[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d86f16aa-2365-4b49-96f4-69cf193defb2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Blora Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 14 Tahun 2019","number","14","year","2019","published_date","2019-12-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Blora","place_of_enactment","Blora","theme","Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kesejahteraan sosial
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2019/NO.14
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial \r\nbagi masyarakat di Kabupaten Blora perlu \r\ndilakukan penyelenggaraan penanganan \r\npenyandang masalah kesejahteraan sosial secara \r\nterencana, terarah dan berkelanjutan khususnya \r\nbagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, \r\nguna meningkatkan kesejahteraan sosial bagi \r\nseluruh masyarakat Kabupaten Blora; bahwa Penanganan Penyandang Masalah \r\nKesejahteraan Sosial dilaksanakan secara simultan \r\nmelalui sistem rehabilitasi sosial, jaminan sosial, \r\npemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial \r\ndengan memperhatikan tata nilai kehidupan \r\nmasyarakat Kabupaten Blora; bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 \r\nTahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, maka \r\nPemerintah Kabupaten Blora perlu mengatur \r\ntentang penyelenggaraan penanganan penyandang \r\nmasalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Blora; bahwa berdasarkan pertimbangkan sebagaimana \r\ndimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu \r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang \r\nPenyelenggaraan Penanganan Penyandang Masalah \r\nKesejahteraan Sosial;\r\n\r\n \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012;\r\n \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:\r\nBab I Ketentuan Umum\r\nBab II Asas\r\nBab III Maksud dan Tujuan\r\nBab IV Sasaran\r\nBab V Kewenangan\r\nBab VI Tanggung Jawab\r\nBab VII Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial\r\nBab VIII Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial\r\nBab IX Sumber Daya\r\nBab X Peran Serta Masyarakat\r\nBab XI Organisasi Sosial\r\nBab XII Pendaftaran dan Perizinan\r\nBAb XIII Standar Pelayanan Minimal\r\nBab XIV Kerja Sama dan Kemitraan\r\nBab XV Sistem Informasi\r\nBab XVI Sanksi Administratif\r\nBab XVII Ketentuan Peralihan\r\nBab XVIII Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2019. \n 30 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Kabupaten Blora. Latar belakangnya adalah perlunya penanganan PMKS yang terencana, terarah, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penanganan PMKS dilaksanakan melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Peraturan ini mengatur kewenangan Bupati dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, termasuk penetapan kebijakan, penyusunan perencanaan, kerjasama, koordinasi, bimbingan, monitoring, pengembangan potensi, pelaksanaan program, pengawasan, pelaporan, penyediaan sarana dan prasarana, pengangkatan pejabat fungsional, pengusulan peserta pendidikan, pengembangan sistem informasi, pemberian penghargaan, penanggulangan korban bencana, pemberian izin pengumpulan uang atau barang, pengendalian pengumpulan uang atau barang, serta pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia terlantar.

Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial. Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada masyarakat yang memiliki kehidupan tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial. Bentuk penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial meliputi pemberdayaan sosial, rehabilitasi, jaminan sosial, dan perlindungan sosial.

Penanganan masalah kesejahteraan sosial dilakukan melalui usaha kesejahteraan sosial, kewirausahaan sosial, dan pengembangan potensi sistem sumber kesejahteraan sosial. Usaha penanganan masalah sosial dapat dilakukan melalui kegiatan preventif, kuratif, rehabilitatif, perlindungan, penunjang, dan pengembangan.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua izin dan rekomendasi penyelenggaraaan kesejahteraan sosial, yang telah diterbitkan Pemerintah Daerah sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin.\n2. Setiap permohonan izin dan rekomendasi penyelenggaraaan kesejahteraan sosial, yang masih dalam proses, harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (2) dan (3), Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 29, dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pembekuan kegiatan, atau pencabutan izin.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BLORA
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BLORA REGENCY
NUMBER 14 OF 2019
CONCERNING
SOCIAL WELFARE ORGANIZATION FOR PERSONS WITH
SOCIAL WELFARE PROBLEMS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BLORA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to improve social welfare for the community in Blora Regency, it is necessary to organize the handling of persons with social welfare problems in a planned, directed and sustainable manner, especially for persons with social welfare problems, in order to improve social welfare for all communities in Blora Regency;
that the Handling of Persons with Social Welfare Problems is carried out simultaneously through a system of social rehabilitation, social security, social empowerment, and social protection by taking into account the values of community life in Blora Regency;
that based on Law Number 11 of 2009 concerning Social

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d86f16aa-2365-4b49-96f4-69cf193defb2","actionData","errors"]