[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d804e6e7-1aa3-48ff-ae38-a5ef87d64840","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":86,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemberdayaan Lembaga Adat Dan Pelestarian Adat Istiadat Minahasa Tonsea","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 3 Tahun 2024","number","3","year","2024","published_date","2024-07-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara","place_of_enactment","Airmadidi","theme","Pemberdayaan Lembaga Adat Dan Pelestarian Adat Istiadat Minahasa Tonsea","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pariwisata dan Kebudayaan - Desa
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 3, LD Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2024 Nomor 3
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pemberdayaan Lembaga Adat Dan Pelestarian Adat Istiadat Minahasa Tonsea
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa eksistensi masyarakat adat dengan adat istiadat dan lembaga adat di dalamnya tidak dapat dipisahkan dari pola kehidupan sosial budaya masyarakat Minahasa Utara masa kini dimana identitas dan budaya masyarakat adat Minahasa khususnya sub etnis Tonsea di Kabupaten Minahasa Utara mulai tergeser seiring dengan perkembangan zaman dan arus globalisasi; b. bahwa nilai-nilai luhur adat istiadat dan lembaga adat merupakan salah satu modal sosial yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah melalui partisipasi masyarakat sehingga perlu diatur dalam Peraturan Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Lembaga Adat dan Pelestarian Adat Istiadat Minahasa Tonsea. \n Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 33 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2014. \n Pemberdayaan Lembaga Adat Dan Pelestarian Adat Istiadat Minahasa Tonsea \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2024. \n 16 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberdayakan lembaga adat dan melestarikan adat istiadat Minahasa Tonsea di Kabupaten Minahasa Utara. Latar belakangnya adalah untuk menjaga nilai-nilai sosial budaya masyarakat Minahasa Utara, khususnya sub etnis Tonsea, dari dampak perkembangan zaman dan globalisasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah dan bangsa.

Peraturan ini mengatur tentang metode pemberdayaan lembaga adat dan pelestarian adat istiadat, pembentukan, kedudukan, tugas, fungsi, dan wewenang lembaga adat, susunan organisasi serta hubungan dan tata kerja lembaga adat, hak dan kewajiban ketua lembaga adat, pembinaan dan pengawasan, serta pendanaan. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan lembaga adat dan pelestarian adat istiadat adalah membuat kebijakan dan/atau regulasi sesuai dengan potensi adat istiadat.

Lembaga adat dibentuk secara berjenjang dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, hingga daerah. Lembaga adat daerah merupakan majelis permusyawaratan adat yang menghimpun lembaga adat kecamatan dan desa/kelurahan. Lembaga adat bertugas menghimpun dan menyusun segala sesuatu yang berkaitan dengan adat istiadat, hukum adat, bahasa, dan kebudayaan. Lembaga adat juga berwenang mewakili masyarakat adat dalam proses pengadilan terkait kepentingan adat istiadat dan menyelesaikan perselisihan adat.

Ketua Lembaga Adat memiliki hak untuk ikut serta dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan mendapatkan honorarium sesuai kemampuan keuangan daerah. Ketua Lembaga Adat berkewajiban menyelesaikan konflik dalam masyarakat atau konflik yang berkaitan dengan adat, menjaga kelestarian lingkungan, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka semua kebijakan Daerah yang mengatur tentang Pemberdayaan Lembaga Adat dan Pelestarian Adat Istiadat serta Lembaga Adat atau dengan sebutan lain yang telah ada di tiap jenjang disesuaikan berdasarkan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkan.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF NORTH MINAHASA
THE PROVINCE OF NORTH SULAWESI

REGIONAL REGULATION OF NORTH MINAHASA REGENCY
NUMBER 3 OF 2024
ON
EMPOWERMENT OF TRADITIONAL INSTITUTIONS
AND PRESERVATION OF MINAHASA TONSEA CUSTOMS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF NORTH MINAHASA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that the existence of indigenous people with their customs and traditional institutions in it cannot be separated from the socio-cultural life patterns of the North Minahasa community today where the identity and culture of the Minahasa indigenous people, especially the Tonsea sub-ethnic group in North Minahasa Regency, are starting to shift along with the times and the currents of globalization;
that the noble values of customs and traditional institutions are a social capital that is expected to contribute to the implementation of government and the implementation of regional development

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d804e6e7-1aa3-48ff-ae38-a5ef87d64840","actionData","errors"]