[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d8825f0c-f03a-42f8-9c91-7f8232ebbbc5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_106":107,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2021","number","4","year","2021","published_date","2021-08-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur","place_of_enactment","Samarinda","theme","Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

USAHA-JASA-RETRIBUSI
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2019/NO.4, TLD NO.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha
ABSTRAK:	\n \n Perda No.2 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha yang diubah dengan Perda No.4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas perda Prov. Kaltim No.2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha belum memuat pengaturan mengenai beberapa jenis layanan retribusi yang merupakan kewenangan daerah sesuai ketentuan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemda sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan seiring dengan perkembangan dan kebutuhan saat ini, perlu dilakukan penyesuaian tarif layanan dalam beberapa jenis objek retribusi jasa usaha. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Perda tentang Perubahan Kedua Atas Perda No.2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha \n Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.25 Tahun 1956; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; Perda Kaltim No.2 Tahun 2012 \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan Kedua Atas Perda No.2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha. Perubahan ketentuan pada: Pasal 1 diubah; Pasal 2 diubah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2021. \n Peraturan yang Diubah: Perda No.2 Tahun 2012 \n 43 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n\n1. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 52), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 93).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018. Perubahan tersebut meliputi penyesuaian terhadap beberapa jenis layanan retribusi yang merupakan kewenangan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta penyesuaian tarif layanan dalam beberapa jenis objek retribusi jasa usaha.

\n\n

Latar Belakang dan Tujuan: Perubahan ini dilakukan karena Peraturan Daerah sebelumnya belum memuat pengaturan mengenai beberapa jenis layanan retribusi yang menjadi kewenangan daerah. Selain itu, perkembangan dan kebutuhan saat ini memerlukan penyesuaian tarif layanan dalam beberapa jenis objek retribusi jasa usaha.

\n\n

Ketentuan Substansial:

\n\n

Perubahan Pasal 1 yang memuat definisi-definisi terkait retribusi daerah.
Perubahan Pasal 2 yang mengatur jenis retribusi yang termasuk dalam golongan Retribusi Jasa Usaha, meliputi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Terminal, dan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.
Penghapusan Pasal 19A sampai dengan Pasal 19D.
Penyisipan Pasal 22A, Pasal 22B, Pasal 22C, Pasal 22D, Pasal 22E, Pasal 22F, Pasal 22G dan Pasal 22H serta penyisipan Bagian Keenam dan Bagian Ketujuh yang mengatur Retribusi Terminal dan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan.

\n\n

Dengan perubahan ini, diharapkan Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi secara sah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[100],{"_101":102,"_103":104,"_36":105},"text","PERDA Prov. Kalimantan Timur No. 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/32453/perda-prov-kalimantan-timur-no-2-tahun-2012","25fc226d-36e8-4e68-8607-48d9ad7c7eab","amended_by",[108],{"_101":102,"_103":104,"_36":105},"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF EAST KALIMANTAN
COPY

REGIONAL REGULATION OF EAST KALIMANTAN PROVINCE
NUMBER 4 OF 2021
CONCERNING
THE SECOND AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 2 OF 2012
CONCERNING RETRIBUTION FOR BUSINESS SERVICES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF EAST KALIMANTAN,

\n\n \n \n

Considering :

that Regional Regulation Number 2 of 2012 concerning Retribution for Business Services as amended by Regional Regulation Number 4 of 2018 concerning Amendments to Regional Regulation of East Kalimantan Province Number 2 of 2012 concerning Retribution for Business Services does not yet contain regulations regarding several types of retribution services that are the authority of the region in accordance with the provisions of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government so adjustments need to be made;
that along with current developments and needs, it is necessary to adjust service rates in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d8825f0c-f03a-42f8-9c91-7f8232ebbbc5","actionData","errors"]