[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d85a9042-439b-447f-b44a-4f6985467527","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat Dan Pelindungan Masyarakat","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2023","number","7","year","2023","published_date","2023-10-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"df66ef5f-80d0-4561-9855-5a291a8c64d2","Pertahanan & Keamanan Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Subang","place_of_enactment","Subang","theme","Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat Dan Pelindungan Masyarakat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN - KETERTIBAN - UMUM - KETENTRAMAN - MASYARAKAT - DAN - PELINDUNGAN - MASYARAKAT
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD Tahun 2023 No.7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat Dan Pelindungan Masyarakat
ABSTRAK:	\n \n Bahwa diperlukan suatu kondisi masyarakat yang tentram, tertib, dan terlindungi dan diperlukan pengaturan yang sesuai dengan kondisi daerah dan peraturan perundang undangan sehingga perlu menetapkan Perda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat. \n Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2023; PP No. 16 Tahun 2018; Permendagri No. 26 Tahun 2020; Perda Kab. Subang No. 11 Tahun 2012; Perda Kab. Subang No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kab. Subang No. 4 Tahun 2022. \n Peraturan Ini Mengatur Tentang Penyelengaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat yang meliputi Ketentuan Umum, Tujuan dan Ruang Lingkup, Hak dan Kewajiban, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, Pelindung Masyarakat, Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban, Koordinasi, Kerja Sama dan Fasilitasi, Pengendalian Wewenang, Sistem Informasi, Peran Serta Masyarakat, Jaminan Resiko Pekerjaan dan Insentif, Pendanaan, Sanksi, Penyidikan, Ketentuan Penutupan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2023. \n UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Perda Kab. Subang No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kab. Subang No. 4 Tahun 2022. \n 45 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2006 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat di Kabupaten Subang. Latar belakangnya adalah perlunya penyesuaian peran Pemerintah Kabupaten Subang dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan seiring dengan perubahan sosial dan tuntutan global.

Ketentuan Substansial:

Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten Subang. Kepala Desa/Lurah membantu penyelenggaraan di Desa/Kelurahan melalui Satlinmas. Penyelenggaraan meliputi deteksi dini, pembinaan, patroli, pengamanan, penertiban, dan penanganan unjuk rasa/kerusuhan massa.

Ruang Lingkup Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat meliputi:

Tertib Jalan dan Angkutan Jalan
Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum
Tertib Sungai dan Saluran Kolam
Tertib Lingkungan
Tertib Usaha tertentu
Tertib Bangunan
Tertib Sosial
Tertib Pendidikan
Tertib Barang Milik Daerah
Tertib Keadaan Bencana
Tertib Tata Ruang

Setiap orang memiliki hak yang sama untuk merasakan dan menikmati ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat, serta berkewajiban untuk menciptakan, memelihara, dan melestarikannya.

Bupati melaksanakan pelindungan masyarakat melalui peningkatan kapasitas anggota dan pembinaan teknis operasional Satuan Pelindungan Masyarakat. Masyarakat wajib berperan serta dalam menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 12 sampai dengan Pasal 50 dikenakan sanksi administratif.\n2. Apabila sanksi administratif tidak dipatuhi, dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF SUBANG
THE PROVINCE OF WEST JAVA

REGIONAL REGULATION OF SUBANG REGENCY
NUMBER 7 OF 2023
ON
THE IMPLEMENTATION OF PUBLIC ORDER, PUBLIC PEACE
COMMUNITY AND COMMUNITY PROTECTION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SUBANG,

\n\n \n \n

Considering :

that in order to realize community welfare, a peaceful, orderly and protected community condition is needed, which is created through order and protection of the community;
that to provide direction, foundation and legal certainty in the implementation of public order, public peace and community protection in Subang Regency, arrangements are needed that are in accordance with regional conditions and laws and regulations;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on the Implementation of Public Order, Public Peace and Community Protection;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d85a9042-439b-447f-b44a-4f6985467527","actionData","errors"]