[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d8152d1f-c215-4158-9dde-b5e9965eda2e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Majene Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Pertanggung Jawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 1 Tahun 2012","number","1","year","2012","published_date","2012-03-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Majene","place_of_enactment","Majene","theme","Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Pertanggung Jawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pemerintahan-desa
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2012/No.1, TLD/No.27
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Pertanggung Jawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
ABSTRAK:	\n \n dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3 Permendagri No.53 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggung jawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sehubungan dengan tiap akhir tahun maupun akhir masa jabatan kepala desa harus menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa sehingga perlu pedoman umum untuk menyusun. \n dasar hukum: UU No.29 Tahun 1959; UU No.26 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; PP No.72 Tahun 2005; PP No.19 Tahun 2008; Perda Kabupaten Majene No.2 Tahun 2007; Perda Kabupaten Majene No.3 Tahun 2008. \n dalam PERDA ini diatur mengenai laporan kepala desa yang meliputi; LPPD kepala desa; LKPJ kepala desa; dan Penginformasian LPPD kepada masyarakat. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2012. \n 15 halaman, Penjelasan 4 halaman, Lampiran 14 halaman. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang pedoman umum tata cara pelaporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa. Latar belakangnya adalah kebutuhan akan pedoman yang jelas bagi kepala desa dalam menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban mereka, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan panduan yang seragam dan terstruktur dalam penyusunan laporan tersebut.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. Jenis-jenis laporan yang harus dibuat oleh kepala desa, yaitu LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) dan LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban), baik pada akhir tahun anggaran maupun akhir masa jabatan.\n2. Ruang lingkup laporan, meliputi urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul desa, urusan pemerintahan yang diserahkan kabupaten, tugas pembantuan, dan urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.\n3. Materi laporan, yang mencakup ringkasan rencana kerja, pelaksanaan kegiatan, tingkat pencapaian, alokasi dan realisasi anggaran, sarana dan prasarana, serta permasalahan dan penyelesaian.\n4. Tata cara penyusunan dan penyampaian laporan, termasuk format laporan yang harus diikuti dan jangka waktu penyampaian laporan kepada bupati melalui camat dan kepada BPD.\n5. Evaluasi laporan oleh bupati dan BPD, serta penggunaan hasil evaluasi untuk pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.\n\nPeraturan ini juga mengatur tentang penginformasian LPPD kepada masyarakat desa dan pelaporan administrasi keuangan BPD kepada kepala desa.","transitional_provisions","sanctions","1. Dalam hal kepala desa tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bupati memberikan teguran tertulis dan tindakan administrasi lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.\n2. Dalam hal kepala desa tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BPD dapat memberikan teguran tertulis kepada kepala desa.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF MAJENE REGENCY
NUMBER 1 OF 2012
CONCERNING
GENERAL GUIDELINES ON PROCEDURES FOR REPORTING ACCOUNTABILITY
OF VILLAGE GOVERNMENT ADMINISTRATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MAJENE,

\n\n \n \n

Considering:

that by considering the provisions of Article 3
of the Minister of Home Affairs Regulation Number 53 of 2007
concerning General Guidelines on Procedures for Reporting and
Accountability of Village Government Administration
in connection with each end of the year and the
end of the term of office of the village head, it is necessary to submit
reports and accountability for the implementation of village government administration so that general guidelines are needed
to prepare;
that based on the considerations as
referred to in letter a above, it is necessary to stipulate a
Regional Regulation of Majene Regency concerning Procedures for
Reporting Accountability of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d8152d1f-c215-4158-9dde-b5e9965eda2e","actionData","errors"]