For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar Nomor 17 Tahun 2004

Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjar Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pajak Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Dan Sejenisnya

Also known as: Perda Kota Banjar 17/2004 · Perda Kota Banjar No. 17 Tahun 2004 · Perda Kota Banjar Nomor 17 Tahun 2004

Status:
Inactive
Effective Date:24 Juni 2004Publication Date:24 Juni 2004
Pajak & Retribusi Daerah

Information

TypePeraturan Daerah (Perda)
ThemePajak Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Dan Sejenisnya
LocationPemerintah Kota Banjar
Effective Date24 Juni 2004
Publication Date24 Juni 2004
Place of EnactmentBanjar

Regulation History

Revoked By

(-)

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 17 Tahun 2004 mengatur tentang Pajak Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dan Sejenisnya. Latar belakang penetapan peraturan ini adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah serta mengatur pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet sebagai sumber pendapatan daerah.

Ketentuan Substansial:

  1. Objek Pajak: Semua pengelolaan dan pengusahaan burung walet dan sejenisnya, baik di habitat alami maupun di luar habitat alami.
  2. Subjek Pajak: Orang pribadi atau badan yang mengelola dan mengusahakan sarang burung walet dan sejenisnya.
  3. Tarif Pajak: Ditetapkan berdasarkan luas lahan dengan persentase yang berbeda:
    • Luas lahan sampai dengan 100 m2: 5% x luas lahan x Rp. 50.000,-
    • Luas lahan antara 100 m2 sampai dengan 200 m2: 7,5% x luas lahan x Rp. 50.000,-
    • Luas lahan di atas 200 m2: 10% x luas lahan x Rp. 50.000,-
  4. Masa Pajak: Jangka waktu 1 (satu) tahun.
  5. Tata Cara Pembayaran: Pajak disetor ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota.

(-)

1. Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan kurungan paling lama 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000. 2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000.