[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d7c544df-cc54-4570-9619-2337e31c4f4a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2018","number","2","year","2018","published_date","2018-10-01","effective_date","2018-10-02","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"805c65ba-769c-443f-bdae-f75ecbf89ef2","Pemilihan Kepala Daerah & DPRD","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara","place_of_enactment","Kwandang","theme","Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pemilihan,pengangkatan dan pemberian kepala desa
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2019/No. 2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa
ABSTRAK:	\n \n Peraturan ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pengaturan tentang pemilihan Kepala Desa serentak diatur dengan Peraturan Daerah. \n Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.11 Tahun 2007; UU No.12 Tahun 2011; UU No.12 Tahun 2011; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP no.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.6 Tahun 2014; PP No.60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan PP No.8 Tahun 2016; Perda Kab Gorontalo Utara No.1 Tahun 2017. \n Dalam Peraturan ini diatur tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa termasuk didalamnya mengatur tentang asa dan prinsip pelaksanaan pemilihan, PPK, Pelaksanaaan Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Antar Waktu, Kepala Desa Dan ASN Sebagai Calon, Pembiayaan, Sanksi Administrasi, Penyelesaian Pelanggaran Dan Perselisihan, Pemberhentian Kepala Desa, Ketentuan Peralihan, \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2018. \n Terdiri dari 96 halaman dengan lampiran \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 212).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Gorontalo Utara. Latar belakangnya adalah untuk menyempurnakan penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Desa serta menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan dinamika masyarakat, menggantikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) di tingkat daerah yang bertugas menyelenggarakan pemilihan. PPK memiliki anggota sebanyak 5 orang dengan persyaratan tertentu, termasuk pendidikan minimal strata satu dan tidak menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu tertentu. DPRD memilih anggota PPK berdasarkan calon yang diajukan oleh Bupati.

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan. Persiapan meliputi pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan, pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD, dan perencanaan biaya pemilihan. Pemilih harus memenuhi syarat usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, tidak terganggu jiwa/ingatannya, dan berdomisili di desa tersebut.

Proses pencalonan meliputi pendaftaran calon, penelitian administrasi, dan penetapan calon. Calon harus memenuhi persyaratan seperti warga negara Indonesia, bertakwa kepada Tuhan, berpendidikan minimal tamat sekolah menengah pertama, dan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tertentu jika menjabat sebagai anggota BPD atau perangkat desa. Jika calon yang memenuhi syarat lebih dari 5 orang, dilakukan seleksi tambahan oleh PPK.

Kampanye dilaksanakan selama 14 hari dengan prinsip jujur, terbuka, dan bertanggung jawab. Pemungutan suara dilakukan dengan mencoblos surat suara yang berisi nomor urut, foto, dan nama calon. Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai calon terpilih.

Selain itu, diatur pula mengenai Pemilihan Antarwaktu jika Kepala Desa berhenti sebelum masa jabatan berakhir, yang dilaksanakan melalui Musyawarah Desa.

","transitional_provisions","1. Untuk pertama kalinya Pemilihan Kepala Desa serentak dikelompokkan secara bergelombang dengan interval waktu:\na. gelombang Pemilihan pertama tahun 2016;\nb. gelombang Pemilihan kedua tahun 2018;\nc. gelombang Pemilihan ketiga tahun 2020.\n2. Gelombang Pemilihan berikutnya setelah gelombang Pemilihan ketiga tahun 2020 pelaksanaanya sesuai dengan interval waktu yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Sanksi administrasi pada Pemilihan meliputi: peringatan tertulis, pemberhentian tidak hormat, atau pembatalan sebagai Calon/Calon Terpilih.\n2. Anggota PPK dapat dikenai sanksi peringatan tertulis atau pemberhentian tidak hormat jika melanggar ketentuan.\n3. Anggota Panitia Pemilihan dikenai sanksi peringatan tertulis atau pemberhentian tidak hormat jika melanggar ketentuan.\n4. Pengawas Lapangan dikenai sanksi peringatan tertulis atau pemberhentian tidak hormat jika melanggar ketentuan.\n5. Calon/Calon Terpilih dikenai sanksi peringatan tertulis atau pembatalan sebagai Calon/Calon Terpilih jika melanggar ketentuan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[104],{"_105":106,"_107":108,"_36":109},"text","PERDA Kab. Gorontalo Utara No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pegangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/185176/perda-kab-gorontalo-utara-no-2-tahun-2021","6666c4b2-1d73-4656-a70e-6b336fbf2ff8","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF NORTH GORONTALO
GORONTALO PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF NORTH GORONTALO REGENCY
NUMBER 2 OF 2018
CONCERNING
ELECTION, APPOINTMENT AND DISMISSAL OF VILLAGE HEAD

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF NORTH GORONTALO,

\n\n \n \n

Considering:

that Regional Regulation Number 1 of 2016 concerning Election, Appointment and Dismissal of Village Head needs to be replaced in order to improve the implementation of the election, appointment and dismissal of Village Head and to adjust to the demands and developments of law and community dynamics;
that according to the provisions of Article 31 paragraph (2) of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, the regulation regarding the simultaneous election of Village Heads is regulated by a Regional Regulation;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to establish a Regional Regulation

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d7c544df-cc54-4570-9619-2337e31c4f4a","actionData","errors"]