[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d83cc3c5-d453-4e74-9a22-387df9c191f4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2014 tentang Izin Lokasi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2014","number","12","year","2014","published_date","2014-06-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Cilacap","place_of_enactment","Cilacap","theme","Izin Lokasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

IZIN LOKASI
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2014/NO.12
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Izin Lokasi
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka mengantisipasi dan\r\nmengendalikan pesatnya pertumbuhan kegiatan\r\npembangunan yang dapat mengubah fungsi ruang,\r\nperlu regulasi yang mengatur tentang izin lokasi yang\r\ndiperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman\r\nmodal;\r\nb. bahwa izin lokasi merupakan upaya pengendalian\r\nfungsi lahan guna menunjang percepatan laju\r\npertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cilacap agar\r\npelaksanaannya tetap memperhatikan kepentingan\r\nmasyarakat dan mengacu pada rencana tata ruang\r\nwilayah;\r\nc. bahwa dalam rangka percepatan laju pertumbuhan\r\nekonomi di Kabupaten Cilacap, Pemerintah Daerah\r\nmempunyai peranan penting untuk meningkatkan\r\npendapatan masyarakat dengan menciptakan\r\nlapangan kerja di berbagai bidang usaha dengan tetap\r\nmengendalikan fungsi dan pemanfaatan ruang agar\r\nsesuai dengan peruntukannya;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka\r\nperlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten\r\nCilacap tentang Izin Lokasi; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 23 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun\r\n2011; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 19 Tahun 2012 \n Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Tanah yang Dapat Ditunjuk dengan Ijin Lokasi; Masa Berlaku Ijin; Tata Cara Permohonan, Pmberian dan Perpanjangan Ijin Lokasi; Hak dan Kewajiban Pemegang Ijin Lokaso; Pengendalian Perolehan Tanah; Sanksi Administrasi; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2014. \n 39 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Izin Lokasi di Kabupaten Cilacap. Latar belakangnya adalah untuk mengantisipasi dan mengendalikan pertumbuhan kegiatan pembangunan yang dapat mengubah fungsi ruang, serta untuk menunjang percepatan laju pertumbuhan ekonomi dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan rencana tata ruang wilayah.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Kewajiban setiap perusahaan yang telah memperoleh izin prinsip penanaman modal untuk memiliki izin lokasi, kecuali dalam kondisi tertentu seperti tanah yang diperoleh merupakan inbreng, perluasan usaha yang berbatasan dengan lokasi usaha yang sudah berjalan, atau luas tanah yang diperlukan tidak melebihi batas tertentu.
Tanah yang dapat ditunjuk dalam izin lokasi adalah tanah yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan peruntukan penanaman modal.
Luas maksimum tanah yang dapat diberikan izin lokasinya bervariasi tergantung jenis usaha (pengembangan dan pemukiman, kawasan industri, perkebunan, tambak, pertanian).
Masa berlaku izin lokasi bervariasi berdasarkan luas tanah, dengan opsi perpanjangan jika perolehan tanah telah mencapai lebih dari 50%.
Tata cara permohonan, pemberian, dan perpanjangan izin lokasi diatur secara rinci, termasuk persyaratan administrasi dan proses koordinasi tim teknis.
Hak dan kewajiban pemegang izin lokasi, termasuk kewenangan untuk membebaskan tanah dari hak pihak lain berdasarkan kesepakatan, serta kewajiban melaporkan perolehan tanah secara berkala.
Pengendalian perolehan tanah oleh Pemerintah Daerah melalui mekanisme laporan, pemantauan, pembinaan, dan pengawasan.

","transitional_provisions","1. Izin lokasi yang telah dimiliki perusahaan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang perusahaan beroperasi sesuai izin yang diberikan.\n2. Permohonan izin lokasi yang sedang dalam proses penyelesaian, wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pemegang izin lokasi yang melanggar kewajiban pelaporan perolehan tanah dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin lokasi.\n2. Pencabutan izin lokasi dilaksanakan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 kali berturut-turut dengan selang waktu 7 hari kerja.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF CILACAP
PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF CILACAP REGENCY
NUMBER 12 OF 2014
CONCERNING

LOCATION PERMIT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF CILACAP,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to anticipate and control the rapid growth of development activities that can change the function of space, it is necessary to have regulations governing location permits required to implement the rencana penanaman modal;
that the izin lokasi is an effort to control land functions in order to support the acceleration of economic growth in Cilacap Regency so that its implementation continues to pay attention to the interests of the community and refers to the regional spatial plan;
that in order to accelerate the rate of economic growth in Cilacap Regency, the Pemerintah Daerah has an important role to increase people's income by creating jobs in various business fields

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d83cc3c5-d453-4e74-9a22-387df9c191f4","actionData","errors"]