[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d834be0c-1f27-467e-a94e-67274d821f7b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2017","number","12","year","2017","published_date","2017-11-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kota Banjarbaru","place_of_enactment","Banjarbaru","theme","Kawasan Tanpa Rokok","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kesehatan - Lingkungan Hidup
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2017/No. 12
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Kawasan Tanpa Rokok
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka mencegah dampak negatif penggunaan rokok, baik langsung maupun tidak\r\nlangsung terhadap kesehatan dan untuk melindungi\r\nindividu masyarakat dan lingkungan terhadap paparan\r\nasap rokok, perlu diatur mengenai ruangan atau area\r\nyang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok.\r\nberdasarkan ketentuan Pasal 115 ayat (2)\r\nUndang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang\r\nKesehatan dan Jo Pasal 52 Peraturan Pemerintah\r\nNomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan\r\nyang mengandung Zat Adiktif berupa produk tembakau\r\nbagi kesehatan, Pemerintah Daerah wajib menetapkan\r\nKawasan Tanpa Rokok. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa\r\nRokok. \n Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor Nomor 7 Tahun 2011 dan 188I MENKESIPB 11/2011; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016. \n Sistematika Peraturan ini meliputi: Ketentuan Umum; Asas, Tujuan, Ruang Lingkup dan Prinsip; Kewajiban dan Larangan; Peran Serta Masyarakat; Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian; Satuan Tugas Penegak KTR; Pembiayaan; Sanksi Administrasi; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2017. \n 17 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru ini mengatur tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dengan tujuan untuk mencegah dampak negatif rokok terhadap kesehatan, melindungi masyarakat dari paparan asap rokok, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Latar Belakang dan Tujuan:

Peraturan ini dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hidup sehat, mewujudkan kawasan yang bersih dan bebas dari asap rokok, melindungi masyarakat dari dampak buruk rokok, mencegah perokok pemula, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini menetapkan KTR di berbagai lokasi seperti fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum. Pimpinan atau penanggung jawab tempat-tempat tersebut wajib menetapkan dan menerapkan KTR. Di KTR tertentu, seperti fasilitas kesehatan dan tempat ibadah, tidak diperbolehkan menyediakan tempat khusus merokok.

Setiap pengelola KTR wajib menerapkan KTR, melakukan pengawasan internal, mengingatkan orang untuk tidak merokok, tidak menyediakan asbak, dan memasang tanda larangan merokok. Masyarakat berperan serta dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat dari asap rokok. Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian KTR, serta membentuk Satuan Tugas Penegak KTR.

","transitional_provisions","1. Sebelum pelaksanaan sanksi terhadap KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 30, Walikota melaksanakan pembinaan, sosialisasi secara terus menerus yang dilaksanakan oleh Satgas Penegak.\n2. Pembinaan dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan.","sanctions","1. Pimpinan/penanggungjawab KTR yang tidak menerapkan ketentuan KTR dikenakan sanksi administrasi berupa teguran lisan, teguran tertulis, penyebutan nama tempat usaha secara terbuka, penghentian kegiatan sementara, dan rekomendasi pencabutan izin.\n2. Orang yang merokok di KTR dikenakan teguran dan diperintahkan untuk meninggalkan KTR.\n3. Pegawai pemerintah yang merokok di KTR dikenakan teguran oleh atasan dan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.\n","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n\n

CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS

Article 1

In this Regional Regulation, the following shall mean:

Region is the City of Banjarbaru.
Regional Government is the Head of the Region as an element of the Regional Government that leads the implementation of government affairs that are the authority of the autonomous region.
Mayor is the Mayor of Banjarbaru.
The Regional People's Representative Council, hereinafter abbreviated as DPRD, is the Regional People's Representative Institution which is positioned as an element of the Regional Government.
The Task Force for Enforcing Smoke-Free Areas is a Civil Servant Official within the Regional Government and individuals appointed by the Mayor and has the duty to foster and enforce the implementation of Smoke-Free Areas.
Health is a state of well-being, both physically, mentally, spiritually and socially, that enables everyone to live productively socially and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d834be0c-1f27-467e-a94e-67274d821f7b","actionData","errors"]