[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d8536f71-a18a-44e1-9e1a-84cc91693ee1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2024 tentang Standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak","short_title","Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2024","number","7","year","2024","published_date","2024-11-08","effective_date","2024-11-14","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e0c377e1-9978-444e-8d62-3ee6c26d4ed1","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak","short_name","Permen PPPA","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"403c0907-930b-445f-889a-b2f68d1dd407","Perlindungan Keluarga & Anak","tags",[],"location","Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak","place_of_enactment","Jakarta","theme","Standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Standar - Lembaga Perlindungan Khusus - Ramah Anak
2024
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak NO. 7, BN 2024 (840); 17 hlm
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak TENTANG Standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk menguatkan dan mengembangkan\r\nlembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan\r\nperlindungan khusus menjadi lembaga perlindungan\r\nkhusus ramah anak, diperlukan standar lembaga\r\nperlindungan khusus ramah anak \n Dasar hukum peraturan ini alah Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 61 Tahun 2034; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; Perpres Nomor 186 Tahun 2024; Permen PPPA Nomor 4 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Permen PPPA Nomor 5 Tahun 2023 \n Peraturan ini merupakan acuan bagi a. Lembaga Penyedia Layanan bagi AMPK pada \r\nkementerian/lembaga;\r\nb. Lembaga Penyedia Layanan bagi AMPK pada \r\npemerintah daerah provinsi; dan\r\nc. Lembaga Penyedia Layanan bagi AMPK pada \r\npemerintah daerah kabupaten/kota,\r\ndalam melaksanakan penguatan dan pengembangan\r\nLembaga Penyedia Layanan bagi AMPK agar menjadi\r\nLembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak; pengukuran pemenuhan standar lembaga perlindungan khusus ramah anak; penetapan kriteria lembaga perlindungan khusus ramah anak\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2024. \n 17 hlm; hlm 1 sd 8 batang tubuh, hlm 9 sd 17 lampiran \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 536).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri ini menetapkan standar untuk Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak, yang bertujuan untuk memperkuat dan mengembangkan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK). Standar ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Lembaga Penyedia Layanan bagi AMPK pada tingkat kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Lembaga Penyedia Layanan bagi AMPK meliputi unit penanganan kasus pada penyedia layanan pendidikan dan kesehatan, lembaga penyedia layanan Anak berhadapan dengan hukum, lembaga penyedia layanan perlindungan dan pengasuhan Anak penyandang disabilitas, lembaga penyedia layanan rehabilitasi Anak dengan HIV/AIDS, dan lembaga penyedia layanan rehabilitasi bagi Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak terdiri atas indikator kelembagaan, partisipasi Anak, program layanan bagi Anak, orang tua/keluarga dan Masyarakat, advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi, dan kerja sama layanan, kepuasan penerima layanan, dan pelaksanaan layanan. Pengukuran pemenuhan standar dilakukan melalui tahapan pengusulan, bimbingan teknis, evaluasi mandiri, audit, rapat pleno, penetapan hasil, serta pemantauan dan evaluasi. Menteri membentuk tim standardisasi yang bertugas melakukan audit, pembinaan, dan melaporkan hasil pengukuran. Kriteria Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak terdiri atas menuju standar, memenuhi standar (Pratama, Madya, Nindya, Utama), dan memenuhi standar dengan nilai maksimum. Lembaga yang memenuhi kriteria akan menerima penghargaan berupa piagam atau sertifikat yang berlaku selama 3 tahun. Pendanaan pelaksanaan standar bersumber dari APBN, APBD, dan/atau sumber dana lain yang sah.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF WOMEN'S EMPOWERMENT AND CHILD PROTECTION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 7 OF 2024
ON
STANDARDS FOR CHILD-FRIENDLY SPECIAL PROTECTION INSTITUTIONS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF WOMEN'S EMPOWERMENT AND CHILD PROTECTION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering :

that every child has the right to feel safe and protected from all forms of violence, torture, discrimination and other mistreatment that may degrade human dignity and violate human rights, including children in need of special protection;
that to strengthen and develop institutions providing services for children in need of special protection into child-friendly special protection institutions, standards for child-friendly special protection institutions are required;
that to provide a legal basis for fulfilling the standards of child-friendly special

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d8536f71-a18a-44e1-9e1a-84cc91693ee1","actionData","errors"]