Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkayang No. 11 Tahun 2014

(-)

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSL) di Kabupaten Bengkayang. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan, serta adanya dampak perusahaan terhadap masyarakat. Tujuannya adalah memberikan arahan, kepastian hukum, dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan program TJSL, menghindari pungutan liar, meminimalisir dampak negatif, mengoptimalkan dampak positif perusahaan, dan memberikan apresiasi kepada perusahaan yang telah melaksanakan TJSL.

Ketentuan substansial meliputi:

1. Ruang lingkup TJSL meliputi bantuan pembiayaan kesejahteraan sosial, kompensasi, pemulihan lingkungan, dan memacu pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan.
2. Perusahaan wajib menyusun dan melaksanakan kegiatan TJSL sesuai prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha, menjalin kerjasama dengan pihak lain, dan menetapkan TJSL sebagai bagian dari kebijakan manajemen.
3. Program TJSL meliputi program kemitraan dan bina lingkungan, kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi, serta program langsung pada masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan, ketrampilan, dan infrastruktur.
4. Beberapa perusahaan dapat membentuk forum pelaksana TJSL yang dikoordinasikan dengan pemerintah daerah.
5. Perusahaan wajib membuat laporan pelaksanaan TJSL kepada Bupati dan DPRD.
6. Bupati memberikan penghargaan kepada perusahaan yang melaksanakan TJSL dengan baik.
7. Penyelesaian sengketa dilakukan secara musyawarah mufakat atau melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan (nonlitigasi).

1. Forum pelaksana tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan yang sudah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diakui keberadaannya dan melaksanakan kegiatan sesuai Peraturan Daerah ini. 2. Program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang sudah ada sebelum berlakunya peraturan daerah ini dapat terus dilaksanakan sampai berakhirnya tahun berjalan, dan selanjutnya menyesuaikan dengan peraturan daerah ini.

1. Perusahaan atau forum pelaksana tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan dapat dikenakan sanksi administrasi. 2. Sanksi administrasi dapat berupa: peringatan tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan kegiatan usaha, dan pencabutan izin lingkungan dan/atau izin usaha.