[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d86912ff-43ef-4f50-a6d6-b18658eb0867","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2025 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah","short_title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2025","number","93","year","2025","published_date","2025-12-18","effective_date","2026-02-14","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6a29332a-5f58-415f-b967-691876bd2932","Pendapatan Non Pajak","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PNBP-TARIF-BARJAS
2025
Peraturan Menteri Keuangan NO. 93, BN.2025 (1216)/6 hlm
Peraturan Menteri Keuangan TENTANG Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk mewujudkan percepatan transformasi digital di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan penyesuaian pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu dilakukan penyempurnaan atas ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; b. Mengingat bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Pengelolaan, dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; \n Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2025, Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023, Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 \n Peraturan ini mengatur tentang Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak kebutuhan mendesak yang berlaku pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berupa layanan pemilihan penyedia barang/jasa dalam sistem pengadaan secara elektronik \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2026. \n Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah \n 6 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\nPeraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 896).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kebutuhan mendesak yang berlaku pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Latar belakang penerbitan peraturan ini adalah untuk mewujudkan percepatan transformasi digital di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan penyesuaian pelaksanaan PNBP pada LKPP, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2025.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

\n\n

Jenis PNBP: Layanan pemilihan penyedia barang/jasa dalam sistem pengadaan secara elektronik.
Tarif PNBP: Ditetapkan berdasarkan nilai kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, dengan tarif yang berbeda untuk setiap tingkatan nilai kontrak (lihat Lampiran). Usaha mikro, kecil, dan koperasi dengan akumulasi transaksi sampai dengan Rp15.000.000.000,00 dikenakan tarif Rp0,00.
Pengelolaan PNBP: Dilaksanakan oleh Mitra Instansi Pengelola PNBP yang melaksanakan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Presiden mengenai percepatan transformasi digital di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. Mitra dapat diberikan imbal jasa berupa pembagian pendapatan atau pembayaran biaya jasa layanan.
Biaya Tambahan: Mitra Instansi Pengelola PNBP dapat mengenakan biaya transaksi perbankan, biaya tanda tangan elektronik, dan materai elektronik kepada penyedia barang/jasa.
Tarif Khusus: Dengan pertimbangan tertentu, tarif PNBP dapat dikenakan sampai dengan Rp0,00 atau 0%.
Penyetoran PNBP: Seluruh PNBP wajib disetor ke Kas Negara.

","transitional_provisions","1. Transaksi yang telah dilakukan oleh usaha mikro, kecil, dan koperasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperhitungkan sebagai jumlah nilai akumulasi transaksi dalam 1 (satu) tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.","sanctions","(-)","revokes",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PMK No. 117 Tahun 2023 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/271147/pmk-no-117-tahun-2023","b47e5ef3-7db5-4211-8bc4-a096ec70f437","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 93 OF 2025
CONCERNING
TYPES AND RATES OF NON-TAX STATE REVENUE
URGENT NEEDS APPLICABLE TO THE
GOVERNMENT GOODS/SERVICES PROCUREMENT POLICY INSTITUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that in order to realize the acceleration of digital transformation in the field of Government Goods/Services Procurement and adjustment of the implementation of Non-Tax State Revenue at the Government Goods/Services Procurement Policy Institution, it is necessary to improve the provisions regulated in the Regulation of the Minister of Finance Number 117 of 2023 concerning Types and Rates of Non-Tax State Revenue for Urgent Needs Applicable to the Government Goods/Services Procurement Policy Institution;
that based on the considerations as referred to in letter a and to implement the provisions of Article 14

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d86912ff-43ef-4f50-a6d6-b18658eb0867","actionData","errors"]