[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d87ad10f-7ebc-448d-b74f-22d7b46504cd","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bungo Nomor 2 Tahun 2007 tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bungo Nomor 2 Tahun 2007","number","2","year","2007","published_date","2007-01-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"83cf7aa3-07dc-4292-9807-b06fe839e651","Pembentukan Lembaga Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bungo","place_of_enactment","Muara Bungo","theme","PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEMBENTUKAN - SUSUNAN ORGANISASI - DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
2007
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2007/NO.15
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan barang daerah yang sesuai dengan PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu dibentuk Badan Pengelolaan Keuangan Daerah \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Perppu No. 3 Tahun 2005; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 8 Tahun 2003; PP No. 9 Tahun 2003; PP No. 58 Tahun 2005. \n Perda ini mengatur mengenai Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi: Kedudukan, Tugas dan Fungsi; Susunan Organisasi; Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2007. \n Pada saat Perda ini mulai berlaku, maka:\r\n1. Pasal 3 huruf C angka 7 dan Pasal 15 Perda No. 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo; dan\r\n2. Perda No. 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Pendapatan Kabupaten Bungo;\r\ndicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 6 hlm.; Penjelasan 2 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Pasal 3 huruf C angka 7 dan Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2003 Nomor 6);\n2. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Pendapatan Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2003 Nomor 16);","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 2 Tahun 2007 membentuk Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah. Pembentukan ini didasari oleh kebutuhan akan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien, sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. DPKD bertugas melaksanakan kewenangan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan barang daerah serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Fungsi DPKD meliputi perumusan kebijakan teknis, pelayanan umum, kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait, penyelenggaraan tata usaha, dan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Susunan organisasi DPKD terdiri dari Kepala Dinas, Bagian Tata Usaha, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi, Bidang Pendapatan, Bidang Pengelolaan Barang, Kelompok Jabatan Fungsional, dan UPTD. Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Dinas dilakukan oleh Bupati setelah dikonsultasikan dengan Gubernur, sementara pengangkatan dan pemberhentian pejabat eselon III dan IV dilakukan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.","transitional_provisions","1. Pejabat pada organisasi Dinas Pendapatan dan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas dan fungsi organisasi masing-masing sampai dilantiknya pejabat pada Dinas.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BUNGO REGENCY
NUMBER 2 OF 2007
ON
ESTABLISHMENT AND ORGANIZATIONAL STRUCTURE
REGIONAL FINANCE MANAGEMENT OFFICE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY,

THE REGENT OF BUNGO,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to carry out government duties in the field of regional finance and asset management in accordance with Government Regulation Number 58 of 2005 concerning Regional Finance Management, it is necessary to establish a Regional Finance Management Agency;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning the Establishment and Organizational Structure of the Regional Finance Management Agency;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 7 of 1965 concerning the Establishment of Level II Regions of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d87ad10f-7ebc-448d-b74f-22d7b46504cd","actionData","errors"]