[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d88d1e17-af7b-4147-82ab-43ddeaa5706e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":84,"_89":84,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kubu Raya Nomor 29 Tahun 2023 tentang Percepatan Stop Buang Air Besar Sembarangan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kubu Raya Nomor 29 Tahun 2023","number","29","year","2023","published_date","2023-08-02","effective_date","2023-08-08","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kubu Raya","place_of_enactment","Sungai Raya","theme","Percepatan Stop Buang Air Besar Sembarangan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERCEPATAN STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 29, BD.2022/NO.29, LL Kab. Kubu Raya : 29 HAL
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Percepatan Stop Buang Air Besar Sembarangan
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalan rangka meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat serta mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, perlu menyelenggarakan program stop buang air besar sembarangan \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 \n Ketentuan Umum; Perencanaan, Pengelolaan dan Pelaksanaan; Tanggung Jawab; Strategi; Hak dan Kewajiban Masyarakat; Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan; Pendanaan; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2023. \n 2 Halaman dan 5 halaman lampiran \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mempercepat pencapaian Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS) di Kabupaten Kubu Raya. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat serta mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan. Percepatan Stop BABS ini melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, kecamatan, dan desa.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Penyusunan perencanaan percepatan Stop BABS yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
Pengelolaan percepatan Stop BABS secara terpadu melalui pemberdayaan masyarakat, pelibatan semua pihak, pengelolaan pengetahuan dan pembelajaran, serta monitoring dan evaluasi.
Pelaksanaan percepatan Stop BABS secara menyeluruh dan terkoordinasi mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, sampai desa, termasuk pelaksanaan pemicuan kepada masyarakat.
Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan, mengadvokasi pengalokasian anggaran, memfasilitasi perencanaan, dan menyusun rumusan perencanaan pelaksanaan percepatan Stop BABS.
Tanggung jawab dan peran pemerintah kecamatan dalam koordinasi lintas sektoral dan pendampingan masyarakat.
Tanggung jawab dan peran pemerintahan desa dalam penyusunan peraturan desa, memasukkan pemenuhan akses sanitasi dalam dokumen perencanaan, membentuk tim kerja masyarakat, memonitor fasilitator dan kader, membangun kesadaran masyarakat, mensosialisasikan Stop BABS, dan memberikan dukungan anggaran.
Strategi percepatan Stop BABS meliputi penciptaan lingkungan yang kondusif, peningkatan kebutuhan sanitasi, dan peningkatan akses sanitasi berupa jamban.
Hak masyarakat untuk memperoleh informasi, ikut serta dalam pengelolaan, dan memperoleh penyuluhan.
Kewajiban masyarakat untuk memberikan informasi, membudayakan perilaku Stop BABS, dan menjaga keberlanjutan pelaksanaan percepatan Stop BABS.
Pemantauan dan evaluasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

\n","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KUBU RAYA
WEST KALIMANTAN PROVINCE

REGULATION OF REGENT OF KUBU RAYA
NUMBER 29 OF 2023
ABOUT
ACCELERATION OF STOP OPEN DEFECATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KUBU RAYA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to improve clean and healthy living behaviors and prevent the spread of environmental-based diseases, it is necessary to organize a stop open defecation program;
that to increase access to drinking water and basic sanitation, it is necessary to accelerate the implementation of stop open defecation;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regent Regulation regarding the Acceleration of Stop Open Defecation;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 35 of 2007 concerning the Establishment of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d88d1e17-af7b-4147-82ab-43ddeaa5706e","actionData","errors"]