b-e2be-4e92-978b-aee6e4a4bd5a","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[107],{"_96":108,"_98":109,"_36":110},"PERDA Kab. Timor Tengah Utara No. 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum","https://peraturan.bpk.go.id/Details/96620/perda-kab-timor-tengah-utara-no-6-tahun-2011","fd7256f0-77dd-40ea-8b4d-abc143238aa6","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF NORTH CENTRAL TIMOR
EAST NUSA TENGGARA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF NORTH CENTRAL TIMOR REGENCY
NUMBER 1 OF 2021
CONCERNING
THIRD AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION
OF NORTH CENTRAL TIMOR REGENCY
NUMBER 6 OF 2011 CONCERNING LOCAL SERVICE CHARGES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF NORTH CENTRAL TIMOR,

\n\n \n \n

Considering:

that based on Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the implementation of Regional Tax and Regional Retribution policies is fully delegated to the Regional Government;
that there are still local service charge objects that have not been accommodated in Regional Regulation of North Central Timor Regency Number 6 of 2011 concerning Local Service Charges, as amended several times, most recently by Regional Regulation of North Central Timor Regency Number 6 of 2019 concerning the Second Amendment to Regional Regulation of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d893e403-e9b9-4007-8c35-987f93157080","actionData","errors"]