[{"_1":2,"_130":-5,"_131":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d80999c6-407d-492a-a118-d9aef3c4e060","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_126":127,"_128":129},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":-5,"_92":93,"_94":95,"_96":95,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":-5,"_124":125},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2018","number","5","year","2018","published_date","2018-09-03","effective_date","2018-09-05","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72,75],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"348a82ff-1946-4e88-b6e1-ef654c37edae","Badan Usaha Milik Daerah",{"_55":76,"_56":77,"_58":-5},"93c6b73c-a854-43c4-82da-bf667210398b","Perbankan & Lembaga Keuangan","tags",[],"location","Pemerintah Kota Cirebon","place_of_enactment","Cirebon","theme","Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penyertaan modal pemerintah daerah
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD 2018/5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk
ABSTRAK:	\n \n Sesuai ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah\r\nbeberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, daerah dapat melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah atau badan usaha lainnya. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk, Pemerintah Daerah Kota Cirebon telah menetapkan Penambahan Penyertaan Modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk, sebesar Rp. 1.728.631.800,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah) dan rencana dialokasikan pada Tahun Anggaran 2016 tetapi tidak ada realisasi pencairan anggaran, maka perlu untuk menganggarkan kembali penyertaan modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk dengan menetapkan Peraturan\r\nDaerah Kota Cirebon tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 16 Tahun 1950 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No 13 Tahun 1954; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 58 Tahun 2005; PP No 1 Tahun 2008; PP No 54 Tahun ; PERDA Kota Cirebon No 12 Tahun 2015 \n Peraturan Daerah Kota Cirebon ini mengatur tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2018. \n Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon pada Perseroaan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 9, Seri A) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku \n 6 Hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon pada Perseroaan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 9, Seri A).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Cirebon ini mengatur tentang penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kota Cirebon kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk (Bank BJB). Latar belakangnya adalah perlunya menganggarkan kembali penyertaan modal yang sebelumnya telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015, namun tidak terealisasi pencairan anggarannya.

Tujuan dari penyertaan modal ini adalah untuk mempertahankan komposisi kepemilikan saham Pemerintah Daerah Kota Cirebon pada Bank BJB. Pemerintah Daerah Kota Cirebon melakukan penambahan penyertaan modal sebesar Rp. 1.516.344.000,00 (satu milyar lima ratus enam belas juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah), yang akan dianggarkan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. Jika Bank BJB tidak menyampaikan penagihan atau permohonan realisasi, penyertaan modal dapat dianggarkan kembali pada tahun berikutnya.

Penambahan penyertaan modal ini diakumulasikan dengan jumlah penyertaan modal yang telah dilaksanakan sebelumnya. Sampai dengan tahun 2015, jumlah penyertaan modal yang telah dilaksanakan adalah sebesar Rp. 4.259.907.630,98 (empat milyar dua ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh ribu enam ratus tiga puluh koma sembilan puluh delapan rupiah). Dengan demikian, akumulasi penyertaan modal Pemerintah Daerah Kota Cirebon sampai dengan pelaksanaan Peraturan Daerah ini adalah sebesar Rp. 5.776.251.630,98 (lima milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh satu ribu enam ratus tiga puluh koma sembilan delapan rupiah).

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[109],{"_110":111,"_112":113,"_36":114},"text","PERDA Kota Cirebon No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/259197/perda-kota-cirebon-no-11-tahun-2021","edbeea52-4af6-4da6-a0ed-b712001bf11e","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF CIREBON
WEST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF CIREBON CITY
NUMBER 5 OF 2018
ON
REGIONAL GOVERNMENT CAPITAL PARTICIPATION TO
PT. JAWA BARAT AND BANTEN REGIONAL DEVELOPMENT BANK, Tbk.

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF CIREBON,

\n\n \n \n

Considering:

that according to the provisions of Article 70 and Article 71 of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 13 of 2006 concerning Guidelines for Regional Financial Management as amended several times, most recently by the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 21 of 2011 concerning the Second Amendment to the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 13 of 2006 concerning Guidelines for Regional Financial Management, regions may make investments in the form of regional capital participation in Regional Owned Enterprises or other business entities;
that based on Regional Regulation Number 9 of 2015

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d80999c6-407d-492a-a118-d9aef3c4e060","actionData","errors"]