Peraturan DPD ini menetapkan pedoman pelaksanaan pengawasan oleh DPD RI. Latar belakangnya adalah amanat UUD NRI yang memberikan fungsi pengawasan kepada DPD RI atas pelaksanaan undang-undang tertentu, terutama terkait otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya. Tujuan dari pedoman ini adalah untuk memberikan panduan yang sistematis, terencana, dan efektif bagi anggota DPD RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan mereka.
Ketentuan substansial mencakup:
- Tugas dan wewenang DPD RI dalam pengawasan, termasuk pengawasan atas pelaksanaan undang-undang terkait otonomi daerah, APBN, pajak, pendidikan, dan agama.
- Hak dan kewajiban anggota DPD RI dalam melaksanakan pengawasan.
- Ruang lingkup pengawasan, meliputi pelaksanaan undang-undang, urusan pemerintahan, keuangan negara, dan tindak lanjut pengaduan masyarakat.
- Prinsip-prinsip pelaksanaan tugas dan wewenang pengawasan, seperti konstitusionalitas, representasi daerah, akuntabilitas, dan efisiensi.
- Obyek kegiatan pengawasan, termasuk penyusunan peraturan pelaksanaan undang-undang, sosialisasi peraturan, dan implementasi materi peraturan.
- Aspek pengawasan, yaitu yuridis dan sosio-politik.
- Penyelenggaraan pengawasan, meliputi jenis pengawasan (kelembagaan dan perorangan), pelaksana pengawasan (Komite, Panitia Akuntabilitas Publik, Panitia Khusus, Anggota/Kelompok Anggota), dan media masukan informasi.
- Perencanaan kegiatan pengawasan, pelaksanaan pengumpulan data/verifikasi, dan pelaksanaan klarifikasi.
- Pengolahan data hasil pengawasan.
- Keluaran dan tindak lanjut hasil pengawasan.
on desktop.