[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d8312a12-5893-41f1-a578-6c95d1ef39bc","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2020 tentang SISTEM ONLINE PAJAK DAERAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2020","number","1","year","2020","published_date","2020-07-01","effective_date","2020-07-02","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Balikpapan","place_of_enactment","Balikpapan","theme","SISTEM ONLINE PAJAK DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pajak-Online
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2020/NO.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG SISTEM ONLINE PAJAK DAERAH
ABSTRAK:	\n \n a.\tbahwa dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat membutuhkan dana yang salah satu instrumennya dalam bentuk pajak daerah yang pemanfaatannya dipergunakan bagi kesejahteraan masyarakat;\r\nb.\tbahwa pelaksanaan pemungutan pajak daerah yang konvensional dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi saat ini dan tuntutan peningkatan pelayanan publik maka perlu ditingkatkan melalui system elektronikyangmerupakan perwujudan dari e-govemment,\r\nc.\tbahwa perlu dilakukan peningkatan tata kelola pemungutan pajak daerah sebagai pelaksanaan kewenangan daerah melalui pengaturan sistem online pajak daerah, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan transparansi dalam pemungutan pajak daerah;\r\nd.\tbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem OnlinePajakDaerah;\r\n \n UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU NO.9 Tahun 2015 \n Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besamya kemakmuran rakyat.\r\nElektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat e- SPTPD adalah data SPTPD dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajakdenganmenggunakan aplikasi e-SPTPDyang disediakan oleh Dinas.\r\n\r\nPeraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dan legalitas bagi Pemerintah Daerah guna menerapkan Sistem Online Pajak dalam rangka pengembangan e-govemment di Daerah.\r\nPeraturan Daerah ini bertujuan untuk:\r\na. mewujudkan transparansi pembayaran dan penyetoran Pajak ke kas Daerah;\r\nb. mewujudkan transparansi data transaksi usahaWajib Pajak;\r\nc. mewujudkan transparansi pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah;\r\nd. meningkatkan percepatan penyampaian data dan informasi Pajak; dan\r\ne. mewujudkan terintegrasinya sistem perizinan dan penegakan peraturan daerah dengan Pajak Daerah.\r\n\r\nRuang lingkup Sistem Online Pajakmeliputi:\r\na. Sistem Online pembayaran dan penyetoran Pajak;\r\nb. Sistem Online pelaporan transaksi;\r\nc. Sistem Online SPTPD;\r\nd. Sistem Online informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak;\r\ne. Sistem Online terintegrasi dengan Pajak; dan\r\nf. pengawasan.\r\n\r\nJenis Pajak yang dapat dihubungkan dengan Sistem Online pelaporan\r\ntransaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:\r\na. PajakHotel;\r\nb. Pajak Restoran;\r\nc. PajakHiburan; dan\r\nd. Pajak Parkir.\r\n\r\nDalam pelaksanaan Sistem Online pelaporan transaksi, Wajib Pajak dilarang:\r\na. dengan sengaja mengubah data Sistem Online dengan cara dan dalam bentuk ap apun ; dan/atau\r\nb. dengan sengaja merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya perangkat dan Sistem Onlineyang telah terpasang.\r\n\r\nBPPDRD melakukan pengawasan atas penggunaan perangkat dan penerapan sistem informasi pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak secara online/audit sistem pelaporan data.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2020. \n - \n Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran dan penyetoran Pajak dengan Sistem Online diatur dalam PeraturanWali Kota; Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif kepadaWajib Pajak diatur dalam PeraturanWali Kota; \n 12 hlm. 4 lamp. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Sistem Online Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2018 Nomor 17), sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sistem Online Pajak Daerah ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi. Latar belakang penetapan peraturan ini adalah untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan tuntutan peningkatan pelayanan publik, serta untuk memberikan kepastian hukum dalam pemungutan pajak daerah.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. Kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Bank Persepsi untuk pembayaran dan penyetoran pajak secara online.\n2. Penggunaan sistem online untuk pelaporan transaksi usaha oleh Wajib Pajak, khususnya untuk jenis pajak seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir. BPPDRD berwenang menghubungkan alat perekam data transaksi usaha ke sistem Wajib Pajak.\n3. Penyediaan fasilitas e-SPTPD oleh BPPDRD untuk jenis pajak tertentu.\n4. Penyediaan sistem online untuk informasi dan dokumen terkait pajak.\n5. Integrasi sistem antara Dinas Perizinan, Satpol PP, dan BPPDRD untuk pertukaran informasi dalam penyelenggaraan perizinan dan penegakan hukum daerah.\n\nPeraturan ini juga mengatur hak dan kewajiban Wajib Pajak serta BPPDRD dalam pelaksanaan sistem online, serta larangan bagi Wajib Pajak untuk mengubah atau merusak sistem online. Pengawasan terhadap penggunaan sistem informasi pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak juga diatur dalam peraturan ini.","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Wajib Pajak yang belum dapat terhubung dengan Sistem Online Pajak tidak mengurangi hak dan/atau tidak menunda kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.\n2. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Sistem Online Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2018 Nomor 17) masih berlaku sepanjang tidak bertentangan.","sanctions","1. Wajib Pajak yang melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pencabutan sementara izin, pencabutan tetap izin, dan/atau denda administratif.\n3. Pegawai BPPDRD yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.\n4. Wajib Pajak yang melanggar ketentuan Pasal 15 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BALIKPAPAN CITY
NUMBER 1 OF 2020
CONCERNING
ONLINE REGIONAL TAX SYSTEM

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BALIKPAPAN,

\n\n \n \n

Considering :

that in order to implement regional government affairs, the implementation of development and community service requires funds, one of the instruments of which is in the form of regional taxes whose utilization is used for the welfare of the community;
that the implementation of conventional regional tax collection, taking into account the current development of information technology and the demands for improving public services, needs to be improved through an electronic system which is a manifestation of e-government;
that it is necessary to improve the governance of regional tax collection as the implementation of regional authority through the regulation of the online regional tax system, so as to provide a

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d8312a12-5893-41f1-a578-6c95d1ef39bc","actionData","errors"]