[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d866e3a5-1b78-402c-a3ab-ff54864e9193","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Penerangan Jalan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Selatan No. 5 Tahun 2013","number","5","year","2013","published_date","2013-01-14","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan","place_of_enactment","Andoolo","theme","Pajak Penerangan Jalan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PAJAK – PENERANGAN JALAN
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD. 2013/No. 5, LL 24 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Penerangan Jalan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa Pajak Penerangan Jalan merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;\r\nBahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terjadi perubahan dan pembaharuan sistem pajak daerah, maka Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 18 Tahun 2005 tentang Pajak Penerangan Jalan telah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;\r\nBahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Penerangan Jalan;\r\n \n Dasar hukum: UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 17 Tahun 1997; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 4 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 14 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; Perda Kabupaten Konawe Selatan No. 10 Tahun 2007; Perda Kabupaten Konawe Selatan No.1 Tahun 2009. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang:\r\nPajak Penerangan Jalan, dengan sistematika sebagai berikut:\r\n1.\tKetentuan Umum;\r\n2.\tNama, Obyek, Subyek Pajak, dan Wajib Pajak;\r\n3.\tDasar Pengenaan Pajak;\r\n4.\tWilayah Pemungutan dan Masa Pajak;\r\n5.\tPenetapan dan Tata Cara Pembayaran;\r\n6.\tKadaluwarsa;\r\n7.\tSanksi Administratif;\r\n8.\tPemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Dalam Hal-hal Tertentu atas Pokok Pajak dan/atau Sanksinya;\r\n9.\tKetentuan Penyidikan;\r\n10.\tKetentuan Pidana;\r\n11.\tKetentuan Peralihan;\r\n12.\tKetentuan Penutup.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2013. \n Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2005; \n 24 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 18 Tahun 2005 tentang Pajak Penerangan Jalan.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Penerangan Jalan mengatur mengenai pajak atas penggunaan tenaga listrik di Kabupaten Konawe Selatan. Latar belakang peraturan ini adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengatur pajak penerangan jalan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:\n\n1. **Objek Pajak:** Penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain, dengan pengecualian penggunaan oleh instansi pemerintah dan pemerintahan daerah, kedutaan/konsulat asing (dengan asas timbal balik), dan penggunaan listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu tanpa izin.\n2. **Subjek dan Wajib Pajak:** Orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Jika tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, maka penyedia tenaga listrik menjadi Wajib Pajak.\n3. **Dasar Pengenaan Pajak:** Nilai jual tenaga listrik. Untuk listrik dari sumber lain, nilai jual adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah biaya pemakaian kwh/variabel. Untuk listrik yang dihasilkan sendiri, nilai jual dihitung berdasarkan kapasitas, tingkat penggunaan, jangka waktu, dan harga satuan listrik yang berlaku.\n4. **Tarif Pajak:** Umumnya 5%. Untuk industri dan pertambangan minyak bumi/gas alam dari sumber lain, tarifnya 3%. Untuk listrik yang dihasilkan sendiri, tarifnya 1,5%.\n5. **Wilayah Pemungutan:** Seluruh wilayah Kabupaten Konawe Selatan.\n6. **Masa Pajak:** 1 bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur oleh Peraturan Kepala Daerah (maksimal 3 bulan).\n\nPeraturan ini juga mengatur mengenai tata cara pembayaran pajak, penerbitan surat ketetapan pajak (SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN), surat tagihan pajak daerah (STPD), serta ketentuan mengenai kedaluwarsa penagihan pajak dan penghapusan piutang pajak.","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pajak yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pajak Penerangan Jalan sebelumnya, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.","sanctions","1. Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[98],{"_99":100,"_101":102,"_36":103},"text","PERDA Kab. Konawe Selatan No. 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/291609/perda-kab-konawe-selatan-no-8-tahun-2023","a77c6d85-0827-4e1b-b937-1324f7217a24","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF SOUTH KONAWE REGENCY
NUMBER: 5 OF 2013
CONCERNING
STREET LIGHTING TAX
ISSUED BY
LEGAL SECTION OF THE REGIONAL SECRETARIAT
SOUTH KONAWE REGENCY
YEAR 2013

REGIONAL REGULATION OF SOUTH KONAWE REGENCY
NUMBER 5 OF 2013
CONCERNING
STREET LIGHTING TAX

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SOUTH KONAWE,

Considering:

that Street Lighting Tax is a
source of regional revenue that is important for
financing the implementation of regional government
and improving services to the community,
so it is necessary to regulate based on the principle
of democracy, equality and justice, community participation,
and accountability by
considering the potential of the region;
that Law Number 28 of 2009 concerning
Regional Taxes and Regional Retribution has changes
and renewal of the regional tax system, then
Regional Regulation of Denpasar City Number 18
of 2005 concerning Street Lighting Tax
is no longer in accordance with the legal

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d866e3a5-1b78-402c-a3ab-ff54864e9193","actionData","errors"]