[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d801b798-cee2-4f38-85ca-e56b7161fbd9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2008","number","7","year","2008","published_date","2008-06-09","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Bali","place_of_enactment","Bali","theme","Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TENTANG-PEMBENTUKAN,-ORGANISASI-DAN-TATA-KERJA-PERANGKAT-DAERAH-KABUPATEN-BADUNG
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2008/No.7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa berkenan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor\r\n41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka\r\ndipandang perlu mengadakan peninjauan kembali terhadap\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2001 tentang\r\nSusunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan\r\nSekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung; \r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam\r\nhuruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan,\r\nOrganisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung; \n Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958\r\nUndang – Undang Nomor 8 Tahun 1974\r\nUndang - Undang Nomor 32 Tahun 2004\r\nUndang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 \r\nPeratutan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 \n BAB I KETENTUAN UMUM\r\nBAB II PERANGKAT DAERAH\r\nPembentukan Unit Pelaksana Teknis dimaksud ayat (7),\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2008. \n 33 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung.\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung.\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan dan melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Badung. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah adanya perubahan terminologi pembagian urusan pemerintahan yang bersifat konkuren berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengharuskan adanya penyesuaian dalam implementasi kelembagaan agar fungsi-fungsi pemerintahan dapat terwadahi pada setiap tingkatan pemerintahan.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup pembentukan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten Badung, yang meliputi Sekretariat Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan, Dinas Daerah (terdiri dari berbagai dinas seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan lainnya), Lembaga Teknis Daerah (terdiri dari badan, kantor, dan rumah sakit), Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Staf Ahli Bupati, Kecamatan, dan Kelurahan. Peraturan ini juga mengatur kedudukan, tugas, dan fungsi masing-masing perangkat daerah tersebut, serta susunan organisasi dari masing-masing perangkat daerah. Selain itu, peraturan ini menetapkan eselon jabatan struktural dalam perangkat daerah.","transitional_provisions","1. Sekretariat Daerah / Badan / Dinas / Kantor / Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan dapat melaksanakan tugas, wewenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sampai dilantiknya pejabat untuk mengisi formasi Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.\n2. Bagi Kepala Bidang pada badan dan Kepala Sub Dinas pada dinas yang sudah memangku jabatan struktural eselon IIIa, sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan kepada yang bersangkutan tetap diberikan hak kepagawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa, walaupun organisasinya menjadi eselon IIIb, dan jabatan eselon IIIb tersebut efektif diberlakukan bagi pejabat yang baru dipromosikan memangku jabatan berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional diatur dengan Peraturan Bupati.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BADUNG REGENCY
NUMBER 7 YEAR 2008
CONCERNING
FORMATION, ORGANIZATION AND WORK PROCEDURE OF REGIONAL APPARATUS
BADUNG REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BADUNG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that with regard to the enactment of Government Regulation Number 41 of 2007 concerning the Organization of Regional Apparatus, it is deemed necessary to conduct a review of Regional Regulation of Badung Regency Number 2 of 2001 concerning the Organizational Structure and Work Procedures of the Regional Apparatus and the Secretariat of the Regional House of Representatives of Badung Regency;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to form a Regional Regulation concerning the Formation, Organization and Work Procedure of the Regional Apparatus of Badung Regency;

Remembering:

Law Number 69 of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d801b798-cee2-4f38-85ca-e56b7161fbd9","actionData","errors"]