[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d83b443b-4d7a-4639-8a0e-34b523e59ba6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Baubau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembanga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bau-Bau No. 4 Tahun 2016","number","4","year","2016","published_date","2016-10-05","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kota Baubau","place_of_enactment","Baubau","theme","Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembanga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

rukun - tetangga - warga - lembaga - pemberdayaan - masyarakat
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2016/No.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembanga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
ABSTRAK:	\n \n Rukun tetangga, rukun warga, dan lembaga pemberdayaan masyarakat berperan membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan \n Pasal 18 Ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 2001; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 73 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 41 Tahun 2007; PP No.19 Tahun 2008; Permendagri No. 5 Tahun 2007; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kota Baubau No. 4 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Baubau No. 33 Tahun 2009 \n Dalam Perda ini diantaranya diatur tentang pembentukan, Tugas dan Fungsi RT/RW, hak dan kewajiban pengurus RT/RW, susunan organisasi RT/RW, Tata Cara Pemilihan, Masa Bakti, dan jenis musyawarah. Selain itu diatur pula tentang tugas dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, kepengurusan, dan tata cara pemilihan ketua dan pengurus. Pendanaan RT, RW, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dapat diperoleh dari Swadaya masyarakat berdasarkan hasil musyawarah mufakat, Anggaran yang dialokasikan dalam APBD Pemerintah Daerah, Bantuan dari pemerintah dan pemerintah provinsi, dan bantuan lain yang sah dan tidak mengikat \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2016. \n 24 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Bau-bau Tahun 2008 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2009 Nomor 33).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pedoman pembentukan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) di Kota Baubau. Tujuan pembentukan RT, RW, dan LPMK adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pengembangan kemitraan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta membantu kelancaran pelaksanaan tugas kelurahan. RT dan RW dibentuk untuk memelihara nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan berdasarkan swadaya, kegotong-royongan, dan kekeluargaan.

RT memiliki fungsi melakukan pendataan kependudukan, menjembatani hubungan antar penduduk, membantu penanganan masalah kependudukan, mengkoordinasikan penduduk, menjaga kerukunan, menampung aspirasi warga, membantu RW, menggali potensi swadaya, dan membantu sosialisasi program pemerintah. RW memiliki fungsi mengkoordinir pendataan kependudukan, menjembatani hubungan antar penduduk melalui RT, membantu penanganan masalah kependudukan, menjaga kerukunan, menampung aspirasi warga, menggali potensi swadaya, berkoordinasi dengan RT, membantu Lurah, dan membantu sosialisasi program pemerintah.

LPMK bertugas menyusun rencana pembangunan bersama masyarakat dan kelurahan, menggerakkan swadaya gotong royong, memantau pelaksanaan pembangunan, dan menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat. LPMK berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat, media komunikasi dan informasi, serta media untuk menumbuhkembangkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong-royong masyarakat.

Peraturan ini juga mengatur tentang pemberdayaan RT, RW, dan LPMK melalui penguatan kelembagaan, peningkatan sumber daya manusia dan kepemimpinan, peningkatan kapasitas manajemen, peningkatan sarana dan prasarana, serta pendampingan. Kemitraan dapat dijalin untuk penguatan kapasitas kelembagaan, pengembangan potensi lokal, dan mewujudkan keterpaduan dalam pengelolaan pembangunan di kelurahan.

","transitional_provisions","1. RT dan RW yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku, kecuali pembentukan RT dan RW baru maka berpedoman pada Peraturan Daerah.\n2. LPMK yang ada sebelum terbentuknya Peraturan Daerah agar dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n3. Ketua RT dan Ketua RW yang ada diangkat sebelum berlakunya ketentuan ini tetap berlaku sampai habis masa jabatan, dan selanjutnya menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF BAUBAU
SOUTHEAST SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BAUBAU CITY
NUMBER 4 OF 2016
CONCERNING
GUIDELINES FOR THE ESTABLISHMENT OF NEIGHBORHOOD ASSOCIATIONS, CITIZEN ASSOCIATIONS
AND VILLAGE COMMUNITY EMPOWERMENT INSTITUTIONS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BAUBAU,

\n\n \n \n

Considering:

that Neighborhood Associations, Citizen Associations and Village Community Empowerment Institutions are community institutions that are partners of the Lurah (Head of the Village) which are coordinative and consultative and have a role in maintaining and preserving the values of community life based on self-help, mutual cooperation and kinship in order to improve welfare, peace and order in community life;
that neighborhood associations, citizen associations and community empowerment institutions play a role in assisting the Lurah in carrying out governmental affairs, development, and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d83b443b-4d7a-4639-8a0e-34b523e59ba6","actionData","errors"]