[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d7eff020-f776-44c7-bccb-78bfc7a732cf","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH\r\nTAHUN 2025-2045","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2024","number","6","year","2024","published_date","2024-09-24","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat","place_of_enactment","Pontianak","theme","RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH\r\nTAHUN 2025-2045","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 6, BD.2024/No.6, LL KAB KALIMANTAN BARAT : 475 HAL
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH\r\nTAHUN 2025-2045
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) UndangUndang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan\r\nPembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor\r\n23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah\r\ndiubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun\r\n2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana\r\nPembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.\r\nUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).\r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801).\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).\r\nUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780).\r\nUndang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194).\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157). \n Pengendalian dan Evaluasi, Ketentuan Peralihan Pembangunan Jangka Panjang Nasional), RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), dan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2024. \n (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT\r\nNOMOR 6 TAHUN 2024 \n 475 HALAMAN \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat untuk periode 2025-2045. RPJPD ini merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah selama 20 tahun ke depan, dengan visi “Kalimantan Barat Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”.

RPJPD ini menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi, dan program Gubernur, serta disusun dengan memperhatikan RPJPN Tahun 2025-2045.

Sistematika RPJPD Tahun 2025-2045 meliputi:

Pendahuluan
Gambaran Umum Kondisi Daerah
Permasalahan dan Isu Strategis
Visi dan Misi Daerah
Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok
Penutup

Tahapan RPJPD Tahun 2025-2045 meliputi:

Tahap Pertama Tahun 2025-2029
Tahap Kedua Tahun 2030-2034
Tahap Ketiga Tahun 2035-2039
Tahap Keempat Tahun 2040-2045

","transitional_provisions","1. Perencanaan Jangka Menengah yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkan RPJMD yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n2. Perencanaan Tahunan yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan dilakukannya perubahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99},"text","PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045","link","","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF WEST KALIMANTAN
REGIONAL REGULATION OF THE PROVINCE OF WEST KALIMANTAN
NUMBER 6 OF 2024
ON
REGIONAL LONG-TERM DEVELOPMENT PLAN
YEAR 2025-2045

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF WEST KALIMANTAN,

Considering :

that to implement the provisions of Article 13 paragraph (2) of Law Number 25 of 2024 on the National Development Planning System and Article 264 paragraph (1) of Law Number 23 of 2014 on Regional Government as amended several times, most recently by Law Number 6 of 2023 on the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation into Law, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on the Regional Long-Term Development Plan for 2025-2045;

Bearing in Mind :

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of THE REPUBLIC OF INDONESIA;
Law Number 25 of 2004 on the National Development Planning System (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2004

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d7eff020-f776-44c7-bccb-78bfc7a732cf","actionData","errors"]