[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d83b87e4-d606-4896-92c9-8ef6fa5559ae","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perizinan Usaha Perkebunan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2005","number","2","year","2005","published_date","2005-05-04","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"2046c88d-3728-4a97-b2e9-9d3d5f655e17","Kehutanan & Perkebunan",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Jawa Tengah","place_of_enactment","Semarang","theme","Perizinan Usaha Perkebunan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perizinan-perkebunan
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2005/No.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perizinan Usaha Perkebunan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka penertiban, pengendalian, pemanfaatan dan pengawasan terhadap sumber daya alam untuk usaha perkebunan yang dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat, dengan mengoptimalkan sumber daya alam yang berkelanjutan, daya dukung dan keanekaragaman jenis, perlu mengatur pembinaan, pengamanan dan pengendalian dengan pemberian Izin Usaha Perkebunan;\r\nb. bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncties Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perizinan Usaha Perkebunan; \n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004,Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1998, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2002, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2004, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2004 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2004 \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, usaha perkebunan, perizinan, retribusi, uang perangsang, pembagian hasil retribusi, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, pemberdayaan masyarakat, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2005. \n 22 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perizinan usaha perkebunan di Provinsi Jawa Tengah. Latar belakangnya adalah untuk menertibkan, mengendalikan, memanfaatkan, dan mengawasi sumber daya alam untuk usaha perkebunan demi kemakmuran masyarakat, dengan mengoptimalkan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan, serta menjamin keberlanjutan dan meningkatkan fungsi serta peran perkebunan.

Ketentuan substansial mencakup:

Jenis Usaha Perkebunan: Terdiri atas Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan dan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan serta Usaha Wisata Agro Perkebunan.
Luas Lahan Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan: Usaha dengan luas lahan 25 ha atau lebih wajib memiliki IUP, sedangkan yang kurang dari 25 ha wajib memiliki SPUP. Luas maksimum lahan usaha perkebunan adalah 20.000 Ha dalam satu Provinsi, kecuali usaha perkebunan tebu (60.000 Ha).
Pola Pengembangan Usaha Perkebunan: Setiap pengembangan usaha perkebunan harus mengikutsertakan masyarakat sekitar perkebunan, dapat dilakukan dalam berbagai pola seperti Koperasi Usaha Perkebunan, Patungan, BOT, Perbankan, dll.
Perizinan: Setiap Orang Pribadi, Perusahaan Perkebunan dan Grup Perusahaan dapat melakukan Usaha Perkebunan setelah mendapat Izin dari Gubernur. Izin diberikan setelah melunasi Retribusi.
Retribusi: Dipungut Retribusi atas setiap pengeluaran Izin sebagai pembayaran atas pemberian Izin kepada Orang Pribadi, Perusahaan Perkebunan dan Grup Perusahaan. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jumlah Izin.

","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka terhadap Orang Pribadi Perusahaan Perkebunan dan Grup Perusahaan yang telah melakukan usaha Perkebunan, wajib mengajukan izin dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diundangkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah).\n2. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.\n3. Setiap orang yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya melakukan Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan dengan luasan lahan tertentu dan atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas tertentu tidak memiliki IUP diancam dengan pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF CENTRAL JAVA PROVINCE
NUMBER 2 OF 2005
CONCERNING
LICENSING OF PLANTATION BUSINESS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE GOVERNOR OF CENTRAL JAVA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to regulate, control, utilize and supervise natural resources for plantation business that are utilized to the greatest extent for the prosperity of the community, by optimizing sustainable natural resources, carrying capacity and diversity of species, it is necessary to regulate guidance, security and control by granting Plantation Business Licenses;
that in connection with the above and in accordance with Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government juncto Law Number 33 of 2004 concerning Fiscal Balance Between the Central Government and Regional Governments, Law Number 34 of 2000 concerning Amendments to Law Number 18 of 1997 concerning Regional Taxes and Regional Levies, and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d83b87e4-d606-4896-92c9-8ef6fa5559ae","actionData","errors"]