Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor M.IP-07.GR.01.01 Tahun 2026

Keputusan Menteri ini ditetapkan sebagai tindak lanjut atas ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai paspor, surat perjalanan laksana paspor, serta visa dan izin tinggal. Tujuan utamanya adalah untuk menetapkan wilayah koordinasi bagi Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Perwakilan Republik Indonesia atau tempat lain di luar negeri.

Secara substansial, peraturan ini menetapkan daftar Pejabat Imigrasi (seperti Atase Imigrasi atau Staf Teknis Imigrasi) yang bertanggung jawab melakukan koordinasi, supervisi, dan diseminasi terkait penerbitan paspor, penerbitan surat perjalanan laksana paspor, serta verifikasi pemberian visa di wilayah kerja tertentu. Pejabat yang ditunjuk memiliki kewenangan untuk mengoordinasikan fungsi keimigrasian tersebut pada Perwakilan Republik Indonesia atau lokasi lain di luar negeri yang berada dalam wilayah koordinasinya. Tata cara pelaksanaan teknis dari wilayah koordinasi ini ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Imigrasi, dengan pembiayaan kegiatan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).