[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d8851ced-86c7-481f-8822-2b00024603fa","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":87,"_92":87,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pengawasan Intern Program Lintas Sektoral","short_title","Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 9 Tahun 2017","number","9","year","2017","published_date","2017-06-26","effective_date","2017-08-02","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","54e6bd18-cf1c-4668-a41d-325635fe7483","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan","short_name","Perka BPKP","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis","tags",[],"location","Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pedoman Umum Pengawasan Intern Program Lintas Sektoral","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2017
Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan NO. 9, BN 2017/ NO 1058; PERATURAN.GO.ID; 58 HLM
Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan TENTANG Pedoman Umum Pengawasan Intern Program Lintas Sektoral
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2017. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pengawasan Intern Program Lintas Sektoral ini bertujuan untuk memberikan acuan umum bagi unit kerja di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, melaporkan, dan memantau pelaksanaan pengawasan intern lintas sektoral. Latar belakang dari peraturan ini adalah untuk mewujudkan kelembagaan pemerintah yang efektif, efisien, akuntabel, dan sinergis dalam melaksanakan program-program pembangunan nasional yang seringkali bersifat lintas sektoral.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Definisi dan konsep program lintas sektoral, yang melibatkan dua atau lebih kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan tidak dapat diawasi oleh APIP masing-masing karena keterbatasan kewenangan.
Area pengawasan intern lintas sektoral BPKP, yang meliputi program prioritas nasional dan kegiatan prioritas nasional yang tercantum dalam dokumen rencana nasional.
Kerangka acuan kerja pengawasan program lintas sektoral, termasuk tujuan pengawasan, bentuk pengawasan intern (audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya), keluaran hasil pengawasan, ruang lingkup pengawasan, metode pengawasan, dan organisasi pengawasan.
Tahapan pengawasan program lintas sektoral, yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.

Peraturan ini juga mengatur pola hubungan antar kedeputian di BPKP dalam pelaksanaan pengawasan program lintas sektoral, dengan menetapkan kedeputian koordinator dan kedeputian pendukung. Pedoman ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas manajemen pengawasan lintas sektoral serta meningkatkan koordinasi antar direktorat pengawasan terkait.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION
OF THE HEAD OF THE FINANCIAL AND DEVELOPMENT SUPERVISORY AGENCY
NUMBER 9 OF 2017
ON
GENERAL GUIDELINES FOR INTERNAL SUPERVISION OF CROSS-SECTORAL PROGRAMS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE FINANCIAL AND DEVELOPMENT SUPERVISORY AGENCY,

Considering :

Whereas based on Article 49 paragraph (2) letter a of the Government Regulation Number 60 Year 2008 on Government Internal Control System and Article 2 and Article 3 of the Presidential Regulation Number 192 Year 2014 on Financial and Development Supervisory Agency, it is necessary to stipulate the Regulation of the Head of the Financial and Development Supervisory Agency on General Guidelines for Internal Supervision of Cross-Sectoral Programs;

Bearing in Mind :

Law Number 17 Year 2003 on State
Finance (State Gazette of the Republic of Indonesia
Year 2003 Number 47, Supplement to State Gazette
of the Republic of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d8851ced-86c7-481f-8822-2b00024603fa","actionData","errors"]