[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d872dd0f-73ba-4686-8faa-457b244b8b2f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2024","number","4","year","2024","published_date","2024-03-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"494821e7-dcec-40a4-8554-58ceda8fc587","Keagamaan & Penyelenggaraan Ibadah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Tegal","place_of_enactment","Tegal","theme","Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kerukunan umat beragama
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 4, LD.2024/NOMOR.4
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama
ABSTRAK:	\n \n bahwa kerukunan umat beragama merupakan perwujudan\r\npenghormatan dan pelindungan terhadap hak asasi atas\r\nkemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk\r\nagamanya masing-masing dan beribadat menurut\r\nagamanya dengan berlandaskan Pancasila dan UndangUndang\r\nDasar Negara Republik Indonesia\r\nTahun 1945; bahwa kerukunan umat beragama perlu dipelihara dalam\r\nrangka memperkuat persatuan dan kesatuan, toleransi\r\nberagama dan beribadat serta memelihara ketenteraman\r\ndan ketertiban masyarakat, sehingga perlu pengaturan\r\nsecara sistematis, terpadu, terarah dan\r\nberkesinambungan; bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2\r\nPeraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam\r\nNegeri Nomor 8 Tahun 2006 dan Nomor 9 Tahun 2006\r\ntentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil\r\nKepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat\r\nBeragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat\r\nBeragama dan Pendirian Rumah Ibadat, perlu mengatur\r\npemeliharaan kerukunan umat beragama dalam Peraturan\r\nDaerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\nhuruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan\r\nDaerah tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama; \r\n \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia\r\nTahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Hak dan Kewajiban, Peran Pemerintah Daerah, Penguatan Moderasi Beragama, Pendirian Rumah Ibadah, Izin Sementara Pemanfaatan Bangunan Gedung, Peran Serta Masyarakat, Pendanaan, Pengawasan dan Pelaporan dan Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2024. \n 14 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama bertujuan untuk mewujudkan kehidupan beragama yang rukun, selaras, serasi, dan harmonis, dilandasi sikap toleran dan tanpa diskriminasi. Latar belakangnya adalah untuk menjamin hak setiap individu dalam memeluk agama dan menjalankan ibadatnya, serta untuk mengatasi potensi masalah dalam hubungan umat beragama seperti pelanggaran hak beragama, kekerasan atas nama agama, dan diskriminasi.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. Hak dan kewajiban umat beragama, termasuk hak untuk mengembangkan ajaran agama, memperoleh pendidikan agama, dan menerima informasi keagamaan, serta kewajiban untuk memelihara kerukunan, meningkatkan pemahaman agama, dan mencegah kekerasan dan diskriminasi.\n2. Peran Pemerintah Daerah, khususnya Wali Kota, dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat, mengoordinasikan instansi vertikal, menumbuhkembangkan keharmonisan antar umat beragama, membina camat dan lurah, dan menerbitkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) rumah ibadat.\n3. Penguatan Moderasi Beragama melalui sosialisasi, advokasi, dan pendampingan, dengan berkoordinasi dengan Kementerian Agama.\n4. Pendirian rumah ibadat yang didasarkan pada keperluan nyata dan komposisi jumlah penduduk, dengan tetap menjaga kerukunan dan mematuhi peraturan perundang-undangan.\n5. Izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara, yang memerlukan surat keterangan dari Wali Kota dan memenuhi persyaratan laik fungsi serta pemeliharaan kerukunan.\n6. Peran serta masyarakat dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama melalui pembiayaan, bantuan teknis, sumber daya manusia, dan pelaporan konflik atau penyimpangan ajaran agama.","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF TEGAL
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF TEGAL CITY
NUMBER 4 OF 2024
ON
MAINTAINING RELIGIOUS HARMONY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF TEGAL,

Considering:

that religious harmony is a manifestation of respect and protection of human rights to the freedom of each resident to embrace their respective religions and worship according to their religion based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that religious harmony needs to be maintained in order to strengthen unity and integrity, religious and worship tolerance and maintain public peace and order, so it needs systematic, integrated, directed and sustainable regulation;
that in order to implement the provisions of Article 2 of the Joint Regulation of the Minister of Religious Affairs and the Minister of Home Affairs Number 8 of 2006 and Number 9 of 2006 concerning Guidelines for Implementing the Duties of Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d872dd0f-73ba-4686-8faa-457b244b8b2f","actionData","errors"]